Demo Hadang SBY, Dihadang Ratusan Petugas Pengamanan

Jambi – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Perjuangan Rakyat Jambi, yang akan menghadang perjalanan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam rangka peringatan Harganas, kemarin harus berhadapan dengan barikade keamanan yang sangat kekat.
Setidaknya, ada tiga lapis pengamanan yang disiapkan oleh pihak keamanan, untuk menjamin kelancaran kunjungan orang nomor satu di Indonesia tersebut. Puluhan mahasiswa, itu, sedianya akan menghadang perjalanan presiden, namun urung melakukan aksi mereka, karena dihadang oleh ratusan petugas keamanan di depan kantor Pengadilan Tinggi Jambi.
Aksi penghadangan yang terjadi sekitar pukul 07.20 WIB itu nyaris bentrok dengan petugas. Mahasiswa dan petugas terlibat aksi dorong mendorong, sehingga akhirnya mahasiswa melakukan mimbar bebas, di depan Pengadilan Negeri, menolak kedatangan SBY dan penolakan kenaikan harga BBM.
Usai melakukan aksi mimbar bebas, puluhan mahasiswa diusir dari lokasi dan diarahkan kembali ke kampus IAIN Jambi.Pengusiran tersebut nyaris gagal, karena arahan Kapoltabes Jambi, Kombes Pol Drs Eko Daniyanto, untuk masuk kampus tidak berhasil. Rombongan mahasiswa lagi-lagi membandel.
Mereka berencana mencari jalan lain, untuk menembus barikade pengamanan. Mereka akan mengambil jalan pintas, melalui jalan tembus Simpang Karya Maju ke Lorong Kayumanis, atau persis di jalan Kapten Patimura, yang masih jalur perjalanan SBY.
Begitu hendak memasuki Simpang Karya Maju, mereka kembali dihadang petugas. Kali ini, hampir terjadi kekerasan karena, mahasiswa tetap nekat menembus jalur perjalanan SBY dan aksi dorong mendorong kembali terjadi.
Saat itu lah, Kapoltabes Jambi, terlihat berang. Dengan suara lantang dia memerintahkan petugas bawah kendali operasinya, membubarkan paksa mahasiswa dan mengamankan mahasiswa yang masih membandel.
‘’Adik-adik silahkan membubarkan diri dengan tenang, karena aksi ini tidak ada pemberitahuan sebelumnya’’ujar Kombes Eko Dn.
Mendengar perintah tegas itu, mahasiswa kecut. Mereka langsung duduk dipinggir jalan. Namun sebelumnya, dua mahasiswa IAIN dan Unbari, yakni Sodri (IAIN) dan Donus ( Unbari) diamankan petugas saat aksi dorong dorongan terjadi.
Menanggapi penangkapan dan pengamanan dua mahasiswa itu, orator aksi, berjanji akan melakukan aksi damai, jika dua teman mereka dibebaskan.
Menanggapi permintaan mahasiswa, Kapoltabes, langsung melepaskan mahasiswa tersebut. Akhirnya rombongan mahasiswa, digiring ke kampus IAIN. Namun, sebelum masuk ke dalam kampus, mereka kembali melakukan aksi mimbar bebas dan aksi teaterikal.
Usai menggelar aksi tersebut, mereka masuk kampus. Sialnya, sebelum masuk kampus mahasiswa berjanji akan terus melakukan aksi demo, sampai Presiden meninggalkan Jambi.
‘’Kami akan konsolidasi kembali dengan kawan-kawan mahasiswa lainnya, untuk aksi selanjutnya,’’ujar Borju, salah seorang peserta demo.***

Para Aktifis Jambi Kecam Tindakan Represif Polisi di DPR

Jambi - Para aktifis dan mahasiswa Jambi mengecam tindakan represif polisi terhadap mahasiswa ketika berunjukrasa di DPR Jakarta Pusat, Selasa (24/6) yang menyebabkan dua mahasiswa Jambi yang bergabung dalam unjukrasa itu mengalami luka parah.
Presidum Nasional Front Pemuda 98, Jhoni IM di Jambi, Rabu mengatakan, tindakan represif polisi menghalau mahasiswa dengan kekerasan merupakan tindakan tidak terpuji.
"Mahasiswa dan aktifis itu murni memperjuangkan nasib rakyat yang terbebani akibat kenaikan harga BBM. Mahasiswa itu menuntut tidak macam-macam. Polisi seharusnya mengerti," ujarnya.
Rasa keprihatianan mahasiswa dan aktifis Jambi yang cukup mendalam itu, ketika dua mahasiswa Jambi mengalami luka parah yaitu Apriyanto (mahasiswa IAIN STS Jambi) yang mengalami patah dibagian leher dan kaki, dan Arief (mahasiswa STIKES Jambi) terkena peluru karet di bagian mata.
Kedua mahasiswa Jambi itu kini masih dirawat intensif di rumah sakit di Jakarta.
Sedangkan lima mahasiswa Jambi yang ditahan Polda Metro Jaya bersama mahasiswa lainnya yakni Yulia Zuwarman (aktifitis anak jalanan), Wandi (mahasiswa Poltekes), Komaruddin dan Khoiri (STIKES Jambi) dan Rudi (Universitas Jambi).
Sementara itu, Rektor IAIN Sultan Thaha Syaipudin Jambi, Prof Dr Mukhtar Latief mengatakan, pihaknya tidak bertanggungjawab atas kejadian yang menimpa mahasiswanya itu.
"Kami tidak bertanggungjawab terhadap insiden itu, sebab IAIN STS Jambi secara kelembagaan tidak pernah mengizinkan mahasiswanya demo ke Jakarta," ujarnya.***

IAIN STS Tidak Bertanggungjawab Korban Unjukrasa Di Jakarta

Jambi - Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Thaha Saifudin (STS) Jambi tidak bertanggungjawab terhadap dua mahasiswanya, Arfi (20) yang menjadi korban bentrok mahasiswa dengan aparat keamanan saat berunjukrasa menuntut pembatalan kenaikan harga BBM di Jakarta.
Rektor IAIN STS Jambi, Mukhtar Latif di Jambi, Rabu mengatakan, pihaknya tidak bertanggungjawab atas peristiwa itu, karena korban yang duduk di semester IV Fakultas Syariah itu, ke Jakarta tanpa sepengetahuan kampus dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai organisasi yang mengayomi mahasiswa.
"Korban pergi dengan kemauan sendiri atas ajakan Forum Kota (Forkat) dan tidak minta izin BEM serta pihak rektorat, atau diluar kontrol dan tanggungjawab kampus," kata Muchtar Latif.
Pihak kampus dan BEM juga sangat menyesalkan ulah korban yang pergi ke Jakarta mengusung nama almamater, dan tidak menutup kemungkinan ada mahasiswa IAIN STS Jambi lainnya selain Arfi yang ikut berunjukrasa di Jakarta di depan gedung DPR/MPR yang berakhir rusuh.
Keikutsertaan mahasiswa IAIN STS Jambi berpartisipasi menentang kebijakan pemerintah atau aksi solidaritas lainnya tidak dilarang, namun tetap di bawah koordinasi dan izin kampus dan BEM.
Kejadian yang dialami mahasiswa IAIN STS Jambi di Jakarta itu hendaknya menjadi pelajaran bagi mahasiswa lainnya untuk tidak melakukan hal serupa.
"Jika kepergian mereka izin pihak kampus dan BEM, bila terjadi masalah, tentu akan dibela dan mendapat perhatian serius dari semua pihak atau keluarga besar IAIN STS Jambi," kata Muchtar Latif.
Sementara Humas Universitas Jambi (Unja), Firman ketika dikonfirmasi juga mengakui, seorang mahasiswanya bernama Syaiful (21) turut menjadi korban saat bergabung dengan mahasiswa dan elemen massa lainnya melakukan unjukrasa di Jakarta.
Dua mahasiswa Jambi yang menjadi korban itu karena tertabrak kendaraan patroli kepolisian saat membubarkan aksi mahasiswa yang berunjukrasa di depan gedung DPR RI.***

YLKI Sorot “Apoteker Fiktif” Di Apotik Kualatungkal

Jambi - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Cabang Kabupaten Tanjab Barat, menduga keberadaan Apotik di Kota Kualatungkal tidak menggunakan tenaga apoteker dalam meracik obat yang dijual kepada konsumen.
Kondisi demikian, menimbulkan pertanyaan YLKI Tanjab Barat terhadap Apotik yang terkesan “berani” menjual obat-obatan tanpa adanya tenaga apoteker. Memang, jika ditelusuri di beberapa Apotik di Kota Kualatungkal terpampang nama Apoteker dan izin-izinnya.
Merek apoteker tersebut diduga hanya topeng sebagai formalitas untuk memperoleh izin usaha dalam menjalankan usaha dibidang obat-obatan. Ketika meracik obat yang dijual kepada konsumen tidak melalui apoteker, tapi justru racikan pemilik Apotik itu sendiri.
“Nah, ini sangat berbahaya. Dalam kontek ini jelas konsumen yang dirugikan. Belum tentu racikan obat dari pemilik Apotik tersebut sudah memenuhi standar kesehatan,” kata Ketua YLKI Cabang Tanjab Barat, H Dedek Kurniawan,SIP kepada Koran ini Rabu (25/6).
Sayangnya, Dedek—panggilan H Dede belum mau membeberkan Apotik mana yang tidak memiliki apoteker. Yang jelas katanya, Apotik yang memiliki apoteker di Kota Kualatungkal kebanyakan bodong alias fiktif.
Dugaan itu semakin jelas ketika salah seorang konsumen menjadi korban setelah mengkonsumsi obat yang dibeli disalah satu Apotik dalam Kota Kualatungkal.
Konsumen yang enggan ditulis namanya dalam Koran itu mengaku, pekan lalu ia mengalami demam. Lantas ia membeli obat di salah satu Apotik dan kemudian dikonsumsi degan harapan dapat sembuh. Namun bukannya sembuh yang dialami konsumen itu, tapi malah badannya yang mengalami bengak dan merah-merah setelah mengkonsumsi obat yang dibeli tersebut.
“Waktu saya membeli obat, yang meraciknya pemilik Apotik. Saya sangat kaget, setelah mengkonsumsinya, badan saya praktis bengkak dan merah-merah. Kapok mengkonsumsi obat semacam itu,” kesal sumber itu lagi.
Dugaan YLKI teradap fiktifnya apoteker di beberapa Apotik dalam Kota Kualatungkal agaknya makin jelas setelah adanya konsumen yang menjadi korban. Kondisi demikian, ia minta aparat penegak hukum dan instansi terkait segera bertindak tegas terhadap Apotik yang bandel. Terutama terkait masalah tenaga apoteker fiktif maupun obat-obatan illegal.
“Kita minta aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menindak tegas apotik yang bandel dalam menjalankan usahanya itu. Apalagi yang mengabaikan keselamatan konsumen. Ini jelas melanggar undang-undang kesehatan dan Undang undang Konsumen,” tegas H Dedek lagi.***

Sita 54 Jenis Obat Palsu Dari Peredaran

Jambi - Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jambi menyita dari peredaran 54 jenis obat palsu dalam bentuk tablet dan serbuk/jamu.
Kepala BPOM Jambi, Dra Wirda Zein, A.Pt di Jambi, mengatakan, ke-54 jenis obat palsu yang disita dari 22 tempat penjualan obat itu antara lain sela kapsul, bima kudra tablet, ajaib kapsul, akar baru Cina tablet, dan ramuan Cina kapsul.
Obat sesak nafas serbuk, asam urat pegal linu cikungunya tablet, serbuk dewa, sumber sehat perempuan serbuk, dan asam urat sewu serbuk, jenis obat sakit pinggang kapsul, dewa ampu serbuk, dua putri bayan (asam urat) kapsul, pencenging kapsul alami.
Lalu kamasutra kapsul, jasa jagung dua serbuk, sari bunga segar bugar serbuk, jaya dwipa cap daun sambiroto, pria dewasa ocema kapsul, golden herbal kapsul, pegal linu kapsul, pegal linu asam urat cap burung glatik serbuk.
Jenis obat palsu lainnya adalah Sinar Manjur SMR serbuk, runrad (asam urat) tablet, ramuan shinse kapsul, sehat sentosa gemuk sehat serbuk, sumber sehat embeyan sehat serbuk, cakra sehat Napas serbuk, karisma sehat pria dan wanita serbuk, sumber urip pegal linu serbuk.
BPOM Jambi pada 2007 juga menemukan 54 jenis obat yang legalitasnya diragukan.
Perusahaan obat yang memproduksi obat-obatan palsu itu melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan dan diancam pidana paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp100 juta.
Ia menjelaskan, dari 22 tempat penjualan obat-obatan di Jambi itu juga ditemukan bermacam obat jenis jamu yang mengandung zat kimia obat dan menggunakan registrasi fiktif, sehingga diberi teguran keras.
Jika peredaran obat-obatan palsu itu dibiarkan dan dikonsumsi masyarakat akan berdampak terhadap kesehatan seperti mual, muntah, dan gangguan lainnya yang membahayakan.
BPOM Jambi pada 2007 memnemukan 54 jenis obat yang legalitasnya diragukan, sehingga akan terus memperketat pengawasan dan turun ke lapangan sekali tiga bulan untuk mengambil sampel di toko-toko obat.***

Musim Kemarau Hingga Oktober 2008

Jambi - Musim kemarau di Jambi diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2008, atau bergeser satu bulan dari perkiraan semula September 2008, kata Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Provinsi Jambi, Remus L Tobing di Jambi, Rabu.
Puncak kemarau akan terjadi pada Agustus 2008 dengan curah hujan kurang dari 50 mm/10 hari, dan itu akan berlangsung hingga empat bulan ke depan.
Kendati musim kemarau berlangsung hingga empat bulan, namun peluang hujan lokal akan tetap terjadi di sejumlah daerah, namun intensitasnya sangat rendah.
Untuk mengantisipasi musibah kebakaran hutan pada musim kemarau, BMG tetap berkoordinasi dengan instansi terkait dan ikut dalam tim siaga kebakaran hutan.
Semua daerah kini juga telah menyiagakan posko penanggulangan kebakaran hutan, dan hampir sebulan musim kemarau belum ditemukan titik api di provinsi itu.
Pemerintah meningkatkan sosialisasi mengenai perobahan cuaca dan dampak musim kemarau, termasuk upaya dalam mencegah atau menanggulangi kebakaran hutan.
Diharapkan kesadaran warga dan perusahaan untuk tidak membakar hutan dan lahan dalam membuka kebunnya, karena selain merusak dan membakar hutan sekitarnya, akan menimbulkan kabut asap yang berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat dan bisa mengganggu negara tetangga.***

Mahasiswa Jambi Gelar Mimbar Bebas

Jambi – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam FORMAJA (Forum Mahasiswa Jambi), kemarin sore melakukan aksi mimbar bebas yang dilakukan di depan kampus Unbari, Telanaipura.
Aksi ini terkait dengan sejumlah mahasiswa Jambi yang ikut demo di depan gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa kemarin, dan aksi tersebut, 2 orang mahasiswa Jambi menjadi korban, yaitu Apri mahasiswa IAIN Jambi dan Arif, mahasiswa STIKES Jambi, serta sejumlah mahasiswa yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya.
“Kami meminta mahasiswa Jambi yang berada di Jakarta, dipulangkan dengan selamat, karena mereka telah berjuang demi rakyat”, ujar Umi dari FMN Jambi.
Ia juga kecewa dengan sikap polisi yang sengaja menabrak mahasiswa Jambi dengan menggunakan mobil polisi, yang saat ini masih di rawat di RSU Jakarta. “Kita mengutuk keras tindakan aparat polisi yang dengan sengaja melukai mahasiswa Jambi”, katanya.
Umi juga meminta agar membatalkan kebijakan menaikkan harga BBM. “Meminta pemerintah membatalkan kenaikan BBM dan turunkan harga Sembako”, pinta Umi.
Menurut, Ari Junarman, Presiden BEM Unbari, mengatakan bahwa kondisi korban mahasiswa Jambi di Jakarta mengalami luka serius. “Apri mahasiswa IAIN Jambi mengalami patah kaki dan Arif mengalami luka pada bagian wajah”, ungkapnya.
Ari meminta hokum di tegak dengan tidak berpihak kepada siapapun dan stop sikap refresivitas aparat terhadap mahasiswa dan adili serta pecat oknum polisi yang melakukan pemukulan dan penabrakan mahasiswa Jambi. “Kapolri harus bertanggung jawab, jika tidak mundur saja, apabila tidak dapat menyelesaikan persoalan ini, yang telah melanggar HAM”, tegas Presiden BEM Unbari.***

FY Aktor Intelektual Unjuk Rasa

Jakarta - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar mensinyalir adanya aktor intelektual di balik unjuk rasa anarkis di depan Dedung DPR/MPR dan di Universitas Atmajaya Jakarta pada Selasa (24/6).
"Inisial aktornya FY. Sekarang sudah kabur ke luar negeri," katanya usai Rapat Koordinasi Terbatas bidang Polhukam di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan, sebulan yang lalu, FY mendatangi dirinya untuk memberitahukan bahwa unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR dan Universitas Atmadjaya akan berakhir rusuh. "Tetapi saat ini FY sudah melarikan diri ke luar negeri dan hingga belum kini belum ditangkap," katanya.
Mengenai tindakan terhadap FY, Syamsir mengatakan, "Kita tunggu sajalah, kan ia pasti pulang".
Tentang status FY, apakah politisi atau aktivis, Syamsir hanya mengatakan, "Bukan politisi."
Ia juga mengatakan, ada kecenderungan pihak tertentu membenturkan aparat dengan pengunjuk rasa.
Berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan sebulan lalu, Syamsir mengatakan, mobil plat merah akan menjadi sasaran aksi anarkis tersebut.
Menko Polhukam Widodo AS juga mengatakan, ada kecenderungan pihak-pihak tertentu untuk membenturkan aparat dengan pengunjuk rasa. Karena itu, Widodo meminta pengunjuk rasa untuk mewaspadai pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan aksi mereka.
"Bagaimanapun unjuk rasa merupakan salah satu bentuk refleksi kebebasan menyampaikan pendapat dalam negara demokrasi yang harus dikawal dengan sebaik-baiknya oleh seluruh pihak, baik aparat masyarakat dan pengunjuk rasa itu sendiri," katanya.
Rapat tersebut juga dihadiri Kepala Polri Jenderal Sutanto dan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso.
Unjuk rasa mahasiswa dan sekelompok masyarakat pada Selasa (24/6) berlangsung brutal. Pengunjuk rasa merusak pagar jalan tol dan juga pagar Gedung DPR/MPR. Selain itu, di depan Universitas Atmajaya Jakarta mereka membakar sebuah mobil dengan nomor polisi warna merah. Unjuk rasa itu juga menyebabkan daerah sekitarnya macet total sehingga menyulitkan warga. ***

Ekspor Batubara Lewat Muara Sabak Terhenti

Jambi - Puluhan ton batubara dari Kabupaten Bungo, Jambi yang akan diekspor lewat Pelabuhan Muarasabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhenti akibat kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan kapal pengangkut bahan tambang tersebut.
Ketua Asosiasi Pelayaran Indonesia/INSA Jambi, Edy B dalam keterangannya di Jambi, Rabu mengatakan, dalam sebulan rata-rata 40.000 ton batubara yang dihasilkan dari Kabupaten Bungo dieskpor lewat Pelabuhan Muarasabak.
Sejak sepekan terakhir kapal pengangkut batubara yang rata-rata satu kapal satu hari berkapasitas tiga hingga empat ton itu, kini tidak bisa berlayar, karena tidak adanya BBM, dan itu menimbulkan kerugian baik pihak pelayaran maupun perusahaan tambang batubara.
Batubara yang diangkut secara bertahap itu, ditumpuk dilapangan penumpukan di Pelabuhan Muarasabak, selanjutnya bila sudah terkumpul hingga puluhan ton diekpor ke India, Singapura dan negara tujuan lainnya.
Ekspor batubara lewat Pelabuhan Muara Sabak sudah berjalan hampir satu tahun, yang sebelumnya dilakukan melalui Pelabuhan Teluk Bayur, Sumatera Barat.
Pengusaha batubara lebih memilih ekspor melalui Pelabuhan Muarasabak, karena bisa diangkut dalam jumlah banyak juga biaya transportasinya lebih kecil melalui angkutan sungai.
Ekspor melalui Pelabuhan Teluk Bayur, batubara itu diangkut menggunakan kendaraan truk, yang membutuhkan biaya cukup besar, karena tingginya penyusutan ban dan kain kopling kendaraan, sebab melewati bukit barisan yang jalannya banyak penurunan dan pendakian.
Jarak antara Kabupaten Bungo atau tempat produksi batubara itu dengan Pelabuhan Muarasabak dan Pelabuhan Teluk Bayur relatif sama 310 km, hanya saja untuk menuju pelabuhan itu menggunakan sarana angkutan berbeda, yakni sungai dan jalan darat.
Menggunakan jalur sungai jauh lebih aman dan murah dibanding angkutan darat, hanya saja kalah dalam kecepatan, namun pengusaha batubara di Kabupaten Bungo lebih memilih jalur angkutan sungai dan ekspor lewat Pelabuhan Muarasabak.***

Harga TBS dan CPO Turun

Jambi - Harga tanda buah segar (TBS) kelapa sawit dan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang ditetapkan tim perumus Provinsi Jambi 21 Juni - 5 Juli 2008, turun hingga empat persen dibandingkan sebelumnya.
Sementara inti sawit mengalami kenaikan satu persen dari periode sebelumnya, kata Sekretaris tim perumus, Muhammad SP, di Jambi Rabu.
Hasil pertemuan itu menyepakati harga TBS turun tiga persen dari Rp1.373,91/kg menjadi Rp1.335,41/kg untuk umur tanam tiga tahun, inti sawit naik satu persen dari Rp4.986,02/kg jadi Rp5.025/kg, sedang CPO turun empat persen dari Rp8.874,43/kg menjadi Rp8.587/kg.
Harga TBS usia tanam tiga sampai 10 tahun yang tetapkan hasil rapat periode dua minggu ke depan, untuk usia tanam tiga tahun Rp1.335,41/kg, empat tahun Rp1.495,78/kg, lima tahun Rp1.599,17/kg.
Usia tanam enam tahun Rp1.655,03/kg, tujuh tahun Rp1.707,83/kg, delapan tahun Rp1.765,97/kg, sembilan tahun Rp1.827,88/kg dan Rp1.886,02/kg usia tanam 10 tahun.
Untuk harga CPO pada lima kabupaten di Provinsi Jambi yakni Muarojambi Rp8.587/kg, Batanghari Rp8.321,61/kg, Bungo Rp8.503,88/kg, Merangin Rp8.458,65/kg, Tanjung Jabung Barat Rp8.400,23/kg.
Pertemuan rapat TBS dihadiri PTP Nusantara VI, PT Bahari Gembira Ria, PT Bukit Barisan Indah Permata, PT Asiatic Persada, PT Tunjuk Langit Sejahtera, PT Jamika Raya, petani dan intansi terkait.***

Mahasiswa Jambi di Tabrak Polisi

Jakarta - Aksi demonstrasi para mahasiswa yang digelar di depan Gedung DPR/MPR menimbulkan korban. Seorang mahasiswa asal Jambi yang ikut serta dalam aksi tersebut harus dilarikan ke Rumah Sakit Jakarta dan tiba sekitar pukul 16.15 WIB, Selasa (24/6) setelah ditabrak mobil patroli kepolisian.
Kini Arpi, mahasiswa tersebut dirawat di Ruang UGD Rumah Sakit Jakarta. Dan hingga kini masih menjalani pemeriksaan. Iwan, rekan korban yang membawa korban ke Rumah Sakit Jakarta menuturkan, sebelum kejadian berlangsung para mahasiswa sedang merusak sebuah mobil patroli polisi di Jalan Gatot Subroto dari arah Slipi, tepatnya di bawah jembatan penyeberangan dekat Gedung DPR/MPR."Mahasiswa lagi nimpuk mobil polisi," cerita Iwan.
Melihat aksi kawan-kawannya tersebut, Arpi yang saat itu berada tak jauh dari lokasi kejadian mendekati mobil tersebut. Mahasiswa IAIN Jambi tersebut ingin bergabung bersama teman-temannya melampiaskan kemarahannya dengan merusak mobil tersebut. Tiba-tiba mobil patroli tersebut menabraknya dan ia terpental hingga 5 meter. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Jakarta oleh kedua temannya menggunakan Taksi.
Sangaji, rekan korban lain yang turut mendampingi korban mengatakan saat dibawa ke rumah sakit, korban mengeluh sakit pada bagian lutut dan pahanya serta mengalami sesak nafas."Kepala korban juga rasanya pusing saat itu," ujar Sangaji. Arpi adalah salah satu perwakilan mahasiswa dari mahasiswa Jambi yang bergabung bersama para mahasiswa lain dalam Temu Aliansi Lintas Generasi (Tali Generasi) yang berkumpul di Tugu Proklamasi. Ia bersama perwakilan dari Jambi yang berjumlah sekitar 40 orang datang ke Jakarta pada Senin (23/6) untuk melakukan aksi solidaritas kematian Maftuh dan juga tuntutan untuk membatalkan keputusan menaikkan harga BBM.***/kps

Sungai Penuh Resmi Jadi Kota Otonom

Jakarta - Mendagri Mardiyanto menegaskan pembentukan daerah otonom baru sebagai hasil pemekaran dimungkinkan berdasarkan UU 32/2004 tentang Pemda yang ditujukan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan. tapi sebaliknya juga bisa dilakukan pengabungan kembali .
Saat membacakan tanggapan pemerintah atas pengesahan 12 kabupaten/kota baru hasil pemekaran dalam rapat paripurna DPR di Jakarta, Selasa, Mendagri juga menambahkan pemekaran tersebut juga untuk mendekatkan pelayanan kepada publik.
"Pemerintah mengharapkan pembentukan daerah baru itu nantinya bisa mengefektifkan dan mengefisienkan pemerintahan," kata Mendagri.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Agung Laksono itu, Mendagri meminta pemerintahan baru di daerah baru hasil pemekaran untuk mengembangkan inovasi dan kreatifitasnya dalam memimpin daerahnya masing-masing.
Menurut Mendagri, dengan adanya 12 kabupaten/kota baru hasil pemekaran tersebut, maka saat ini di Indonesia terdapat 33 provinsi, 483 kabupaten/kota.
Dalam kesempatan itu, Mendagri mengingatkan DPR dan juga pemerintah agar mencermati setiap usulan pembentukan daerah otonom baru di masa depan, karena hal itu akan berdampak pula terhadap keuangan pusat dan daerah.
Namun demikian, menurut Mardiyanto bukan mustahil pula dilakukan penggabungan wilayah-wilayah yang tidak layak berdiri sendiri dan pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap hal tersebut.
Kabupaten wilayah baru hasil pemekaran itu di antaranya Kabupaten Labuan Batu Selatan (Sumut), Labuan Batu Utara (Sumut), Bengkulu Tengah (Bengkulu), Sungai Penuh (Jambi), Toraja Utara (Sulsel), Bolaang Mongondow Timur (Sulut), Bolaang Mongondow Selatan (Sulut), Lombok Utara (NTB), Buru Selatan (Maluku) dan Maluku Barat Daya (Maluku).***

Nalim – HBH Unggul di 13 Kecamatan dan AFI 5 Kecamatan

Jambi - Perolehan suara dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Merangin oleh pasangan Drs. Nalim, SH.MM dan Drs. Hasan Basri Harun tampaknya tidak mungkin terkejar lagi oleh kandidat lainnya. Calon bupati dan wakil Bupati dengan nomor satu ini berhasil unggul di 13 kecamatan. Diantaranya kecamatan Bangko, Nalo Tantan, Tabir, Tabir Timur, Tabir Ilir, Tabir Ulu, Renah Pembarab, Pamenang, Pamenang Barat, Muara Siau, Lembah Masurai dan kecamatan Jangkat.
Sedangkan pasangan AFI ( Arfandi Ibnu Hajar, SE-Iskandar.B ) unggul di lima kecamatan diantaranya kecamatan Bangko Barat, Batang Masumai, Pangkalan Jambu dan Kecamatan Sungai Tenang.
Sementara dua kandidat lainnya Handayani-Saptono dan Madel-Zainul tidak satupun berhasil unggul di salah satu kecamatan.
Berdasarkan laporan sementara perolehan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin sampai jam 08.30 WIB tanggal 24 Juni 2008 bahwa dari jumlah mata pilih sebanyak 200.344 telah masuk ke desk Pilkada sebanyak 155.899 suara atau 77,82 persen. Dari 726 TPS yang tersebar di desa dalam kabupaten Merangin semuanya telah melaporkan hasil pemungutan dan perhitungan suara Pilkada. Perolehan suara terakhir menurut data ini Nalim-HBH 69.883 suara, Handayani-Saptono 30.407 suara, Madel-Zainul 13.407 suara, Arfandi-Iskandar 42.899 suara.
KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Merangin selaku penyelenggara Pilkada baru akan pleno pada tanggal 2 Juli 2008 untuk menentukan hasil perhitungan suara. Hal ini dikatakan Ketua KPUD Merangin A. Mukti. Z diruangannya kemarin. “ Kami baru kan Pleno pada tanggal 2 Juli 2008 untuk menentukan perolehan suara calon bupati dan wakil Bupati Merangin.” Ujar Mukti.
Adanya isu demo ke KPU Merangin beberpa hari ini pasca pemungutan dan perhitungan suara oleh masyarakat yang tidak puas dengan pelaksanaan Pilkada ternyata hanya isapan jempol belaka, karena sampai hari Rabu (25/6) sore situasi dan kondisi di KPU Merangin menurut pantauan harian ini dalam keadaan aman dan terkendali.***

27 Polisi Ditindak Karena Langgar Disiplin

Jambi - Penyidik Unit Pelayanan, Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D) Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Jambi mengamankan 27 anggota polisi yang melanggar disiplin.
"Hasil razia selama beberapa pekan terakhir petugas mencatat 27 anggota polisi di jajaran Poltabes melanggar disiplin," kata Kepala Unit (Kanit) P3D Poltabes Jambi, AKP Hamadi, di Jambi Selasa.
Pelanggaran disiplin yang dilakukan antara lain kartu anggota sudah mati, izin senjata api habis, surat-surat kendaraan yang tidak lengkap serta pelanggaran disiplin ringan lainnya.
Ke-27 anggota Poltabes Jambi yang telah melanggar disiplin itu rinciannya anggota yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan STNK ada sembilan orang, kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan sebanyak delapan orang, sedangkan kartu keanggotaan kepolisian yang habis masa berlakunya sebanyak lima orang.
Selain itu pelanggaran disiplin ringan lainya berupa rambut panjang dan seragam yang tidak sesuai kesatuannya delapan orang.
Semua anggota polisi yang melanggar disiplin tersebut sedang menjalani proses.
Polisi yang telah melanggar disiplin lebih dari tiga kali atau melakukan pelaggaran berat dapat dilanjutkan ke proses sidang kode etik disiplin dengan sanksi penundaan kenaikan pangkat hingga paling berat terancam dipecat dari Polri.
Penegakkan disiplin dilakukan untuk memberikan contoh ke masyarakat, bahwa anggota polisi yang salah juga akan ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku serta dalam rangka pekan disiplin anggota polisi.
P3D Poltabes Jambi akan terus melakukan razia dalam rangka penegakkan disiplin terhadap anggotanya agar bisa menghapus citra buruk ditubuh Polri.***

Panitia Harganas Diminta Waspada

Jambi - Pantia Hari Keluarga Nasional (Harganas) XV dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) V tahun 2008 diminta untuk mewaspadai terhadap kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan juga ketersediaan pasokan listrik di Provinsi Jambi. Langkah ini harus disikapi serius karena para tamu undangan yang di Provisni Jambi, agar tidak kecewa dengan pelayanan oleh panitia di Jambi.
“ Kita minta agar panitia Harganas untuk waspada atas antrean dan kelangkaan BBM serta keseterdiaan pasokan listrik apalagi kedua kebutuhan ini akhir ini mengalami persolan publik “ katanya pemerhati pemerintah Nasroel Yasier,Selasa ( 24/6) kepada koran ini kemarin Lanjutnya, hal ini dilakukan agar jangan sampai tamu –tamu dari berbagai provinsi yang menjadi tamu harganas menjadi kendala. Jika ini terjadi dikhawtirkan bisa
bisa memicu pembicaraan nasional dan tentunya berdampak pada Provinsi Jambi serta masyarakat Jambi dimata nasional.
Apalagi ucapnya, kegiatan harganas merupakan even nasional yang nantinya mengangkat nama Provinsi Jambi. Jangan gara - gara pasokan BBM langka dan juga listrik dapat ‘mencoreng ’ nama Jambi dimata nasional
“ Pantia kita minta untuk mengcek langung kelapangan perihal dua kebutuhan dan berkoordinasi langsung dengan pihak – pihak terkait, sehingga menjelang pelaksanaanya semuanya sudah dapat diatasi dengan baik,” ucapnya lagi.***

BPOM Jambi Sita 54 Jenis Obat Palsu

Jambi - Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi berhasilmenyita 54 jenis obat palsu dari 22 tempat penjualan obat dari 30 yangdisidak. Jenis obat yang disita antara lain Sela Kapsul, Bima KudraTabelet, Ajaib Kapsul, Akar Baru Cina Tablet, Ramuan Cina Kapsul,Sesak Nafas Serbuk, Asam Urat Pegal Linu Cikungunya Tbalet, SerbukDewa, Sumber Sehat Perempuan Serbuk, Asam Urat Sewu Serbuk.Kemudian obat jenis Sakit Pinggang Kapsul, Dewa Ampu Serbuk, Dua PutriBayan (Asam Urat) Kapsul, Pencenging Kapsul Alami, Kamasutra Kapsul,Jasa jagung Dua Serbuk, Sari Bunga Segar Bugar Serbuk, Jaya Dwipa CapDaun Sambiroto, Pria Dewasa Ocema Kapsul, Golden Herbal Kapsul, PegalLinu Asam Urat Cap Burung Glatik Serbuk.
Selanjutnya obat palsu itu adalah Sinar manjur SMR Serbuk, Runrad(Asam Urat) Tablet, Ramuan Shinse Kapsul, Sehat Sentosa Gemuk SehatSerbuk, Sumber Sehat Embeyan Sehat Serbuk, Cakra Sehat Sehat NafasSerbuk, Karisma Sehat Pria dan Wanita Serbuk, Sumber Urip Pegal LinuSerbuk.Demikian dijelaskan Kepala BPOM Provinsi Jambi, Dra. Wirda Zein, A.Pt kepada wartawan, Selasa (24/6).
Menurutnya, dari 22 sarana tersebutditemukan bermacam obat jenis jamu yang beredar di Jambi mengandungBahan Kimia Obat (BKO) dan obat yang menggunakan registrasi fiktif(palsu) tahun 2008 ini. " Semua data itu sudah kami rangkum dan kamiberikan teguran," ujarnya.Sedangkan selama tahun 2007 BPOM Jambi berhasil menemukan 54 jenisobat yang legalitasnya diragukan.
Sehingga perusahaan obat yangmemproduksi telah melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentangkesehatan dan diancam dengan pidana paling lama lima tahun dengandenda maksimal Rp. 100 juta.Disebutkan, adapun dampak yang akan timbul akibat mengkonsumsiobat-obata yang mangandung BKO.
"Bermacam-macam, diantaranya, mual,muntah, gangguan endokrin dan banyak lagi yang seluruhnya dapatmerugikan konsumen. Pokoknya dapat membahayakan konsumen," katanya.Selain melakukan sidak dengan aparat terkait lainnya, BPOM sendirimelakukan kegiata nruti yang dikerjakan tiga bulan sekali denganmengambil sampeling dari took-toko obat yang ada di Provinsi Jambi.Dikabupatenpun telah berjalan dengan baik, namun hingga saat inilaporan dari kabupaten belum diterima pihak BPOM Jambi.
Menanggapi temuan BPOM Jambi soal obat palsu tersebut, Wakil KetuaDPRD Provinsi Jambi, H Soewarno Soerinta kepada wartawan mengatakan,peredaran obat palsu di Provinsi Jambi harus berantas.Dirinya meminta BPOM Jambi lebih aktif untuk melakukan pengawasan obatdan makanan di sejumlah took obat, apotik.
Pemeriksaan obat danmakanan jangan hanya dilakukan sewaktu-waktu saja."BPOM Jambi juga harus melaporkan pengedar obat palsu tersebut. Pihakaparat hukum juga harus memproses pelaku pengedar dan pemalsu obatyang beredar dipasaran. Kita minta Jambi ini bebas dari peredaran obatpalsu, khususnya yang tebuat dari bahan kimian,"katanya. ***

Puluhan Hektar Tanaman Padi Terancam Puso

Jambi -Tanaman padi seluas 50 hektar baru tanam dan berumur satu bulan di Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi terancam puso akibat kekeringan karena musim kemarau.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muarojambi, Asnovidal di Jambi, mengatakan, hasil pengecekan ke lapangan, sejumlah daerah di dataran tingggi Kabupaten Muarojambi sudah dilanda kekeringan.
Di Kecamatan Muaro Sebo sudah ditemukan padi baru tanam dan berumur satu bulan kekeringan, dan terancam puso (gagal panen) jika dua pekan ke depan tidak turun hujan.
Di Kabupaten Muarojambi dari 10.500 areal tanam padi atau sawah, 2.000 hektar di antaranya berada di dataran tinggi yang rawan kekeringan bila musim kemarau.
Sisanya 8.500 hektar berada di daerah lebak atau genangan air, sehingga dalam kondisi kemarau saat ini justru menguntungkan, karena ganangan airnya tidak terlalu tinggi.
Daerah lebak itu justru tidak bisa ditanami saat musim hujan, karena ketinggian air akan menenggelamkan padi yang sudah ditanam, dan tidak bisa ditanami jika sedang banjir.
Bagi daerah di dataran tinggi, pemerintah setempat secara bertahap terus membangun sumur dangkal dan sumur bor untuk mengairi sawah yang kekeringan itu.
Dataran tinggi yang rawan kekeringan di Kabupaten Muarojambi itu letaknya juga secara sporadik atau terpencar, sehingga untuk memantau lokasi kekeringan itu perlu waktu yang lama.***

KPUD Sarolangun Ajukan Alokasi 30 Kursi

Jambi - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sarolangun mengajukan sebanyak 30 kursi di DPRD Sarolangun pada Pemilu Legisltif mendatang. Hal itu diungkapkan Ketua KPUD, Desi Arianto saat Audiensi KPUD bersama Pemkab dan unsure Muspida di ruang pola Kantor Bupati kemarin.
Meski demikian, menurut pria yang masih cukup muda dengan posisi strategis di lembaga pemerintahan itu, berapa jumlah kursi yang akan ditempatkan pada Pmilu legislative mendatang tergantung keputusan KPUD Pusat.”Itu alokasi yang sudah kami ajukan ke KPU Pusat. Tapi keputusan ada di KPU Pusat,”katanya.
Dia menjelaskan, pengajuan alokasi jumlah para wakil rakyat yang akan digandengkan dengan Pemkab dalam melaksanakan pembangunan di Bumi Sepucuk Adat Serumpun Pseko itu dilakukan sesuai Undang undang nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.
Dipaparkannya, untuk Dapil Sarolangun dan Bathin VIII pada Pemilu 2009 mendatang diajukan sebanyak delapan kursi. Kemudian Dapil Pauh, Air Hitam dan Mandi Angin sebanyak sembilan kursi. Dapil Pelawan Singkut delapan kursi. Lalu Kemudian Dapil Batang Asai, Cermin Nan Gedang dan Limun Sembilan Kursi.
“Itu dari total jumlah penduduk sebanyak 231,060 dengan total mata pilih159592,”demikian keterangan tertulis melalui infokus yang diungkapankan KPUD Sarolangun.****

Sarolangun Siap Sukseskan Pemilu Legislatif

Jambi - Pemkab Sarolangun beserta unsur Muspida bertekad mensukseskan pelaksanaan Pemilu Legislatif yang akan dilaksanakan 2009 mendatang. Hal itu dibuktikan kesediaan Pemkab membantu memfasilitasi sarana dan prasaran penunjang guna optimalnya kinerja KPUD.
“Kami siap memberikan bantuan anggaran untuk membantu KPUD, baik sarana dan prasarana selama itu tidak bertentangan dengan aturan hukum,”kata Bupati Sarolangun H Hasan Basri Agus ketika melakukan audiensi dengan KPUD dan unsure Muspida.
Pernyataan HBA itu diungkapkan menjawab keluhan KPUD Sarolangun yang memiliki keterbatasan untuk melaksanakan tahapan pelaksanaan Pemilu DPRD di Bumi Sepucuk Adat Serumpun Pseko, terkait minimnya fasilitas yang dimiliki oleh KPUD serta belum cairnya anggaran dari KPU pusat untuk operasional.
“Sudah sembilan tahun Sarolangun berdiri, rasanya sudah pantas kalau dibangun gedung permanen KPUD, karena seperti kita ketahui saat ini KPUD masih menumpang gedung. Dan Sesuai PP 80 maka sudah sepantas di siapkan staf yang mampu melaksanakan adminstrasi kegiatan KPUD,”timpal Wakil Bupati H Cek Endra.
Demi suksesnya pelaskanaan Pemilu Legislatif, HBA mengingatkan agar para anggota KPU dapat bekerja sesuai mekanisme dan aturan hukum yang ada sehingga partisipasi masyarakat benar-benar terpenuhi.”Saya minta agar KPUD netral dan tidak ada intervensi, jangan ada kepentingan pribadi. Aturan dipegang dan jangan sampai lari dari aturan,’ingatnya.
Dalam perjalanan tugasnya, HBA juga menghimbau agar seluruh anggota KPUD tidak terpecah yang mengakibatkan tidak terlaksananya kinerja KPUD dengan baik.”Jaga kekompakan, jangan sekali-kali diantara para anggota KPU berselisih sehingga mengganggu pelaksanaan Pemilu. Bagaimanapun, Ketua hanya namanya saja.namun sukses pelaksanaan Pemilu jika tim yang ada mampu bersinergi,”pungkasnya.****

KPU Merangin Mulai Verifikasi Parpol

Jambi - Mulai hari ini Rabu (25/6) KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Merangin memverifikasi keberadaan kantor dan kepengurusan partai politik baru di Merangin. Tanggal 27 dan 28 Juni 2008 KPU juga akan melakukan verifikasi faktual KTA (Kartu Tanda Anggota) disetiap partai politik baru.
Ada 25 partai politik baru di Merangin yang akan di faktual oleh KPU Merangin diantaranya : Partai Hanura, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Pemuda Indonesia, Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu, Partai Matahari Bangsa, Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia, Partai Persatuan Daerah, Partai Nurani Umat, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Kristen Demokrat, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Barisan Nasional, Partai Republik Nusantara, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Bhineka Indonesia, Partai Nusantara Kedaulatan Republik Indonesia, Partai Merdeka, Partai Kristen 1945, Partai Reformasi, Partai Pembaharuan Bangsa, dan Partai Indoensia Tanah Air Kita.
Ketua Pokja Verifikasi Partai Politik di KPU Merangin Ampera, SP. ME mengatakan bahwa objek verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu Legislatif tahun 2009 diantaranya keberadaan Kantor, Kepengurusan Partai Politik dan Kartu Tanda Anggota. ‘ Rencananya mulai besok (hari ini) tim verifikasi akan turun kelapangan untuk mengecek keberadaan kantor, kepengurusan parpol dan kartu tanda anggota.” kata Ampera diruangannya.
Menurut Ampera, dalam verifikasi faktual terhadap keberadaan kantor dilakukan pengecekan terhadap keberadaan secara fisik kantor partai politik, administrasi dan dokumen status kantor, dan kelengkapan kantor, meliputi papan nama kantor dan alat tulis kantor.
Sedangkan sasaran verifikasi factual terhadap kepengurusan parpol adalah melihat kebenaran dan keabsahan pengurus partai politik sesuai dengan dokumen seperti ketua, sekretaris dan bendahara dan pada saat verifikasi diminta hadir untuk memperlihatkan KTA dan akan dicocokkan dengan dokumen, dan bila unsur KSB tersebut benar identitasnya maka dinyatakan memenuhi syarat.
Sementara verifikasi faktual terhadap KTA dilakukan dengan cara seleksi KTA yang kemungkinan ganda, dan dilakukan pemeriksaan sample 10 persen dari total KTA yang diserahkan oleh Parpol tersebut. Setelah diklasifikasikan perkecamatan dan desa/kelurahan, petugas verifikasi melakukan pencocokan fhoto copy KTA denga KTA asli. Bila total sample yang dikatagorikan memenuhi syarat ketentuan minimal 10 persen dari1/1000 jumlah penduduk Merangin, maka parpol tersebut dinyatakan memenuhi syarat.
Salah satu pengurus parpol PPB (Partai Persatuan Bangsa) yang akan diverifikasi KPU mengatakna bahwa partainya telah siap untuk, karena menurunya semua persyaratan telah dipenuhi. “ Kami telah siap untuk di verifikasi oleh KPU, karena semua persyaratan menurut kami telah lengkap.” Kata Zulmaidi, sekretaris PPB yang memiliki kantor di RT 19 Lingkungan Mensawang Kelurahan Dusun Bangko. ****

Usut Gula Impor, Aparat ke Thailad

Jambi – Polda Jambi, terus mengusut kasus penyelundupan 72 ton gula impor ilegal asal Thailand yang melalui Dumai, Riau menuju Jambi, dengan menurunkan timnya ke Thailand, untuk mencari dan mengetahui siapa distributor dan yang memesannya.
Sementara itu, Acai, pemilik gudang tempat dititipkannya 72 ton gula impor ilegal yang diseludupkan, telah diperiksa penyidik Polda Jambi sebagai tersangka, namun belum ditahan.
Sedangkan tersangka lain, yang melibatkan oknum anggota TNI, Krt, ditangani oleh Denpom dan barangbukti gula pasir illegal sebanyak 8 (delapan) karung diambil, untuk pemeriksaan terhadap tersangka.
Menurut sumber yang dapat dipercaya dari kepolisian Polda Jambi menyebutkan, untuk mengetahui siapa pemilik dan pemesan atau pemasok gula impor ilegal tersebut ke gudang Acai yang beralamat di RT. 06 Kel. Pall V Kec. Kotabaru Jambi, anggota Polda Jambi, sekitar seminggu yang lalu pergi ke Thailand.
“Selain menerjunkan anggota ke Thailand, guna mengetahui pasti, siapa distributor dan siapa yang memesan gula tersebut ke Jambi, Acai, tersangka kasus tersebut, juga telah diperiksa penyidik, seminggu yang lalu”, katanya.
Sementara, sekitar seminggu yang lalu, Denpom mengambil sebanyak barangbukti 8 (delapan) karung illegal gula pasir dari Polda Jambi, untuk menangani oknum anggota TNI, Krt, yang ikut terlibat.***

Penyidik Panggil Saksi Ahli, Terkait Kasus Tabung gas

Jambi – Polda Jambi, akan panggil saksi ahli dari Perindag Provinsi Jambi, untuk memeriksa kasus 311 tabung gas elpiji ukuran 15 kg yang isinya kurang dari standard, selisihnya berat tiap tabung 2 Kg, 6 tabung menjadi 7 tabung.
Setelah itu, akan menggelar rekontruksi, bagaimana cara pelaku menjalankan aksinya, menyuntik gas tabung yang berisi, ke tabung yang lain (kosong).
“Penyidik telah mengirim surat untuk saksi ahli dalam perkara ini dan dalam waktu dekat akan dilakukan rekontruksi”, kata kata Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Syamsudin Lubis
Kepolisian Jambi mengamankan 311 tabung gas elpiji ukuran 15 kg yang isinya kurang dari standar dengan menahan empat tersangka diantaranya WH (43), Direktur PT Adika Masyu Prakarsa.
Selain menahan pimpinan perusahaan itu, polisi juga menahan tersangka lainnya sebagai petugas gudang agen distributor gas elpiji tersebut yakni YA (32), HH (25) dan CM (39).
Terungkapnya kasus tabung gas elpiji yang isinya tidak sesuai dengan standar ukuran itu berkat laporan dari masyarakat yang mengetahui kegiatan yang merugikan konsumen itu.
Petugas awalnya menangkap tiga unit mobil pick up yang mengangkut 157 tabung gas elpiji menuju gudang PT Adika Masyu Prakarsa di Paal IX Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kec. Kotabaru Jambi pada 19 Juni lalu.
Saat diperiksa polisi, ternyata dari gudang perusahaan itu kembali ditemukan 154 tabung gas dalam ukuran sama yang setelah diperiksa isinya telah dikurangi atau tidak sesuai ukuran.
Setelah diperiksa ternyata seluruh tabung gas elfiji tersebut isinya sudah berkurang atau tidak sesuai standar yang ditentukan pemerintah seperti berat bersih gas, ukuran, timbangan dan beratnya.
Keempat pelaku dijerat pasal 64 ayat 1 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan pasal 30 dan 31 UU No. 2 tahun 1981 tentang metrologi ilegal.
Penyidik Polda Jambi terus mengembangkan kasus tabung gas elfiji ukuran 15 kg yang tidak sesuai ukuran yang dijual dipasaran, dan polisi minta kepada masyarakat untuk melaporkan kasus lainnya yang merugikan konsumen.****

Penimbunan dan Penggelapan BBM Marak

Jambi - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jambi, membuat sekelompok warga di beberapa kabupaten melakukan aksi penimbunan dan penggelapan BBM untuk mendapatkan keuntungan besar dengan menjualnya ke pasar gelap.
Laporan dari beberapa daerah di Kabupaten Bungo, Merangin dan Sarolangun, Provinsi Jambi, ditemukan pelanggaran tindak pidana penggelapan dan penimbunan BBM tanpa izin dan pelakunya telah diamankan kepolisian setempat.
Di Kabupaten Bungo, Husen (35), warga Dusun Embacang Gadang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, ditangkap polisi karena mengangkut minyak premium sebanyak 25 galon atau 900 liter dengan menggunakan mobil truk.
Setelah diperiksa ternyata premium tersebut direncanakan akan dijual ke beberapa desa dengan harga tinggi dalam memanfaatkan kesempatan kelangkaan BBM di berbagai daerah.
Selain itu polisi juga menangkap Asep (32) warga Kecamatan Muara Siau, Sarolangun, yang dirumahnya ditemukan 900 liter premium yang ditimbun untuk diperdagangkan kembali ke Kabupaten Merangin.
Kedua pelaku penimbunan BBM tersebut, motifnya sama yakni ingin mendapatkan keuntungan besar dari situasi kelangkaan BBM yang terjadi di daerah.
Namun polisi belum menindak tegas para mafia BBM di seputar SPBU Bangko yang menguasai distribusi BBM dengan cara menyedot minyak dari dalam tangki mobil dan sepeda motor yang telah dimodifikasi dan menjual premium ke masyarakat seharga Rp 15.000/liter. ****

Presiden ke Tanjabtim Sebaiknya Lewat Udara

Jambi - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungannya ke Muarasabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi untuk membuka puncak Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke XV pada 29 Juni 2008 sebaiknya menggunakan jalur udara bukan jalur darat.
Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Walhi Jambi, Arif Munandar di Jambi, Senin, agar Presiden mengetahui kondisi kerusakan lahan dan hutan di Jambi, terutama kerusakan parah Taman Nasional Berbak (TNB) di daerah itu jika menggunakan jalur udara.
Ia menilai ada upaya mengalihkan Presiden menggunakan jalur darat dari Kota Jambi-Muarasabak (berjarak 125 km) ke lokasi acara Harganas sekaligus Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke V agar tidak melihat kondisi kerusakan hutan Jambi itu.
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, merupakan wilayah pantai timur Provinsi Jambi yang memiliki kawasan lahan basah terluas di Asia Tenggara, serta Taman Nasional Berbak (TNB) dan Hutan lindung lahan gambut.
Walhi menilai laju kerusakan hutan di Tanjabtim akibat konversi kawasan hutan untuk kepentingan industri yang tidak berorientasi kepentingan lingkungan tersebut semakin meningkatnya laju kerusakan hutan gambut.
Kondisi kerusakan hutan, lahan gambut, dan degradasi kawasan resapan air itu juga diperparah kebakaran hutan yang kerap terjadi setiap musim kemarau.
TNB juga mengalami laju kerusakan yang cukup parah akibat pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan. TNB seluas 162.700 hektar telah mengalami deforestasi 50 persen dari total luas kawasan menjadi 81.350 ha.
Pada 1997 TNB mengalami kebakaran seluas 25.000 ha. Hal ini disebabkan pembukaan besar-besaran perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri (HTI).
Tanjabtim juga memiliki hutan bakau (manggrove) seluas 64.749 ha, namun telah mengalami kerusakan 94 persen atau tersisa 251 ha, katanya.
Dampak itu semua telah menyebabkan wilayah pantai timur itu terus mendapat ancaman pengikisan pantai (abrasi).****

Preman Kuasai SPBU Sebabkan Kelangkaan BBM di Merangin

Jambi - Sejumlah preman menguasai salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jl Lintas Sumatera-Jawa Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, menyebabkan antrian panjang kendaraan semakin parah dan membuat kelangkaan BBM.
Dari pemantauan di sejumlah SPBU di Kota Bangko, pusat pemerintahan Kabupaten Merangin, aksi terang-terangan para mafia itu terlihat di tengah antrian panjang kendaraan. Mereka seenaknya mengisi kendaraan roda empat dan sepeda motor berulang kali.
Para preman itu setelah mengisi tangki kendaraanya lalu menyedot dan memasukan ke jerigen yang dilakukan di sekitar SPBU tersebut. Selanjutnya dijual dengan harga Rp 15.000/liter dan ditawarkan kepada orang yang membutuhkan Rp 350.000/jerigen yang diduga untuk dijual ke industri.
Ulah para preman itu membuat para pemilik kendaraan umum, kendaraan pribadi, dan ribuan sepeda motor yang berjam-jam atau bahkan ada sehari penuh untuk mendapat premium dan solar hanya bisa menggerutu.
Nuryadin, salah seorang pemilik kendaraan pribadi mengatakan, perlakuan para preman di tengah penderitaan orang lain yang antri berjam-berjam selalu muncul saat terjadi kelangkaan BBM.
Sementara aparat kepolisian dan Satpam yang mengawasi SPBU tersebut tidak berani melarang atau bertindak tegas kepada para mafia BBM yang jelas melanggar hukum, karena menimbun minyak untuk kepentingan pribadi.
"Kesalahan ini pada dasarnya ada di pemerintah yang tidak memikirkan rakyat. Rakyat sudah mengalah atas kenaikan BBM, kini dipersulit lagi mendapatkan BBM," ujar Iwan pengemudi kendaraan dari Padang yang turut antri satu harian di SPBU tersebut.
Keleluasaan mereka bermain BBM itu sebab tidak satupun aparat keamanan yang menjaga di SPBU itu. Bahkan Pemkab setempat terkesan tidak tutup mata. Para pejabat daerah itu kini disibukkan memantau pelaksanaan pilkada bupati dan wakil bupati setempat.
Sulitnya mendapatkan premium dan solar di Kabupaten Merangin, Sarolangun, Batanghari, Muarojambi, dan Kota Jambi menyebabkan harga bensin eceran di kaki lima menjadi dua kali lipat. Di Kab. Merangin harga bensin eceran rata-rata Rp15.000 per liter, dan Kota Jambi eceran Rp8.000 per liter.
Sampai Minggu malam, antrian panjang kendaraan umum dan pribadi hingga 3 km, dan ribuan sepeda motor masih terjadi di Kota Bangko, Kabupaten Merangin itu.****

