Jumat, 20 Juni 2008

Pendidikan, Tanggung Jawab Negara

Jambi –
Saat ini, pendidikan adalah komunitas yang mahal, tidak semua orang bisa menikmati, semeskipun ada program pendidikan gratis itupun tidak merata, dengan memberikan konsep pendidikan dari materi, metode, dan siapa yang bertanggung jawab.
“HTI cuma bisa memberikan masukan dan menyuarakan ide, sehingga menjadi pertimbangan bagi para pengambil kebijakan”, ujar Yaman, Ketua Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Daerah Jambi, disela-sela acara Seminar Pendidikan, Sabtu (21/6).
Dikatanya, saat ini bagaimana pemerintan mewujudkan pendidikan yang bisa dirasakan oleh semua komponen masyarakat. “Sebenarnya, pendidikan adalah kebutuhan dasar dan pemerintah harus mempu memberikan pendidikan yang layak kepada masyarakat”, kata Yaman, di Aula Unja Telanaipura.
Persoalan, pemerintah kekurangan dana adalah hal yang tidak perlu menjadi alasan pemerintah dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia. “Pemerintah sanggup membayar utang negara pemerintah sebesar 40 persen dari APBN, tetapi anggaran pendidikan 20 persen tidak bisa terpenuhi”, ungkap Ketua HTI Daerah Jambi.
Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya, bisa menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memberikan pendidikan gratis dengan anggaran 20 persen. “Tinggal bagimana komitmen politik pemerintah, dalam memberikan pendidikan dan kesehatan yang murah bagi rakyatnya”, singkatnya.
Ditambahkannya, tolak ukur keberhasilan suatu negara adalah dengan pendidikan yang merupakan tanggung jawab negara. “Masalah pendidikan adalah tanggung jawab negara, sesuai dengan UUD 1945, dan jika pendidikan berhasil maka berhasillah suatu negara”, tambahnya.****

Tidak ada komentar: