PDK Berlakukan Suara Terbanyak
Jambi - Ketua DPP Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Provinsi Jambi Drs. H. Usman Ermulan, MM dalam jumpa pers mengatakan partai PDK memberlakukan suara terbanyak bagi calon legislative (caleg) untuk duduk di Dewan. Hal ini merupakan keputusan Dewan Pimpinan Nasional (DPN).
Namun untuk nomor urut calon anggota legislative belum diputuskan, masih menunggu arahan pada rapat Kerja Nasional (Rakernas) sekaligus HUT PDK ke-6, pada 3 Agustus 2008.
Jadi, PDK mengajak semua komponen masyarakat Jambi untuk menjadi calon anggota legislative dari PDK. Karena untuk lolos menjadi anggota dewan nantinya memakai sisten suara terbanyak dan tidak mengacu pada nomor urut.
“Apabila seorang caleg memperoleh suara 30 pesren lebih satu sesuai dengan UU Pemilu maka yang bersangkutan berhak duduk di kursi dewan, namun bila terjadi akumulasi maka suara terbanyak akan mewakili PDK di Dewan nantinya,” ungkap Usman.
Ketua DPP PDK juga mengatakan apabila system nomor urut masih diberlakukan, maka disinyalir dalam penetuan nomor urut tidak menutup kemungkinan akan terjadi permainan dan kepentingan sesaat oknum-oknum pengurus parpol.
“Yang penting saya berharap semua kader PDK untuk optimis dan berjuanglah untuk mengapai cita-cita ini, pergunakanlah waktu 9 (sembilan) bulan ini untuk mensosialisasikan diri di tengah-tengah masyarakat, sebagai cerminan dukungan murni dari rakyat,” katanya.
Selain itu itu, masalah ini sudah disosialisasikan secara terus menerus kepada seluruh kader PDK yang ada di Provinsi Jambi.
Saat ini, PDK menargetkan 3 kursi dari masing-masing daerah pemilihan (dapil) untuk duduk di DPRD Provisi Jambi, dan DPRD Kabupaten dan Kota. Karena kader-kader yang diusung adalah kader yang benar-benar dikenal oleh rakyat seperti HM. Madel dapil Merangin-Sarolangun, M. Yamin, SH dapil Kerinci, Donni Pasaribu Dapil Kota dan lain-lain. ***
Kamis, 31 Juli 2008
PDK "Bidik" Pemilih Muda di Jambi
Jambi - Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) akan "membidik" pemilih pemula (muda) dalam Pemilu legislatif 2009, dengan target meraih 30 persen suara dari para pemilih di Provinsi Jambi.
"Untuk mewujudkan perolehan suara 30 persen Pemilu 2009 itu maka kita akan menggaet pemula. Kami optimis bisa mencapai target itu karena kehadiran PDK di Jambi mendapat sambutan baik," kata Sekreatris DPP PDK Jambi Saleh Zainuddin, BA..
Didampingi Wakil Sekretarisnya Doni Pasaribu ia minta para kader partai yang tersebar di seluruh Jambi agar memanfaatkan masa kampanye yang tersisa sembilan bulan lagi untuk menggalang dukungan masyarakat pemilih.
"Kita juga telah mendengarkan pemaparan para kader PDK di Jambi dalam konsolidasi partai, bagaimana dan apa instrumen yang akan kita lakukan dalam menghadapi pemilu. Setelah kita pelajari, maka strategi apa yang akan kita lakukan dalam merealisasikan target tersebut," katanya.
Sebagai peserta pemilu, kepengurusan PDK di Jambi mencapai 11 kabupaten/kota dan 75 persen di kecamatan. Tinggal lagi bagaimana kita menerapkan strategi mengumpulkan dukungan rakyat," kata Saleh. ***
Jambi - Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) akan "membidik" pemilih pemula (muda) dalam Pemilu legislatif 2009, dengan target meraih 30 persen suara dari para pemilih di Provinsi Jambi.
"Untuk mewujudkan perolehan suara 30 persen Pemilu 2009 itu maka kita akan menggaet pemula. Kami optimis bisa mencapai target itu karena kehadiran PDK di Jambi mendapat sambutan baik," kata Sekreatris DPP PDK Jambi Saleh Zainuddin, BA..
Didampingi Wakil Sekretarisnya Doni Pasaribu ia minta para kader partai yang tersebar di seluruh Jambi agar memanfaatkan masa kampanye yang tersisa sembilan bulan lagi untuk menggalang dukungan masyarakat pemilih.
"Kita juga telah mendengarkan pemaparan para kader PDK di Jambi dalam konsolidasi partai, bagaimana dan apa instrumen yang akan kita lakukan dalam menghadapi pemilu. Setelah kita pelajari, maka strategi apa yang akan kita lakukan dalam merealisasikan target tersebut," katanya.
Sebagai peserta pemilu, kepengurusan PDK di Jambi mencapai 11 kabupaten/kota dan 75 persen di kecamatan. Tinggal lagi bagaimana kita menerapkan strategi mengumpulkan dukungan rakyat," kata Saleh. ***
LSM Desak Kontrak Politik Damai
Jambi - Hingga Rabu, kemarin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kerinci belum mengumumkan pasangan calon Bupati-wakil bupati yang lolos verifikasi dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon. Malahan, rapat pleno KPU Kerinci dalam rangka penetapan calon, menurut informasi, belum digelar oleh KPU Kerinci.
Padahal, baik pasangan calon maupun partai politik pengusung sangat menunggu hasil tersebut. Karena penetapan calon ini akan sangat berpengaruh pada strategi politik yang akan diterapkan oleh pasangan calon maupun tim sukses.
Sementara itu ketua KPUD Kerinci Drs. Fuadi mengatakan kemungkinan pekan depan dilakukan penetapan calon Bupati dan wakil bupati Kerinci sekaligus penetapan nomor urut. “Ya, kita rencanakan pekan depan sekitar tanggal 3-9 Agustus 2008, di Rumah Empat jenis.
Sesuai ketentuan yang ada, KPU Kerinci harus mengumumkan hasil verifikasi yang dilakukan terhadap berkas persyaratan ataupun dukungan yang telah disampaikan sebelumnya. Sedangkan H. Muhammad Ihksan, salah seorang anggota KPU Kerinci mengakui bahwa pihaknya, sejauh ini belum melakukan pleno hasil verifikasi terhadap persyaratan dan dukungan calon, meskipun sekarang ini sudah masuk dalam tahapan atau proses pengumuman Penetapan Pasangan Cabup dan cawabup.
”Kemungkinan 2 Agustus ini kita umumkan pasangan balon yang lengkap persyaratannya,” ungkap HM Ikhsan, kemarin.
KPU Kerinci, jelasnya, juga akan menyampaikan ke pasangan yang bersangkutan dan parpol pengusung hasil verifikasi sekaligus pemberitahuan siapa yang layak untuk maju di Pilkada Kerinci yang akan dilaksanakan pada 16 Oktober tahun ini.
Hanya saja, Ikhsan enggan membeberkan gambaran menyangkut hasil verifikasi pasangan Balon bupati dan Wakil Bupati. “Tunggu saja hasilnya, dalam waktu dekat akan kita plenokan dan diumumkan pada masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Ekdekutif LSM Merdeka Syukur Alam mendesak semua calon bupati dan Wakil Bupati untuk menandatangani kontrak politik dan melaksanakan pilkada damai yang bermartabat.
“LSM Merdekan mendesak semua calon untuk kontrak politik dan berniat baik agar pilkada berjalan damai tanpa ada saling bermusuhan, karena Pilkada ini memilih pemimpin Kerinci bukan pemimpin kelompok,” tegas Syukur.***
Jambi - Hingga Rabu, kemarin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kerinci belum mengumumkan pasangan calon Bupati-wakil bupati yang lolos verifikasi dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon. Malahan, rapat pleno KPU Kerinci dalam rangka penetapan calon, menurut informasi, belum digelar oleh KPU Kerinci.
Padahal, baik pasangan calon maupun partai politik pengusung sangat menunggu hasil tersebut. Karena penetapan calon ini akan sangat berpengaruh pada strategi politik yang akan diterapkan oleh pasangan calon maupun tim sukses.
Sementara itu ketua KPUD Kerinci Drs. Fuadi mengatakan kemungkinan pekan depan dilakukan penetapan calon Bupati dan wakil bupati Kerinci sekaligus penetapan nomor urut. “Ya, kita rencanakan pekan depan sekitar tanggal 3-9 Agustus 2008, di Rumah Empat jenis.
Sesuai ketentuan yang ada, KPU Kerinci harus mengumumkan hasil verifikasi yang dilakukan terhadap berkas persyaratan ataupun dukungan yang telah disampaikan sebelumnya. Sedangkan H. Muhammad Ihksan, salah seorang anggota KPU Kerinci mengakui bahwa pihaknya, sejauh ini belum melakukan pleno hasil verifikasi terhadap persyaratan dan dukungan calon, meskipun sekarang ini sudah masuk dalam tahapan atau proses pengumuman Penetapan Pasangan Cabup dan cawabup.
”Kemungkinan 2 Agustus ini kita umumkan pasangan balon yang lengkap persyaratannya,” ungkap HM Ikhsan, kemarin.
KPU Kerinci, jelasnya, juga akan menyampaikan ke pasangan yang bersangkutan dan parpol pengusung hasil verifikasi sekaligus pemberitahuan siapa yang layak untuk maju di Pilkada Kerinci yang akan dilaksanakan pada 16 Oktober tahun ini.
Hanya saja, Ikhsan enggan membeberkan gambaran menyangkut hasil verifikasi pasangan Balon bupati dan Wakil Bupati. “Tunggu saja hasilnya, dalam waktu dekat akan kita plenokan dan diumumkan pada masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Ekdekutif LSM Merdeka Syukur Alam mendesak semua calon bupati dan Wakil Bupati untuk menandatangani kontrak politik dan melaksanakan pilkada damai yang bermartabat.
“LSM Merdekan mendesak semua calon untuk kontrak politik dan berniat baik agar pilkada berjalan damai tanpa ada saling bermusuhan, karena Pilkada ini memilih pemimpin Kerinci bukan pemimpin kelompok,” tegas Syukur.***
PT.Makin Serobot Lahan HP
Jambi - Ribuan Hetar hutan produksi diserobot oleh PT.Makin Grup dilokasi Kecamatan sungai Gelam, hingga sampai saat ini belum ada tidak terang yang pasti baik dari perusahaan untuk mengembalikan lahan tertsebut ke pemerintah.
Kabag Pemerintahan Drs.Joni Edward Aziz mengatakan bahwa pemda akan berusahan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di wilaya kecamatan Sungai Gelam tersebut, kita akan melihat data-data perizinan yang di miliki oleh PT.Makin Grup di Kabupaten Muaro jambi.
Permasalahan ini timbul ketidak sesuaian pembagian dari pihak perusahan, bukan dilokasi Kecamatan sungai Gelam saja yang bermasalah, ini dikarenakan kepala desa kedapan berhati-hatilah untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan, baik tetang pembagian lahan maupun untuk melakukan pengukuran perbatasan antar desa, itu wajib dilakukan oleh perusahaan.
Semetara itu kepala kantor kehutanan Ir.Agusprianto pada waktu lalu mengatakan sampai saat ini PT.Makin Grup tidak kooperarif terhadap janji yang di sampaikan dan beberapa kali berjanji akan duduk satu meja dalam menyelesaikan masalah penyerobotan lahan hutan produksi.
Namum sampai sekarang belum ada kepastian kapan pertemuan satu meja tersebut, memang jika tidak ada niat baik dari perusahaan PT.Makingrup dalam permasalah ini, maka pemerintah akan melakukan tindakan tegas agar tidak ada lagi perusahaan yang berani berbuat melakukan penerobotan lahan, apa lagi lahan tampah izin.”tegas Agus.***
Jambi - Ribuan Hetar hutan produksi diserobot oleh PT.Makin Grup dilokasi Kecamatan sungai Gelam, hingga sampai saat ini belum ada tidak terang yang pasti baik dari perusahaan untuk mengembalikan lahan tertsebut ke pemerintah.
Kabag Pemerintahan Drs.Joni Edward Aziz mengatakan bahwa pemda akan berusahan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di wilaya kecamatan Sungai Gelam tersebut, kita akan melihat data-data perizinan yang di miliki oleh PT.Makin Grup di Kabupaten Muaro jambi.
Permasalahan ini timbul ketidak sesuaian pembagian dari pihak perusahan, bukan dilokasi Kecamatan sungai Gelam saja yang bermasalah, ini dikarenakan kepala desa kedapan berhati-hatilah untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan, baik tetang pembagian lahan maupun untuk melakukan pengukuran perbatasan antar desa, itu wajib dilakukan oleh perusahaan.
Semetara itu kepala kantor kehutanan Ir.Agusprianto pada waktu lalu mengatakan sampai saat ini PT.Makin Grup tidak kooperarif terhadap janji yang di sampaikan dan beberapa kali berjanji akan duduk satu meja dalam menyelesaikan masalah penyerobotan lahan hutan produksi.
Namum sampai sekarang belum ada kepastian kapan pertemuan satu meja tersebut, memang jika tidak ada niat baik dari perusahaan PT.Makingrup dalam permasalah ini, maka pemerintah akan melakukan tindakan tegas agar tidak ada lagi perusahaan yang berani berbuat melakukan penerobotan lahan, apa lagi lahan tampah izin.”tegas Agus.***
Bupati Tolak Perpanjangan Izin Lokasi PT.KJI.
Jambi - Penolakan perpanjangan Izin Lokasi PT.Jasuma Kumpeh Indah (JKI) dengan luas 13.100 Hektar 1oleh Bupati Burhanuddin Mahir.SH dengan nomor surat 593/125/PEM/ 31 maret 2008 disambut baik oleh delapan desa , diantaranya Desa Pulau Mentaro, Puding, Pemuduran, Sipin Teluk Duren, Arang-Arang, Sumber Jaya, Sungai Terap dan Desa Parit.
Dengan alasan di tolaknya azin lokasi PT.JKI oleh Bupati Burhanuddin.SH tersebut di karenakan bahwa Izin yang di berikan oleh Bupati sebelumnya pada tahun 1999 lokasi sampai tahun 2008 tersebut tidak pernah di buat/diproduksi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit sehingga selama itu juga lahan terlantar.
Bupati Muaro Kambi Burhanudin Mahir.SH melalui Asisten I Drs.Sudirman mengatakan sesudah izin PT.JKI tersebut ditolak perpanjangannya maka sudah banyak perusahan yang ingin masuk dan mendaftar untuk menggarap lahan tersebut,akan tetapi Pemda Kabupaten Muaro jambi tidak tinggal diam, untuk mengatasi mafiah-mafiah perkebunan Bupati menerbitkan Peraturan daerah sedang di godok oleh Kabag Hukum tentang perusahan yang masuk ke Kabupaten Muaro Jambi.
Dalam rancangan Perda tersebut pemda Muaro Jambi dengan isinya menyatakan , bagi perusahaan yang ingin masuk ke Kabupaten Muaro Jambi harus meyetor/ memberi Angunan Modal ke Pemda yang ditetapkan per hektarnya, selama enam bulan tidak ada pengerjaan dilapangan maka izin tersebut di cabut kembali, uang angunan tidak bisa ditarik kembali karena harus di setorkan kekas Pemda, dalam Perda nanti itu menghindari dari Mafiah-mafiah perkebunan yang mengharapkan lahan kepada masyarakat, selama ini izin lokasi yang didapat hanya di gunakan untuk menghabiskan kayu-kayu yang ada, sesudah itu di biarkan saja dan tidak di jadikan perkebunan.
Karena itulah Bupati mengarapkan jangan ada lagi para kepala Desa dan masyarakat di bohongi oleh pengusahan pekebunan, ini sudah banyak lahan perkebunan masyarakat yang bermasalah dan tidak ada tidak terangan, untuk itu para kepala desa jnagan di mimpikan oleh para pengusahan perkebunan yang mau masuk kedesa- desa, harus berkordinasi dengan pemerintah daerah yang menagganinya.”Urainya
Kabag Pemerintahan Drs.Joni Edward Aziz di temui diruangannya menyatakan bahwa semenjak di tolaknya izin lokasi PT.JKI, sudah beberapa perusahan Pekebunan yang mau masuk diantaranya PT.Kumpeh Ulu Lestari, PT.Rahihan Pratama, PT.BSL, namun PT. tersebut di tolak dikaranakan tidak menyanggupi persyaratan yang diberikan oleh pemeintah Kabupaten Muaro Jambi.
Joni menghibau kepada kepada kepala desa, dalam membangun desa harus teliti mengeluarkan surat-surat seperti psoradik, jangan ada menjual lahan, jangan percaya dengan perusahan yang mau masuk kedesa tersebut, teliti dulu dan diperhatiakan persyaratan dalam perusahaan yang masuk, dan harus bekerja sama dengan pemerintah daerah.***
Jambi - Penolakan perpanjangan Izin Lokasi PT.Jasuma Kumpeh Indah (JKI) dengan luas 13.100 Hektar 1oleh Bupati Burhanuddin Mahir.SH dengan nomor surat 593/125/PEM/ 31 maret 2008 disambut baik oleh delapan desa , diantaranya Desa Pulau Mentaro, Puding, Pemuduran, Sipin Teluk Duren, Arang-Arang, Sumber Jaya, Sungai Terap dan Desa Parit.
Dengan alasan di tolaknya azin lokasi PT.JKI oleh Bupati Burhanuddin.SH tersebut di karenakan bahwa Izin yang di berikan oleh Bupati sebelumnya pada tahun 1999 lokasi sampai tahun 2008 tersebut tidak pernah di buat/diproduksi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit sehingga selama itu juga lahan terlantar.
Bupati Muaro Kambi Burhanudin Mahir.SH melalui Asisten I Drs.Sudirman mengatakan sesudah izin PT.JKI tersebut ditolak perpanjangannya maka sudah banyak perusahan yang ingin masuk dan mendaftar untuk menggarap lahan tersebut,akan tetapi Pemda Kabupaten Muaro jambi tidak tinggal diam, untuk mengatasi mafiah-mafiah perkebunan Bupati menerbitkan Peraturan daerah sedang di godok oleh Kabag Hukum tentang perusahan yang masuk ke Kabupaten Muaro Jambi.
Dalam rancangan Perda tersebut pemda Muaro Jambi dengan isinya menyatakan , bagi perusahaan yang ingin masuk ke Kabupaten Muaro Jambi harus meyetor/ memberi Angunan Modal ke Pemda yang ditetapkan per hektarnya, selama enam bulan tidak ada pengerjaan dilapangan maka izin tersebut di cabut kembali, uang angunan tidak bisa ditarik kembali karena harus di setorkan kekas Pemda, dalam Perda nanti itu menghindari dari Mafiah-mafiah perkebunan yang mengharapkan lahan kepada masyarakat, selama ini izin lokasi yang didapat hanya di gunakan untuk menghabiskan kayu-kayu yang ada, sesudah itu di biarkan saja dan tidak di jadikan perkebunan.
Karena itulah Bupati mengarapkan jangan ada lagi para kepala Desa dan masyarakat di bohongi oleh pengusahan pekebunan, ini sudah banyak lahan perkebunan masyarakat yang bermasalah dan tidak ada tidak terangan, untuk itu para kepala desa jnagan di mimpikan oleh para pengusahan perkebunan yang mau masuk kedesa- desa, harus berkordinasi dengan pemerintah daerah yang menagganinya.”Urainya
Kabag Pemerintahan Drs.Joni Edward Aziz di temui diruangannya menyatakan bahwa semenjak di tolaknya izin lokasi PT.JKI, sudah beberapa perusahan Pekebunan yang mau masuk diantaranya PT.Kumpeh Ulu Lestari, PT.Rahihan Pratama, PT.BSL, namun PT. tersebut di tolak dikaranakan tidak menyanggupi persyaratan yang diberikan oleh pemeintah Kabupaten Muaro Jambi.
Joni menghibau kepada kepada kepala desa, dalam membangun desa harus teliti mengeluarkan surat-surat seperti psoradik, jangan ada menjual lahan, jangan percaya dengan perusahan yang mau masuk kedesa tersebut, teliti dulu dan diperhatiakan persyaratan dalam perusahaan yang masuk, dan harus bekerja sama dengan pemerintah daerah.***
PBR Minta Kadernya Berbaur Dengan Masyarakat
Jambi - Partai Persatuan Bintang Reformasi (PBR) bertekad mendudukan Bupati Sarolangun Drs. H. Hasan Basri Agus, MM bisa menjadi Gubernur pada Pilgub tahun dua 2010 nanti. Hal tersebut dikemukakan Ketua DPC PBR Kabupaten Sarolangun, M.Khairil ST, saat acara musyawarah kerja cabang I Mukercab DPC PBR Kabupaten Sarolangun.
“Partai PBR sudah bertekad bulat mengusung pencalonan Bupati Sarolangun sekarang agar maju dalam pilgub nanti”,ujarnya
Diharapkan pada kader PBR yang berada dikabupaten Sarolangun bisa mengajak seluruh lapisan masyarakat agar mau bergabung bersama. Menurut Khairil, sekarang ini para kader bisa membaur dengan mengajak sebanyak mungkin simpatisan agar mau bergabung.
“Walaupun Partai Persatuan Bintang repormasi dikatakan partai kecil namun kenyataanya PBR dilapangan Partai besar, kiranya para kader dalam rapat panitia pelaksana musyawarah kerja cabang I DPC PBR Kabupaten Sarolangun ini bisa membaur lebih luas lagi dengan masyrakat banyak, saya yakin dan percaya PBR akan berkembang”, tukasnmya.