Nalim-HBH Dipastikan Menangi Pilkada Merangin

Jambi - Pasangan Drs. Nalim, SH.MM-Drs. Hasan Basri Harun dipastikan meraih suara terbanyak dalam Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Priode 2008-2013. Nalim-HBH 60.003 suara, Handayani-Saptono 26.987 suara, Madel – Zainul 11.264 suara, Arfandi – Iskandar 34.360 suara.
Meskipun masih ada beberapa TPS (Tempat Peungutan Suara) di desa terpencil seperti desa Sungai Lisai Kecamatan Jangkat dan Desa Air Liki kecamatan Tabir, namun perolehan suara tidak akan jauh berubah.
Berdasarkan data yang diperoleh di desk Pilkada kantor Bupati Merangin dan data di Polres Merangin menunjukkan perolehan suara kandidat dengan nomor 1 (satu) ini sudah jauh meninggalkan kandidat lainnya.
Sementara itu di KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk perhitungan suara belum dilakukan masih menunggu surat suara dari PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) sampai tanggal 26 Juni 2008 dan tanggal 2 Juli 2008 rencananya KPU Merangin akan menggelar Pleno untuk untuk menentukan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak. “ Kotak dan surat suara kita tunggu sampai tanggal 26 Juni dan tanggal 2 Juli KPU akan melakukan pleno. “ ujar Drs. A. Mukti.Z Ketua KPU Merangin diruangannya.
Menurut pantauan harian ini di mess Nalim calon bupati Merangin yang sementara ini memperoleh suara terbanyak sejak semalam hingga siang ini terus dipenuhi tim maupun masyarakat Merangin yang ingin mengucapkan selamat atas “terpilihnya” sebagai bupati Merangin lima tahun mendatang.
Berdasarkan tahapan Pilkada di Merangin bupati dan wakil Bupati terpilih akan dilantik dan diambil sumpahnya pada sidang istimewa DPRD Merangin pada tanggal 6 Agustus 2008, dan sejak saat itu Merangin telah memiliki Bupati dan Wakil Bupati yang baru dan diharapkan dapat membawa perobahan menuju arah yang lebih baik.
Diantara kandidat yang gagal memenangkan Pilkada Zainul Arfan, STP ketika ditemui di mess MAZA mengatakan menerima kekalahan ini dengan berlapang dada, serta mengucapkan terimaksih kepada warga Merangin yang telah memilih maupun tidak memilih dirinya sebagai calon wakil Bupati Merangin. “ Kami mengucapkan terimaksih kepada seluruh warga Merangin yang memilih dan mendukung saya maupun yang tidak memilih dan tidak mendukuing kami sebagai calon wakil Bupati Merangin.” Ujar Zainul Senen (23/6) sore kemarin.****

Spekulan Ganggu Distribusi BBM di Sarolangun

Jambi - Pasokan BBM untuk Kabupaten Sarolangun yang selama ini dinilai aman dan cukup untuk memenuhi distribusi masyarakat Bumi Sepucuk Adat Serumpun Pseko mulai terganggu. Hal itu menurut Ketua Komisi II DPRD Sarolangun, Susi Aprianti, akibat masuk oknum masyarakat yang tidak bertanggungjawab dengan menjual jatah BBM untuk Sarolangun ke kabupaten lain.
“Dari seluruh kabupaten terdekat, hanya Sarolangun yang memasok minyak dari Pertamina kabupaten provinsi tetanggga yakni Lubuk Linggau. Dan selama ini pasokan dan distribusi untuk Sarolangun tidak pernah ada masalah.Sementara untuk Merangin, Bungo mereka dipasok dari Jambi dan memang sering bermasalah,”kata politisi PAN ini, ditemui wartawam di sekretariatnya kemarin.
Untuk itu dia mengingatkan penggelola SPBU untuk dapat memperhatikan setiap warga yang melakukan pembelian dengan cara yang tidak wajar. Pasalnya, bukan tidak mungkin mereka akan kembali menjual minyak yang sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sarolangun, jutru di jual ke kabupaten tetangga.
“Kami minta penggelola SPBU untuk mengingatkan para pekerjanya agar tidak asal menjual. Khususnya bagi warga yang membeli dengan jumlah besar dan berulang-ulang. Dan jika dalam waktu dua hari ini masalah ini belum juga teratasi maka kami berinisiatif untuk memanggil pengelola SPBU serta dinas/instansi terkait untuk mengatasi masalah ini,”cetusnya.
Sementara kepada aparat hukum, ketua DPD PAN Sarolangun ini meminta untuk dapat mengaktifka pengawasan sehingga berkurangnya pasokan BBM yang memicu keresahan masyarakar dapat diatasi.”Selama ini, mereka sudah banyak berbuat sehingga penyimpangan BBM dapat dengan mudah di atasi, khususnya melakukan pemantauan di setiap SPBU. Tapi yang kami pertanyakan kenapa kinerjanya sekarang ini mengendur,”ingatnya.
Untuk diketahui, tiga minggu belakangan ini pasokan BBM khususnya di Sarolangun sering tersendat sendat. Bahkan beberapa kali SPBU kehabisan BBM.sementara harga di tingkat eceran banyak di temukan BBM, khususnya Bensin harga dieceran mencapai Rp 9000.***












.

Organda Ancam Kerahkan Bis dan Angkot Demo

Jambi - Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jambi mengancam akan mengerahkan ratusan bus antar kota antar provinsi (AKAP) dan antar kota dalam provinsi ke depot Pertamina, menuntut supaya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) segera diatasi.
Ketua DPD Organda Provinsi Jambi, Syafriadi di Jambi, mengatakan, jika hingga Senin (23/6) dan beberapa hari ke depan, kelangkaan BBM belum teratasi, maka ratusan bus AKAP dan AKDP yang ada akan dikerahkan ke depot Pertamina.
Ratusan bus itu akan diinapkan di depot Pertamina, supaya perusahaan yang menangani pengadaan BBM itu mengerti penderitaan dan kerugian yang dialami pengusaha bus akibat kelangkaan bahan bakar minyak tersebut.
Akibat kelangkaan BBM yang masih terjadi, ratusan AKAP dan AKDP terancam berhenti beroperasi, dan itu juga akan merugikan masyarakat secara luas.
Alasan pihak Pertamina yang menyatakan kelangkaan BBM itu akibat pasokan dari Palembang tersendat karena kedangkalan Sungai Batanghari sangat tidak masuk akal dan mengada-ngada.
"Untuk itu kita minta instansi terkait dan aparat penegak hukum mengusut kelangkaan tersebut, karena tidak menutup kemungkinan kelangkaan itu terjadi ulah onkum yang ingin mencari keuntungan sendiri," kata Syafriadi.
Perusahaan bus di Jambi kini tercatat 51 perusahaan dengan armada 360 unit, dan AKDP sebanyak 57 perusahaan dengan jumlah armada 946 unit. ****

Puluhan Bus AKP dan AKDP Batal Berangkat

Jambi - Puluhan bus penumpang antar kota antar provinsi (AKAP) dan antar kota dalam provinsi (AKDP) yang melayani rute ke sejumlah kota di Sumatera dan Pulau Jawa, batal berangkat karena kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Jambi.
Ketua DPD Organda Provinsi Jambi, Syafriadi di Jambi, mengatakan, akibat langkanya BBM, terutama jenis solar puluhan bus membatalkan dan menunda keberangkatannya.
"Akibat penundaan dan pembatalan keberangkatan itu, ratusan penumpang juga terlantar," katanya.
Kelangkaan BBM yang terjadi sejak tiga hari terakhir menimbulkan kerugian pengusaha angkutan penumpang dan juga pada penumpang, karena hampir di semua stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) keberadaan BBM selalu habis.
Kenaikan harga BBM sudah dapat diterima oleh pengusaha angkutan penumpang, namun kini dihadapkan dengan kelangkaan, padahal pengusaha bus mulai bergairah karena adanya lonjakan penumpang musim libur panjang sekolah.
Husni (34) calon penumpang tujuan Muara Bungo, merasa sangat kecewa karena pembatalan pemberangkatan bus yang akan ditumpanginya, karena tidak ada BBM.
"Saya ingin pulang kampung ke Muara Bungo, karena ada keluarga yang akan pesta, namun karena pembatalan keberangkatan, saya tidak jadi menghadiri pesta," kata Husni dengan nada kecewa.
Sementara hingga kemarin, antrian panjang kendaraan untuk mengisi bahan bakar di SPBU masih terjadi di Kota Jambi dan berbagai kabupaten, bahkan SPBU terpaksa tutup karena kehabisan BBM.***

Mafia Gunakan Kendaraan Bodong "Kuras" BBM

Jambi - Pengisian bahan bakar minyak (BBM) premiun menggunakan jerigen, mobil dan sepeda motor bodong dengan memodifikasi tangki minyak yang dikoordinir mafia banyak melakukan pengisian di salah satu SPBU bawah Kota Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.
Berdasarkan pengamatan wartawan di SPBU tersebut, Senin, akibat perlakuan sejumlah oknum warga sekitar SPBU itu telah menyebabkan antrian panjang kendaraan, bahkan tindakan mafia yang "menguras" BBM di SPBU Merangin dilaprokan melanggar tata niaga minyak.
Antrian panjang kendaraan pribadi dan sepeda motor itu juga sebagian milik warga sekitar, sehingga pemilik kendaraan dari luar yang ikut antri berjam-jam selalu diserobot kendaraan lain yang dikoordinir preman setempat.
Praktek tersebut menurut warga sekitar telah berlangsung lama, karena kelihatannya bekerjasama dengan petugas SPBU.Pengisian berulang-ulang menggunakan jerigen dan sepeda motor dengan tangki yang dimodifikasi rata-rata berisi 20 sampai 25 liter itu setelah ditimbun lalu dijual ke industri di daerah itu.
Sebab perbedaan harga BBM di SPBU dan industri dua kali lipat. Mereka rata-rata menjual bensin ke industri Rp10.000 sampai Rp15.000 per liter.
Disinyalir praktek tersebut memiliki jaringan dengan para spekulan penimbun BBM di daerah itu. Sementara Pemkab Merangin dan polisi setempat terkesan tutup mata.
Anehnya pihak SPBU dalam beberapa waktu sekejap telah menutup penjualan BBM dengan alasan habis, namun di depan SPBU para mafia memiliki stok BBM yang cukup banyak dan menjualnya dengan harga Rp 350.000/galon (isi 35 liter jenis premium).
Pada Minggu (22/6) SPBU sekitar tiga kilometer dari Kota Bangko tersebut mendapat pasokan premium dari Pertamina 20 kiloliter (20 ton). Namun alokasi tersebut sebagian besar beralih ke oknum-oknum tersebut yang berpura-pura melakukan antrian dengan sepeda motor dan mobil.
Salah seorang oknum pelaku menceritakan, praktek tersebut mereka sebut "melansir" agar tidak diketahui masyarakat umum.
Dari hasil melansir itu mereka tiap hari bisa mendapatkan keuntungan antara Rp1 juta hingga Rp2 juta, terutama saat pasokan BBM ke daerah itu terlambat masuk dari Pertamina.****

Polda Amankan 53 Ton Pupuk Bersubsidi

Jambi - Polda Jambi telah menyita 53 ton pupuk bersubsidi pemerintah jenis Urea dan Poska yang digelapkan untuk dijual ke perusahaan perkebunan di Jambi dan Provinsi Riau.
Pupuk bersubsidi yang digelapkan itu diamankan dari beberapa lokasi di wilayah hukum Poltabes Jambi dan Polres Muarojambi dalam sebulan terakhir, kata Kapolda Jambi, Brigjen Pol Budi Gunawan, di Jambi Minggu.
Polda telah memerintahkan dan minta para penyidik Poltabes dan Polres Muarojambi untuk serius menangani kasus penggelapan pupuk tersebut hingga tuntas.
Kasus penggelapan pupuk merupakan salah satu bentuk tindak pidana kejahatan ekonomi yang dapat merugikan negara dari sisi keuangan yang berdampak kepada masyarakat khususnya petani.
Dari 53 ton pupuk bersubsidi yang digelapkan tersebut, ditangani penyidik Poltabes Jambi 42,5 ton jenis Urea yang ditangkap pada wilayah hukum Kota Jambi.
Sedang sisanya 10,5 ton pupuk jenis Urea dan Poska diamankan di jalan lintas timur Sumatera wilayah Polres Muarojambi yang diduga akan diseludupkan ke perusahaan perkebunan di Riau.
Kapolda Budi Gunawan minta kepada Kapoltabes Jambi dan Kapolres Muarojambi untuk mengusut tuntas kasus penggelapan pupuk bersubsidi tersebut sampai pelaku utamanya, jangan hanya sopir yang ditetapkan sebagai tersangka.***

Kejati Harus Usut Pembangunan Jembatan BH II

Jambi - Adanya pengusutan terhadap pembangunan proyek jembatan Batanghari II yang bernilai kurang lebih Rp 164 Miliar, ditanggapi serius oleh berbagai kalangan. Mereka meminta Kejaksaan Tinggi Jambi untuk mengusut hingga tuntas,pengusutan Pembangunan Jembatan Batangahari II pasalnya, hingga hari ini, pembangunannya belum juga selesai Informasi yang didapat koran ini, pihak Kejati Jambi, sedang melakukan pengusutan pembangunan Jembatan Batanghari II bahkan sebanyak 5 orang yang terkait dengan pembangunan jembatan tersebut sudah dimintai keterangan.
Kasus ini mulai diusut Kejati Jambi setelah adanya laporan dari masyarakat.“ Kita minta Kejati Jambi, mengusut hingga tuntas penyelidikan terhadap pembanguan Jembatan Batanghari II. Kita juga minta kepada pihak kejaksaan untuk terbuka setiap perkembangan proses penyelidikan terhadap pengusutan pembangunan tersebut,” Kata Kemas Muchisin Ketua Umum LSM Panji.
Menurutnya, uang yang dibangun itu adalah uang dari pajak masyarakat. Selain itu juga, Tiga ( 3) kabupaten di Provinsi Jambi dan Kota Jambi, telah menyumbang dana sebesar kurang lebih Rp 3,5 Milar per tahunnya namun hingga kini selalu molor pelaksanaanya.“ kami juga akan memantau sampai sejauh mana proses penyelidikan oleh pihak Kejati Jambi.
Pihak Kejati diminta untuk objektif dalam melakukan penyelidikan. Hal ini agar masyarakat di Provinsi Jambi mengetahui,” Katanya lagi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Soewarno Kejati Jambi mengusut dugaan korupsi pembangunan Jembatan Batanghari II. Karena dalam pelaksanaan pekerjaan yang sudah menyita waktu hampir 3 tahun lebih ada indikasi mark-up dalam pelaksanaan pekerjaannya“Kejati Jambi mengusut tuntas dugaan Pembanguna Batanghari II, dan juga Kadis Kimpraswil Ir Nino Guritno harus bertanggung jawab atas pembangunan Jembatan Batanghari II,” tegasnya.****

Jembatan Batanghari II Diusut Kejaksaan Tinggi

Jambi – Buntut diperiksanya, Nino Guritno dan PB Panjaitan oleh Kajagung, beberapa unsure tehnis yang terkait dalam pengerjaan jembatan Batanghari II, sudah dipanggil dan dimintai keterangannya oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi.
Pemanggilan beberapa saksi, terkait keterlambatan dan lambannya proses penyelesaian pembangunan proyek tersebut, yang saat ini telah menelan dana sekitar Rep 141 Milliar. Beberapa alas an yang diungkapkan oleh pegawai tehnis, termasuk kasi perencana PU, dijadikan tolak pangkal dalam pemeriksaan proses penyelesaian jembatan tersebut.
Hingga kini, proyek pembangunan jembatan Batanghari II, belum juga rampung, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, mulai mengusut masalah tersebut. Untuk itu, sejumlah unsure dan pihak terkait sudah dipanggil untuk dimintai keterangannya.
Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jambi, Andi Muhammad Iqbal SH MH di dampingi Kasi Penkum, Andi Ashari dan Kasi Sospol Solikhin, kepada wartawan, mengakui pihaknya sudah mulai melakukan penyelidikan terkait kasus ini. ''Masih dalam tahapan pengumpulan data (Puldata),'' ujarnya, ringkas.
Ditanyakan, apa yang menjadi indikasi awal dugaan terjadinya tindak pidana dalam pengerjaan mega proyek tersebut.
'' Sudah lima orang kita mintai keterangannya, terkait dengan pembangunan jembatan tersebut. Namun demikian, untuk saat ini kita masih terus melakukan pemeriksaan dan belum bisa diambil kesimpulan,''jelasnya, tanpa mau menjelaskan siapa saja saksi-saksi yang sudah dimintai keterangannya tersebut.
Kasus ini mulai diusut Kejati Jambi setelah adanya laporan dari masyarakat, selain temuan Kejati sendiri serta gencarnya aksi demontrasi yang menyorot masalah ini ke Kejati Jambi.''Sepanjang masih diperlukan, orang-orang yang terkait dengan proyek itu akan kita panggil lagi,''tandasnya.
Namun sejumlah pihak meragukan Kejati Jambi dalam mengusut kasus ini. ‘’Kita harap Kejati betul-betul ingin mengusut kasus ini, bukan hanya untuk menggertak saja,’’ungkap salah seorang warga, yang juga merupakan tokoh pemuda Jambi.****

Pemungutan Suara Usai, Perhitungan Berlangsung

Jambi - Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Merangin untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati hari ini Minggu (22/6) memasuki tahapan yang paling menentukan, yaitu Pemungutan dan perhitungan suara. Mulai pagi hari masyarakat Merangin berbondong-bondong mendatangi TPS (tempat Pemungutan Suara) untuk menentukan pilihannya. Tepat jam 13.00 Wib serentak TPS di buka dan dihitung oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) dengan disaksikan oleh masing-masing kandidat.
Drs. Nalim, SH. MM Calon Bupati dengan nomor 1 pada pemungutan suara Pilkada kali ini belum dapat memberikan suaranya karena masih berstatus dinas aktif, sementara istri beliau mencoblos di TPS 05 Pematang Kandis. Di TPS ini Pasangan Nalim-HBH menang dua suara atas pasangan Arfandi-Iskandar. Nalim-HBH 100, Handayani-Saptono 33, MAZA 21 dan Arfandi-Iskandar 88 suara.
Calon Bupati dengan Nomor urut 2 Handayani, SKM didampingi istri mencoblos di TPS 10 Lingkungan Perumnas Belisir. Di TPS ini Handayani menang, dengan perolehan suara 130. urutan perolehan di TPS 10 ini adalah Nalim-HBH 39, Handayani-Saptono 141, MAZA 23 dan Arfandi-Iskandar 43 suara.
Sementara Drs. Muhamamad Madel, MM memberikan hak suaranya di TPS 17 Pematang Kandis Bangko, di TPS ini Madel hanya mampu meraup suara 23 atau hanya selisih satu angka bila dibandingkan dengan pasangan Handayani-Saptono. Urutannya adalah Nalim-HBH 117, Handayani-Saptono 24, MAZA 23 dan Arfandi-Iskandar 46. sedangakn Zainul Arfan, STP mencoblos di TPS 6 Desa Sungai Kelumpang kecamatan Sungai Manau.
Arfandi Ibnu Hajar, SE memberikan suaranya di TPS 08 Lingkungan Kebun Sayur Kelurahan Dusun Bangko. TPS yang hanya berjarak kurang dari 100 meter dan mantan Sekda Merangin ini memberikan kemenangan dengan 192 suara, jauh meninggalkan kandidat lainnya. Nalim-HBH 16, Handayani-Saptono 6, MAZA 7 dan Arfandi-Iskandar 192 suara. Sedangkan Iskandar memebrikan suaranya di TPS 4 Desa Sungai Ulak kecamatan Nalo Tantan.
Pemungutan suara sudah selesai namun sejauh ini dari 200.334 suara pemilih masih dalam perhitungan baik ditingkat PPS maupun PPK, dan berdasarkan pantauan dilapangan belum adanya laporan kecurangan dalam pemungutan dan perhitungan suara, namun banyak warga Merangin kecewa karena tidak bisa memilih disebabkan tidak terdaftarnya dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap).
Dua kandidat yang berhasil ditemui, Handayani pada saat selesai memberikan suara dan Arfandi yang ditemui dirumahnya menjawab pertanyaan wartawan mengatakan apapun hasil dalam pemungutan dan perhitungan suara akan menrima dengan lapang dada, dan siap untuk kalah dan menang.
Berdasarkan informasi dari lapangan, kemungkinan besar calon bupati Arfandi-Iskandar dan Nalim-HBH akan bersaing ketat dalam perolehan suara di Pilkada Merangin, seiring masuknya jumlah suara dari kecamatan-kecamatan yang ada di Merangin.

HASIL SEMENTARA :

Nalim-HBH 789 suara
Handayani-Saptono 343 suara
Madel - Zainul 406 suara
Arfandi - Iskandar 1167 suara

Sumber : Hasil pantauan di lapangan.

Ribuan Masyarakat Tak Dapat Hak Pilih di Pilkada Merangin

Jambi - Diperkirakan puluhan ribu masyarakat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, tidak mendapatkan hak pilih pada pilkada bupati-wakil bupati setempat yang berlangsung, Minggu.
Berdasarkan laporan masyarakat di sejumlah TPS di Kota Bangko, ibukota Kabupaten Merangin, Minggu, misalnya di TPS 3 Talangkawo, Kec. Bangko hampir 50 persen atau 120 warga setempat tidak menggunakan hak pilih, karena tidak terdaftar di entry data KPU.
Yasir, anggota KPPS TPS 3 Talangkawo mengatakan, di TPS itu hanya terdaftar 201 mata pilih dan enam cadangan. KPPS setempat telah melaporkan hal itu kepada KPU setempat beberapa hari sebelum hari pencoblosan tidak ada solusi.
Alasan KPU data itu sudah dikirim ke pusat berikut tahapan pilkada, sehingga tidak mungkin bisa diubah.
Ia menambahkan, pihak KPPS setempat hanya menerima data yang telah disodorkan oleh pihak KPU. Data itu tidak pernah didata ulang atau dilakukan pendataan atau diverifikasi oleh panitia PPS dan KPPS.
Warga setempat merasa kecewa, karena tidak menggunakan hak politik mereka, padahal pilkada bupati dan wakil bupati di Kabupaten Merangin secara langsung baru pertama kali dilaksanakan, kata salah seorang warga, Amrijal (50 tahun) yang tidak terdaftar pada pilkada tersebut.
"Aneh kami tidak terdaftar pada pilkada Bupati-Wakil Bupati Merangin ini, padahal kami ikut pada Pilpres, pemilihan legislatif, dan terakhir pada pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada 2006," katanya.
Hal sama juga terjadi di TPS 19 Pasar Bangko, dan TPS 7, sehingga tidak menutup kemungkinan warga yang tidak terdaftar juga banyak seperti informasi dari sejumlah kecamatan lain yang jauh dari jangkauan misalnya Kec. Sungai Manau dan Tabir.
Dari sejumlah informasi yang diperoleh di Kecamatan Sungai Manau ada ditemukan surat suara yang sudah dicoblos sebelum hari "H".
Meski pada pencoblosan pilkada Merangin Minggu pagi masih berlangsung aman, tetapi rawan konflik diperkirakan muncul setelah penghitungan suara pada Minggu siang.
"Masalah-masalah itu cukup rawan terhadap konflik, jika KPU tidak segera mengatasi," ungkap sejumlah aparat keamanan yang siaga di beberapa TPS di Kota Bangko.
Pada pilkada Bupati-Wakil Bupati Merangin itu tercatat sebanyak 726 TPS dan jumlah mata pilih 200.334 mata pilih.
Empat pasangan calon maju dalam pilkada tersebut yaitu pasangan Drs H Nalim SH MH-Drs Hasan Basri Harun diusung partai PAN, Handayani SKM-Saptono Spd (Golkar), Drs HM Madel-Zainul Arfan Sip (PDIP dan PDK), dan Arfandi Ibnu Hajar Sip-H Iskandar B (PPP, PKB, Partai Demokrat).****

Antrian BBM di SPBU Sampai Tiga Km

Jambi - Antrian panjang kendaraan umum dan sepeda motor berkilometer untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) premium dan solar di seluruh SPBU di Kota Jambi hingga ke kabupaten-kabupaten pada Sabtu (21/6) dan Minggu kemarin.
Di Kota Jambi sejak Sabtu pagi sampai kini antrian panjang terus berlangsung membuat arus lalulintas kendaraan di seputar SPBU seperti Jl Pangeran Hidayat, Pattimura, Kol. Abunjani, Jl Soekarno Hatta macet total.
Pantauan Sabtu malam dan Minggu di Jl Lintas Sumatera-Jawa wilayah Kabupaten Batanghari, Bungo, Merangin, dan Sarolangun antrian kendaraan angkutan barang, bus, kendaraan pribadi, dan sepeda motor antrian bekilo-kilometer.
Misalnya di jalan lintas Sumatera Wilayah Merangin antrian truk, bus, kendaraan pribadi dan sepeda motor mencapai sepanjang lebih kurang 5 km.
Kendaraan pribadi seperti dari Jakarta, Bogor, dan Bandung yang banyak mudik ke Sumatera memanfaatkan liburan panjang anak sekolah tahun ini ikut terjebak dalam antrian panjang itu sejak Sabtu pagi hingga Sabtu siang.
Bahkan ada yang tidak mendapatkan BBM, karena setelah BBM masuk ke wilayah itu langsung habis akibat banyaknya kendaraan antri untuk mendapatkan BBM.
"Kami sejak Sabtu pagi pak di sini antri, menunggu pasokan BBM ke SPBU ini," ungkap Sahril (45), warga Bogor yang hendak berlibur ke Sumatera Barat.
Para tokoh masyarakat, LSM, dan aktivis di Jambi mengecam pihak Pertamina Jambi yang selalu beralasan pasokan BBM ke Jambi terganggu akibat pendangkalan Sungai Batanghari. Kebijakan itu juga ada di pihak Unit Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri (UPPDN) II Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) yang berpusat di Palembang.
Para tokoh masyarakat Jambi meminta Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin segera turun tangan mengatasi kelangkaan BBM di SPBU itu, karena masyarakat kini semakin panik akibat antrian panjang kendaraan tersebut.
Provinsi Jambi mendapat kuota BBM solar dan premium dari UPPDN II Sumbagsel mencapai lebih kurang 500 ton per hari, kecuali Kabupaten Bungo, Sarolangun, Merangin di pasok langsung dari Kab. Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, dan Kabupaten Kerinci di pasok dari Sumatera Barat karena wilayahnya berdekatan dengan daerah tetangga tersebut.****