Ditambahkan, Khairil, hendaknya hasil dari Mukercab PBR Sarolangun dari 10 PAC juga pengurus ranting dan Kader partai yang telah dilantikan Pemuda Reformasi dan Perempuan Reformasi.
“Ada beberapa poin yang kita ambil, pertama, setiap pengurus partai mengadakan kosulidasi kebawah untuk pemenangan pemilu 2009, kedua mendukung calon legislatip untuk Provinsi Jambi yang telah dikenal lapisan masyrakat kabupaten Sarolangun yang memiliki intergritas serta loyalitas yang tinggi”, ungkapnya.
Dikatakannya, dalam melakukan sosialisasi hendaknya pada 10 PAC maupun para keder PBR Sarolangun bisa bersifat arif dan bijaksana dalam melakukan mencari simpatisan.
Acara musyawarah kerja cabang I DPC PBR Kabupaten Sarolangun berlangsung sukses. Selain itu, berlangsung juga pelantikan Pemuda Reformasi dan Perempuan Reformasi, yang dihadiri Ketua DPW Provinsi, Drs.H.Wahab Hisyab,Wakil ketua PBR Provinsi Jambi, Tontowi Jauhari,SE, Sekda Kabuapaten Sarolangun, Ir Basyari, serta ratusan simpatisan yang penuh antusias mengikuti jalannya mukercab I DPC PBR Kabupaten Sarolangun.***
Jambi - Partai Persatuan Bintang Reformasi (PBR) bertekad mendudukan Bupati Sarolangun Drs. H. Hasan Basri Agus, MM bisa menjadi Gubernur pada Pilgub tahun dua 2010 nanti. Hal tersebut dikemukakan Ketua DPC PBR Kabupaten Sarolangun, M.Khairil ST, saat acara musyawarah kerja cabang I Mukercab DPC PBR Kabupaten Sarolangun.
“Partai PBR sudah bertekad bulat mengusung pencalonan Bupati Sarolangun sekarang agar maju dalam pilgub nanti”,ujarnya
Diharapkan pada kader PBR yang berada dikabupaten Sarolangun bisa mengajak seluruh lapisan masyarakat agar mau bergabung bersama. Menurut Khairil, sekarang ini para kader bisa membaur dengan mengajak sebanyak mungkin simpatisan agar mau bergabung.
“Walaupun Partai Persatuan Bintang repormasi dikatakan partai kecil namun kenyataanya PBR dilapangan Partai besar, kiranya para kader dalam rapat panitia pelaksana musyawarah kerja cabang I DPC PBR Kabupaten Sarolangun ini bisa membaur lebih luas lagi dengan masyrakat banyak, saya yakin dan percaya PBR akan berkembang”, tukasnmya.
Ditambahkan, Khairil, hendaknya hasil dari Mukercab PBR Sarolangun dari 10 PAC juga pengurus ranting dan Kader partai yang telah dilantikan Pemuda Reformasi dan Perempuan Reformasi.
“Ada beberapa poin yang kita ambil, pertama, setiap pengurus partai mengadakan kosulidasi kebawah untuk pemenangan pemilu 2009, kedua mendukung calon legislatip untuk Provinsi Jambi yang telah dikenal lapisan masyrakat kabupaten Sarolangun yang memiliki intergritas serta loyalitas yang tinggi”, ungkapnya.
Dikatakannya, dalam melakukan sosialisasi hendaknya pada 10 PAC maupun para keder PBR Sarolangun bisa bersifat arif dan bijaksana dalam melakukan mencari simpatisan.
Acara musyawarah kerja cabang I DPC PBR Kabupaten Sarolangun berlangsung sukses. Selain itu, berlangsung juga pelantikan Pemuda Reformasi dan Perempuan Reformasi, yang dihadiri Ketua DPW Provinsi, Drs.H.Wahab Hisyab,Wakil ketua PBR Provinsi Jambi, Tontowi Jauhari,SE, Sekda Kabuapaten Sarolangun, Ir Basyari, serta ratusan simpatisan yang penuh antusias mengikuti jalannya mukercab I DPC PBR Kabupaten Sarolangun.***
Distribusi Minah Terlambat
Jambi - Distribusi minyak tanah (Mina) di beberapa pangkalan yang ada di kota Jambi sebagian terlambat. Hal itu dikatakan Mala, warga RT. 37, RW. 13, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.