Kelulusan UN SMP Tertinggi di Muaro Jambi

Jambi - Tingkat kelulusan ujian nasional SMP negeri dan swasta di Provinsi Jambi pada 2007/2008 tertinggi diperoleh Kabupaten Muaro Jambi mencapai 99,75 persen.
Jumlah peserta UN SMP di kabupaten itu pada 2007/2008 sebanyak 2.811 orang, dinyatakan lulus 2.804 siswa atau tidak lulus tujuh orang (99,75 persen), kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Rahmad Derita MPd di Jambi.
Namun kenaikan persentase kelulusan pada 2007/2008 dibanding 2006/2007 tertinggi diperoleh Kabupaten Batanghari yaitu 12,50 persen, sedangkan Muarojambi hanya mencapai 3,51 persen.
Batanghari pada 2007/2008 diikuti 2.235 peserta, lulus 2.175 orang dan tidak lulus 59 orang (97,36 persen). Pada 2006/2007 diikuti 2.219 peserta, lulus 1.883 orang, tidak lulus 13 orang (84,86 persen), sehingga persentase kenaikan mencapai 12,50 persen.
Sedangkan Kabupaten Muaro Jambi pada 2006/2007 diikuti 2.791 peserta, lulus sebanyak 2.686 orang dan tidak lulus 105 orang (96,24 persen) atau terjadi kenaikan 3,51 persen pada 2007/2008.
Kemudian disusul Kota Jambi 6,50 persen. Pada 2006/2007 jumlah peserta UN di Kota Jambi mencapai 7.102 peserta, lulus 6.553 orang dan tidak lulus 549 orang (92,27 orang).
Sementara pada 2007/2008 jumlah peserta UN SMP di kota berpenduduk 400.000 jiwa itu sebanyak 6.854 peserta, lulus 6.770 orang dan tidak lulus 84 orang (98,77 persen) dengan persentase kenaikan 6,50 persen.
Secara keseluruhan jumlah peserta UN SMP negeri dan swasta di Provinsi Jambi (sembilan kabupaten dan satu kota) pada 2007/2008 sebanyak 29.058 orang, lulus 29.058 orang, dan tidak lulus 576 orang (98,06 persen) atau naik 3,09 persen.
Dibanding pada 2006/2007 jumlah peserta 30.074 orang, lulus 28.561 orang, tidak lulus 1.513 orang (94,97 persen).***

Buah Durian Banjiri Kota Jambi

Jambi - Buah durian asal Palembang, mulai membanjiri Kota Jambi, dalam sepekan terakhir ini mulai membanjiri pasar tradisional dan ruas jalan di Kota Jambi.
Pantauan harian ini, seperti di Pasae Angso Duo dan sejumlah pasar lainnya, serta kawasan Tugu Juang Sipin, Pasar, dan Thehok.
Para pedagang tampak bermunculan bahkan ada yang sebagian alih profesi menjadi pedagang buah durian.
Menurut, Adi, salah satu pedagang buah durian, mengatakan harga durian ini beragam mulai dari Rp. 10 ribu sampai 20 ribu dan didatangkan dari Palembang.
“Harga yang dijual, masing-masing pedagang menawarkan berbeda-beda, tergantung ukuran besar dan kwalitasnya”, kata Adi.
Saat ini belum banyak peminatnya, karena di samping harga jual tinggi juga kwalitasnya belum begitu bagus.
"Buah durian yang kwalitas bagus biasanya kalau kita melintas di dekatnya sudah tercium bau harum khas buah musiman itu, tetapi yang dijual sekarang ini baunya belum mencolok," kata sejumlah calon pembeli.
Salah seorang calon pembeli yang baru saja turun dari kendaraan mobilnya, setelah memilih dan mencium buah tersebut menyatakan baunya belum nyata artinya belum masak betul. Buah durian seperti ini kalau disantap biasanya rasanya kurang enak dan kurang manis.
Bisa jadi buah durian tersebut bukan masak jatuh dari pohon, tetapi sengaja dipanjat lalu disimpan beberapa hari dan baru dijual ke pasaran, kata calon pembeli itu menduga-duga.
Menurut dia, mungkin karena buah durian tersebut belum masak jatuh dari pohon, melainkan hasil panjatan petani lalu dijual ke pasar, sehingga konsumen banyak yang tidak jadi membeli.
Biasanya buah durian yang dipanen sudah waktunya, konsumen akan banyak membeli serta harganya lebih murah, katanya.***

Mantan Bupati Muaro Jambi Masih Dirawat

Jambi - Terdakwa As`ad Syam mantan Bupati Muarojambi yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi aliran dana kas daerah (kasda) Pembak Muarojambi Rp4 miliar, yang ditahan di Lapas dilarikan ke rumah sakit.
Hasil pantauan di RSU Raden Mattaher Jambi, Kamis, terdakwa As`ad Syam dilarikan dari lapas ke rumah sakit pada Rabu malam (18/6) pukul 22:00 WIB oleh petugas kejaksaan dan lapas setempat, akibat sakit yang di deritanya kambuh.
Hasil pemeriksaan medis rumah sakit terdakwa As`ad yang juga mantan terpidana kasus korupsi PLTD Muarojambi itu, dinyatakan menderita sakit hipertensi (darah tinggi) yang harus dirawat intensif di rumah sakit.
Terdakwa As`ad kini harus menjalani perawatan di ruangan Jamsostek dengan dijaga keluarga dan beberapa orang petugas kepolisian Polres Muarojambi.
Sementara itu dari pihak RSU Raden Mattaher Jambi, belum bisa memberikan keterangan resmi bagaimana kondisi dari terdakwa korupsi As`ad Syam yang masuk rumah sakit kemarin.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi Kasda Muarojambi yakni mantan Bupati As`ad Syam dan mantan Kabag Keuangan Zaidan Zauhuri yang ditahan di lapas dan sedang menjalani proses persidangan di PN Muarojambi.***

Pendidikan, Tanggung Jawab Negara

Jambi – Saat ini, pendidikan adalah komunitas yang mahal, tidak semua orang bisa menikmati, semeskipun ada program pendidikan gratis itupun tidak merata, dengan memberikan konsep pendidikan dari materi, metode, dan siapa yang bertanggung jawab.
“HTI cuma bisa memberikan masukan dan menyuarakan ide, sehingga menjadi pertimbangan bagi para pengambil kebijakan”, ujar Yaman, Ketua Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Daerah Jambi, disela-sela acara Seminar Pendidikan, Sabtu (21/6).
Dikatanya, saat ini bagaimana pemerintan mewujudkan pendidikan yang bisa dirasakan oleh semua komponen masyarakat. “Sebenarnya, pendidikan adalah kebutuhan dasar dan pemerintah harus mempu memberikan pendidikan yang layak kepada masyarakat”, kata Yaman, di Aula Unja Telanaipura.
Persoalan, pemerintah kekurangan dana adalah hal yang tidak perlu menjadi alasan pemerintah dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia. “Pemerintah sanggup membayar utang negara pemerintah sebesar 40 persen dari APBN, tetapi anggaran pendidikan 20 persen tidak bisa terpenuhi”, ungkap Ketua HTI Daerah Jambi.
Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya, bisa menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memberikan pendidikan gratis dengan anggaran 20 persen. “Tinggal bagimana komitmen politik pemerintah, dalam memberikan pendidikan dan kesehatan yang murah bagi rakyatnya”, singkatnya.
Ditambahkannya, tolak ukur keberhasilan suatu negara adalah dengan pendidikan yang merupakan tanggung jawab negara. “Masalah pendidikan adalah tanggung jawab negara, sesuai dengan UUD 1945, dan jika pendidikan berhasil maka berhasillah suatu negara”, tambahnya.****

Polda Koordinasi ke Perbankan Antisipasi Uang Palsu

Jambi - Polda Jambi beserta jajarannya akan berkoordinasi dengan pihak perbankan untuk mengantisipasi maraknya peredaran uang palsu di daerah tersebut.
Polda minta perbankan setempat untuk tetap berkoordinasi dalam mengantisipasi sekaligus menggulung sindikat pengedar uang palsu yang sudah meresahkan warga Jambi, kata Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Syamsudin Lubis.
Peredaran uang palsu di Jambi kini sudah sampai ke pelosok desa dan diedarkan oleh pelajar dimana sasaran sindikat peredaran uang palsu tersebut adalah masyarakat yang memiliki perekonomian menengah kebawah.
Kasus terakhir yang ditemukan Polda Jambi peredaran uang palsu dari pecahan Rp20.000 hingga Rp100.000, kembali marak dengan sasaran peredarannya adalah petani dan pedagang setempat yang sering melakukan transaksi.
Sebelumnya beberapa waktu lalu di Kota Jambi juga telah beredar uang palsu pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu di kalangan pedagang di pasar tradisional Angso Duo dan Talangbanjar.
Melihat motif saat ini sasaran pelaku pengedar uang palsu di Provinsi Jambi tersebut adalah masyarakat dari kalangan petani dan pedagang yang sering melakukan transaksi setiap hari.
Untuk itu pihak kepolisian mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar berhati-hati melakukan transaksi terutama dalam jumlah besar dengan nilai pecahan Rp20 ribu dan Rp100 ribu.
Sementara itu, Polisi Jambi membekuk Dedi (34) warga Kab. Sarolangun, Jambi tersangka pengganda dan pengedar uang palsu pecahan Rp20 ribu sebanyak 24 lembar dan menyita sepucuk senjata api rakitan warna hitam bersama lima butir amunisinya.
Dedi ditangkap setelah ada laporan warga yang mengetahui pelaku menggandakan uang dan mengedarkannya melalui anak sekolah ke beberapa toko setempat, kata Kapoltabes Jambi, Kombes Pol Eko Daniyanto, di Jambi.
Setelah menggandakan uang palsu pecahan Rp20 ribu, tersangka menyuruh anaknya bernama Randes (10) untuk menukarkannya melalui teman-teman sekolah anaknya ke beberapa toko setempat.
Berkat laporan warga yang mencurigai perihal tersebut, polisi langsung turun ke lapangan dan menemukan uang palsu pecahan Rp20 ribu dari tangan anak sekolah.
Setelah dikembangkan akhirnya diketahui, bahwa pengganda uang palsu tersebut adalah tersangka Dedi dengan menggunakan alat seperangkat komputer yang lengkap untuk mencetak uang palsu yang nomor serinya semua sama.
Dedi sedang menjalani pemeriksaan insentif di Mapolsekta Kotabaru Jambi, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai pasal 245 KUHP dan pasal 1 ayat (1) UU darurat No.12 tahun 1991 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.***

Tiga Gadis Purbalingga Dipekerjakan di Lokalisasi

Jambi - Tiga gadis belia asal Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, yang dipekerjakan di sebuah lokalisasi di Jambi, berhasil dibebaskan dan dikembalikan ke kampung halamannya.
"Mereka berhasil dibebaskan oleh tim pelayanan terpadu penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak `Harapan` (Hapus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan) Purbalingga," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Purbalingga, Basuki Rahmat, di Purbalingga, Sabtu (21/6).
Menurut dia, para korban terperangkap bujukan sebuah tawaran pekerjaan di rumah makan dengan gaji yang menggiurkan.
Terkait kasus tersebut, dia mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan yang belum jelas.
"Masyarakat sebaiknya terdaftar sebagai pencari kerja, dan mencari informasi pekerjaan di Disnakertrans sehingga tidak terjebak oleh bujuk rayuan oknum yang menjanjikan pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan," katanya.
Sebelumnya, tiga gadis belia berinisial S (15), D (17), dan N (17), warga Karangmoncol, Purbalingga, dijanjikan bekerja di sebuah rumah makan. Namun, pada kenyataannya mereka dibawa ke sebuah lokalisasi di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.
Ketua Umum Tim Harapan, Sudarli Heru Sudjatmoko mengatakan, terbongkarnya kasus "trafficking" atau perdagangan orang yang melibatkan remaja ini bermula dari informasi yang didapat dari Kepolisian Resor (Polres) Purbalingga.
Menurut dia, ketiga gadis belia tersebut terperangkap bujukan dua pelaku, yakni Eko (23) dan Yanto (50), warga Karangmoncol, untuk bekerja di sebuah rumah makan di Jakarta dengan gaji yang menggiurkan.
"Kedua pelaku tersebut hingga kini masih buron Polres Purbalingga dan Kepolisian Sektor Kota (Polsekta) Jambi," katanya.
Ia menceritakan, korban S dan D berhasil melarikan diri setelah bertemu secara tidak sengaja dengan lurah setempat.
Menurut dia, korban S yang belum sempat dijajakan oleh pasangan suami-istri, Eko dan Camay, yang tinggal di lokalisasi tersebut, pernah dipaksa melayani pelanggannya.
Sebelum melarikan diri bersama S, kata dia, korban D berpura-pura meminjam telepon seluler milik pelanggannya untuk menghubungi keluarganya di Jakarta. ****
"Namun, korban N harus menerima perlakuan yang lebih pahit karena dipaksa melayani pelanggan. Bahkan, dia harus menjadi saksi atas kasus aborsi yang menimpa rekannya yang lain sesama penghuni lokalisasi," katanya.
Menurut dia, pihaknya harus melakukan negosiasi dengan pemilik lokalisasi untuk pemulangan korban.
Namun, berkat bantuan Pemerintah Kota Jambi dan kepolisian setempat, akhirnya mereka dipulangkan ke Purbalingga.****

Cawako Jual Pendidikan Gratis Bisa Bumerang

Jambi - Empat pasang calon Walikota-Wakil Walikota Jambi yang menjual pendidikan gratis, kesehatan gratis, KTP gratis, akte kelahiran gratis akan menjadi bumerang jika terpilih di pilkada 20 Agustus 2008.
Sebab program yang dijual itu belum tentu bisa terwujud karena harus mendapat persetejuan DPRD yang mengesahkan APBD, kata pengamat politik dan hukum pemerintahan Universitas Jambi (Unja), Syamsir SH MH di Jambi.
Kecuali walikota-wakil walikota terpilih itu dicalonkan koalisi partai besar yang memiliki suara mayoritas di dewan.
"Jika hanya mengandalkan dana APBD. Siapa pun bisa menjadi walikota-wakil walikota," katanya.
Pasangan walikota terpilih menjanjikan program gratis kepada masyarakat merupakan "klise atau basi" karena tidak ada hal yang baru.
"Sah-sah saja program itu didengungkan asal bisa menjamin mendapatkan dana bantuan pihak ketiga atau tidak menggunakan dana APBD," ungkapnya.
Pendidikan gratis dan kesehatan gratis difokuskan untuk Kota Jambi tidak akan optimal, sebab APBD Kota Jambi masih amat terbatas.
Sementara itu, anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Jambi, Purwati Ningsih berpendapat, program seperti itu sulit terwujud jika diterapkan di Kota Jambi, karena "perseteruan" di dewan membahas anggaran selalu muncul yang akhirnya dimenangkan partai besar.
"Karenanya kami (PKS) akan terus berjuang memperbanyak perwakilan di dewan dan mengisi jabatan politis pemerintahan, untuk mewujudkan segala keinginan masyarakat, terutama masyarakat kalangan bawah yang masih banyak belum tersentuh pembangunan dan kesejahteraannya," ungkap Purwati Ningsih.***

Penderita Gizi Buruk Inspeksi Paru Paru

Jambi - Safri, bayi berusia tiga tahun yang terkena gizi buruk di Desa Teluk Kecimbung, Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi terkena inspeksi paru-paru.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun, Sirojudin, di Jambi, mengatakan, anak keempat dari pasangan Isa (40) dan Ros (30) itu beratnya kini baru mencapai 7,2 kg dan belum bisa berjalan.
Anak dari keluarga tidak mampu itu tercatat sebagai penderita gizi buruk di Kabupaten Bungo tahun 2007, dan pada April 2008 pindah ke Kabupaten Sarolangun menetap di Desa Teluk Kecimbung.
Isa sebagai orangtua bayi tersebut sebagai pengemis dan sering membawa keluarganya berpindah-pindah, membuat petugas kesehatan setempat tidak bisa menangani korban secara serius dan rutin.
Pihak Puskesmas Kecamatan Batin VIII sudah diperintahkan menangani korban secara serius tanpa biaya, supaya kondisinya bisa membaik dan berat badannya bertambah, kata Sirojudin.
Khusus di Kabupaten Sarolangun, selain Safri, tidak ditemukan Balita penderita gizi buruk, karena sejak Januari 2008 Dinas Kesehatan setempat gencar melakukan operasi pemantauan status gizi masyarakat hingga ke pelosok desa.
Tim operasi pemantauan status gizi masyarakat itu secara rutin terus berkeliling memeriksa kesehatan dan gizi warga, sekaligus memberikan penyuluhan pola hidup sehat pada penduduk.
Mencegah gizi buruk tidak perlu dengan mengonsumsi makanan mahal, warga kurang mampu pun dapat meningkatkan gizi keluarga dengan memanfaatkan pekarangan menanam tanaman mengandung protein dan vitamin seperti buah-buahan dan palawija.***

KPU Kota Verifikasi Faktual 25 Parpol

Jambi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi akan memverifikasi faktual 25 partai politik (Parpol) untuk Pemilu Presiden (Pilpres) dan Legislatif pada 2009.
Ketua KPU Kota Jambi Drs Badjuri M di Jambi, mengatakan, verifikasi faktual ke-25 parpol sesuai data yang diberikan KPU pusat kini sedang berjalan.
KPU Kota Jambi memverifikasi terutama domisili kantor, serta kelengkapan pengurus (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara parpol yang bersangkutan).
"Hasil verifikasi faktual 25 parpol itu dalam waktu dekat segera kita umumkan, sebab tim KPU Kota Jambi kini masih bekerja," ungkapnya.
Ke-25 Parpol tersebut adalah Partai Hanura, Partai Grinda, Partai Pemuda Indonesia, PDKB, Matahari Bangsa, Demokrasi Pembaharuan, PNBK Indonesia, Partai Buruh, Partai Nurani Umat, dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama Indonesia.
Partai Kristen Demokrat, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Barisan Nasional, Perjuangan Indonesia Baru (PIB), Partai Bhineka Indonesia, Partai Nusantara Kedaulatan Rakyat Indonesia, dan Partai Kasih Demokrasi Indonesia.
Kemudian Partai Merdeka, Partai Kristen Indonesia 1945, Partai Reformasi, Partai Pembaharuan Bangsa, Demokrasi Perjuangan Rakyat, Partai Indonesia Tanah Air Kita, dan Partai Persatuan Syarikat Indonesia.***

Beras Produksi Tanjabtim Dominasi Pembelian Bulog

Jambi - Beras produksi petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendominasi pembelian beras dilakukan Perum Bulog Jambi, karena masih rendahnya kualitas yang dihasilkan daerah kawasan pantai timur itu.
Kepala Perum Bulog Jambi, Joko Hartoyo di Jambi, mengatakan, pada 2008 Bulog Jambi menargetkan pembelian 6.000 ton beras petani, namun hingga pasca panen pembelian belum mencapai 1.000 ton.
"Hingga Juni 2008, dari 6.000 ton target pembelian, baru terealisasi sekitar 700 ton, dan 80 persen di antaranya berasal dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur," katanya.
Sentra pembelian beras petani dilakukan Bulog Jambi terdapat di tiga lokasi meliputi Kota Jambi, Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Kerinci.
Khusus beras produksi Kabupaten Kerinci yang tidak kenal musim tanam dan panen itu, pembelian dilakukan Bulog sangat kecil, karena kualitas berasnya cukup tingggi dan harganya pun bersaing di pasaran, sehingga petani lebih diuntungkan bila menjual ke pasaran.
Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memiliki luas tanam 136.498 hektar dengan produksi 147.671 ton gabah kering giling (GKG) itu, mutunya rendah karena kadar airnya cukup tinggi atau di atas 35 persen, sehingga kalah bersaing dengan produksi beras dari daerah dan kabupaten lainnya.
Bulog bekerjasama dengan instansi terkait terus berupaya membantu petani setempat untuk meningkatkan kualitas berasnya, terutama dengan memperbanyak lantai jemur dan mesing penggilingan.
Rendahnya mutu beras produksi pantai timur itu karena lemahnya penangan pasca panen, hal itu disebabkan masih minimnya lantai jemur dan mesin penggilingan, yang kini menjadi perhatian serius pemerintah setempat dan Bulog untuk mengatasinya.***

Penggantian Wagub Tak Mesti Status Terdakwa

Jambi - Pergantian antar waktu (PAW) Wakil Gubernur (Wagub) Jambi Drs H Antony Zeidra Abidin yang kini ditahan KPK atas dugaan kasus korupsi dana BLBI tidak mesti menunggu status yang bersangkutan menjadi terdakwa.
Pengamat Politik dan Hukum Pemerintahan Universitas Jambi (Unja) Syamsir SH MH di Jambi, mengatakan, setiap pejabat kepala daerah yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya selama 6 bulan atau sampai rentang waktu 18 bulan, maka pejabat bersangkutan bisa diganti.
Ketentuan itu diatur dalam UU No 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
"Jadi tidak mesti Wagub Antony ditunggu sampai menjadi tersangka. Tapi saya yakin proses di KPK biasanya tidak lebih dari enam bulan sudah tuntas hingga ke proses pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor)," ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam UU No 12 tahun 2008 itu tidak norma PAW kepala daerah itu harus menjadi tersangka.
Penggantian Wagub Antony nanti bisa saja diusulkan Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin jika masa waktunya 18 bulan kepada partai pengusung.
Kemudian setelah disetujui partai pengusung diusulkan ke rapat paripurna DPRD. Keputusan dewan diusulkan ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
"Hal seperti itu pas mekanismenya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.
Antony Zeidra Abidin dicalonkan Partai Golkar mendampingi Zulkifli Nurdin yang juga Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Jambi.
Pasangan Zulkifli Nurdin-Antony Zeidra Abidin pada pilkada 2006 menang mutlak 70 persen lebih.
Sementara itu, Ketua Partai Golkar Provinsi Jambi, H Zoerman Manap belum lama ini menyatakan, belum terpikir untuk mengganti Antony yang juga Wanhat Partai Golkar Provinsi Jambi itu.
Partai Golkar Jambi masih menunggu keputusan pengadilan apakah Antony bersalah atau tidak, sebab Golkar tetap mengacu pada azas praduga tak bersalah.****

Jaksa Agung Harus Bersihkan Jajarannya Hingga ke Daerah

Jambi - Jaksa Agung Hendarman Supandji harus membersihkan jajarannya hingga ke daerah atau lapisan terbawah untuk memulihkan citra penuntut umum itu di mata masyarakat, setelah terjadi dugaan suap beberapa pejabat di Kejaksaan Agung.
Pengamat hukum juga staf ahli Rektor Universitas Jambi, Winarno SH MH di Jambi, mengatakan, sikap tegas orang nomor satu di kejaksaan itu kini sangat dibutuhkan untuk membersihkan jajarannya dari kasus suap dan pemerasan.
"Tindakan aparat kejaksaan selama ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menerima suap dan pemerasan, sangat menyakitkan, dan itu perlu ditumpas," katanya.
Untuk membersihkan jajaranya Jaksa Agung harus bersikap, progresif dan aplikatif disertai tindakan tegas pencopotan semua yang terlibat, mulai dari pusat hingga ke daerah.
Diakui untuk mengubah moral jaksa yang sudah terlanjur rusak itu tidak mudah, namun setidaknya dengan perubahan fisik atau pencopotan jabatan bagi mereka yang bermoral buruk itu, merupakan langkah yang sangat bijaksana.
Kasus suap BLBI senilai Rp6,6 miliar yang diduga melibatkan sejumlah pejabat tinggi di Kejaksaan Agung, menurut Winarno satu tamparan keras bagi aparat penegak hukum, yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.
Tindakan tegas Jaksa Agung saat ini, diyakini dia tidak terlibat dalam kasus suap, untuk itu Hendarman Supandji juga harus berani melakukan pembersihan pada aparatnya hingga ke daerah atau lapisan terbawah, kata Winarno.****

Warga Pemunduran Tuntut Kembalikan Lahan

Jambi - Ratusan Massa yang dari Desa Pemunduran Kabupaten Muaro Jambi, kemarin pagi melakukan aksi unjukrasa ke Pengadilan Negeri Jambi. Mereka menuntut agar pihak pengadilan negeri Jambi, tidak berat sebelah dalam memutuskan sengketa lahan antara kelompok tani Yakin Makmur dengan perusahaan Sumbertama Nusa Pratiwi (SNP).
Koordinator Aksi M Sobri dari LSM Kompak mengatakan, sengketa lahan antara warga Desa Pemunduran Kabupaten Muaro Jambi dengan pihak perusahaan sudah kurang lebih 4 tahun terjadi. Namun hingga hari ini tidak ada penyelesaiannya,” PT Sumbertama Nusa Pratiwi dengan beraninya merampas tanah kami yang secara nyata bukan hak mereka tetapi kenapa ini terjadi?, karena PT SNP telah mendapat perhatian khusus dari rezim pemerintahan daerah yang tega mengeluarkan ijin tanpa dasar.”katanya dalam orasinya.
Lanjutnya, kepemilikan yang sah atas tanah atau lahan kami warga masyarakat Desa Pemunduran sangat terbukti yaitu Surat Pembukaan Lahan ( SKL ) yang dikeluarkan oleh bupati batanghari Saman Chatif pada tahun 1993 dan juga dikeluarkannya Surat Keterangan Tanah ( SKT) oleh BPN Kabupaten Batanghari pada tahun 1994 atas nama kurang lebih 200 warga dengan memiliki surat tersebut diatas lahan kurang lebih 3600 hektar
Menurutnya lagi , keluarnya SKT ini karena masyarakat yang tergabunbg dalam kelompok tani Yakin Makmur telah berupaya untuk melakukan tiga ( 3) kali kerjasama dengan pihak perusahaan namun tidak sukses. Yakni pada tahun 1994 bekerja sama dengan PT Ranca Anggrek dan berakhir pada tahun 1997 dikarenakan kerdit bank melalui PT Ranca Anggrek tidak keluar.Selanjutnya, pada tahun 1998 kembali kerja dengan PT Prakasa Lima Nusa Persada dalam membuat kanal sepanjang 8 Km dan berakhir hingga tahun 2000 selanjutnya pada tahun 200 bekerja sama kembali dengan PT Jasuma Kumpeh Indah hingga saat ini belum melakukan pemutusan kontrak kerjasama dengan kelompok tani Yakin Makmur,” Yang anehnya saat ini dilapangan justeru bertolak belakang sebab lahan kelompok tani Yakin Makmur mulai dari tahun 2003 hingga sekarang ternyata dikuasai oleh PT SNP dengan alasan mereka memiliki Hak Guna Usaha ( HGU ),” jelasnya
Selain itu juga lanjutnya, pola masuk PT SNP kelahan kami, tanpa adanya bentuk kerja sama tertulis dan juga bentuk sosialisasi lainnya kepada masyarakat Desa Pemunduran.” Untuk itu kami minta kepada pengadilan untuk berpihak kepada masyarakat dan selanjutnya meminta agar pemerintah mengembalikan lahan kepada masyarakat serta mencabut ijin HGU PT SNP,” ujarnya.
Ketua Pengadilan Tinggi Achmad Subaidi, SH, MH yang menemui pengunjukrasa mengatakan, kasus ini masih berjalan dan semua masing –masing pihak diberi kesempatan untuk membuktikan kebenarannya.” Kami tidak berpihak dan pengadilan tetap sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” katanya.
Usai melakukan aksi unjukrasa di Pengadilan Negeri Jambi, ratusan pengunjukrasa kembali melakukan aksi serupa di Kanwil Bandan Pertahanan Nasional.