Menurutnya, memang minyak tanah selalu datang untuk dipasok ke pangkalan di kelurahannya. Namun waktunya sudah terlambat dan tidak sesuai jadwal. Demikian juga warga hanya boleh membeli maksimal 10 liter dengan harga 28 ribu. “Memang minyak selalu ada, tapi sering terlambat, jatahnya pun hanya sepuluh liter per kepala keluarga (KK),” tandasnya.
Salah seorang pemilik pangkalan di kelurahan pematang sulur keberatan kalau namanya ditulis. Ketika disapa HOKI, dia hanya mengaku menjual minah sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah yakni 28 ribu per sepuluh liter atau Rp. 2.800 per liter.
Dikatakan, keterlambatan pasokan dari Pertamina bukan kesalahan pihak pangkalan. Dirinya tidak mengetahui penyebab keterlambatan itu. Bahkan kata pemilik pangkalan itu, pernah dalam satu bulan minyak tanah tidak masuk ke pangkalannya. Sehingga warga banyak yang menyalahkan pangkalan.” Saya tidak tahu, memang pasokannya sering terlambat,” ujarnya.
Pantauan keterlambatan penyaluran BBM ke masyarakat saat ini bukan hanya BBM jenis bensin dan solar saja. Namun pendistribusian minyak tanah ke pangkalan juga mengalami hal yang sama. Terbukti banyak warga yang mengeluh ketika menunggu antrian untuk mendapatkan minyak tanah.
Kemarin , antrian minyak tanah itu masih terlihat di Pangkalan HMR Simanjuntak yang berada di Jalan Kapten Patimura, Kelurahan Kenali Besar, Kota Baru Jambi. Menurut warga di sana pangkalan itu menjual minah seharga Rp. 2.800 per liter. “ Kami beli dengan harga standar bang, tapi memang agak sering terlambat masuknya dari pertamina,” ujarnya lagi. ***
Jambi - Distribusi minyak tanah (Mina) di beberapa pangkalan yang ada di kota Jambi sebagian terlambat. Hal itu dikatakan Mala, warga RT. 37, RW. 13, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.
Menurutnya, memang minyak tanah selalu datang untuk dipasok ke pangkalan di kelurahannya. Namun waktunya sudah terlambat dan tidak sesuai jadwal. Demikian juga warga hanya boleh membeli maksimal 10 liter dengan harga 28 ribu. “Memang minyak selalu ada, tapi sering terlambat, jatahnya pun hanya sepuluh liter per kepala keluarga (KK),” tandasnya.
Salah seorang pemilik pangkalan di kelurahan pematang sulur keberatan kalau namanya ditulis. Ketika disapa HOKI, dia hanya mengaku menjual minah sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah yakni 28 ribu per sepuluh liter atau Rp. 2.800 per liter.
Dikatakan, keterlambatan pasokan dari Pertamina bukan kesalahan pihak pangkalan. Dirinya tidak mengetahui penyebab keterlambatan itu. Bahkan kata pemilik pangkalan itu, pernah dalam satu bulan minyak tanah tidak masuk ke pangkalannya. Sehingga warga banyak yang menyalahkan pangkalan.” Saya tidak tahu, memang pasokannya sering terlambat,” ujarnya.
Pantauan keterlambatan penyaluran BBM ke masyarakat saat ini bukan hanya BBM jenis bensin dan solar saja. Namun pendistribusian minyak tanah ke pangkalan juga mengalami hal yang sama. Terbukti banyak warga yang mengeluh ketika menunggu antrian untuk mendapatkan minyak tanah.
Kemarin , antrian minyak tanah itu masih terlihat di Pangkalan HMR Simanjuntak yang berada di Jalan Kapten Patimura, Kelurahan Kenali Besar, Kota Baru Jambi. Menurut warga di sana pangkalan itu menjual minah seharga Rp. 2.800 per liter. “ Kami beli dengan harga standar bang, tapi memang agak sering terlambat masuknya dari pertamina,” ujarnya lagi. ***
Pemkab Gandeng Masyarakat Laksanakan Pembangunan
Jambi - Keseriusan duet pasangan Bupati Drs H Hasan Basri Agus dan Wakil Bupati H Cek Endra untuk membangun Kabupaten Sarolangun mulai dibuktikan. Dihadapan seluruh komponen masyarakat yang tergolong kabupaten tertinggal itu, Bupati Sarolangun Drs H Hasan Basri Agus menandaskan, akan mengandeng masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di bumi sepucuk adat serumpun pseko.
"Jika secara konstitusi Pemkab melaporkan pengelolaan keuangan daerah kepada DPRD. Namun untuk seterusnya, tiap tahun selama kepemimpinan kami, laporan penggunaan anggaran untuk pembangunan akan kami sampaikan kepada masyarakat," tandas HBA di hadapan puluhan perwakilan masyarakat yang hadir pada ekpose dua tahun kepemimpinan mereka, kemarin.
Meski kebijakan yang diambilnya itu tergolong masih jarang di terapkan oleh kepala daerah khususnya di provinsi Jambi, namun menurut mantan Sekda Kota Jambi itu, banyak nilai positif yang bisa diambil oleh seorang pemimpin dengan seringnya berkomunikasi dengan masyarakat.
"Kami sangat membutuhkan saran dan kritik dari masyarakat, karena masyarakat yang merasakan langsung pelaksanaan pembangunan yang berjalan selama kami memimpin," katanya merendah.
Secara mendalam HBA meyakini hakikat seorang pemimpin adalah untuk melayani masyarakat bukan minta dilayani."Hei HBA, hei Cek Endra bantu kami, urus kami dan layani kami dengan baik. dan itu bukan sebuah tuntutan tapi lebih sebagai kewajiban sebagai pemimpin,"kata HBA seolah berada di posisi masyarakat.
Kepedulian HBA terhadap kesejahteraan masyarakat juga dia ungkapkan dengan menyatakan keengganannya menggunakan fasilitas yang memang pantas digunakannya sebagai pejabat."Saya kadang-kadang malu menggunakan mobil BH 1 S ilir mudik. sementara saya tidak yakin apakah semua masyarakat kita sudah makan atau belum,"katanya dengan nada suara pelan.
Menyikapi masih banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, dalam setiap tahun anggaran Pemkab Sarolangun akan memprioritas program kemasyarakatan yang mampu mengangkat derajat masyarakat prasejahtera, selain program bedah rumah.
"Pemkab juga akan berupaya menerapkan strategi menggeliatkan ekonomi daerah yang diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat menuju Sarolangun EMAS( ekonomi maju,aman,adil dan sejahtera) “tandasnya.***
Jambi - Keseriusan duet pasangan Bupati Drs H Hasan Basri Agus dan Wakil Bupati H Cek Endra untuk membangun Kabupaten Sarolangun mulai dibuktikan. Dihadapan seluruh komponen masyarakat yang tergolong kabupaten tertinggal itu, Bupati Sarolangun Drs H Hasan Basri Agus menandaskan, akan mengandeng masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di bumi sepucuk adat serumpun pseko.
"Jika secara konstitusi Pemkab melaporkan pengelolaan keuangan daerah kepada DPRD. Namun untuk seterusnya, tiap tahun selama kepemimpinan kami, laporan penggunaan anggaran untuk pembangunan akan kami sampaikan kepada masyarakat," tandas HBA di hadapan puluhan perwakilan masyarakat yang hadir pada ekpose dua tahun kepemimpinan mereka, kemarin.
Meski kebijakan yang diambilnya itu tergolong masih jarang di terapkan oleh kepala daerah khususnya di provinsi Jambi, namun menurut mantan Sekda Kota Jambi itu, banyak nilai positif yang bisa diambil oleh seorang pemimpin dengan seringnya berkomunikasi dengan masyarakat.
"Kami sangat membutuhkan saran dan kritik dari masyarakat, karena masyarakat yang merasakan langsung pelaksanaan pembangunan yang berjalan selama kami memimpin," katanya merendah.
Secara mendalam HBA meyakini hakikat seorang pemimpin adalah untuk melayani masyarakat bukan minta dilayani."Hei HBA, hei Cek Endra bantu kami, urus kami dan layani kami dengan baik. dan itu bukan sebuah tuntutan tapi lebih sebagai kewajiban sebagai pemimpin,"kata HBA seolah berada di posisi masyarakat.
Kepedulian HBA terhadap kesejahteraan masyarakat juga dia ungkapkan dengan menyatakan keengganannya menggunakan fasilitas yang memang pantas digunakannya sebagai pejabat."Saya kadang-kadang malu menggunakan mobil BH 1 S ilir mudik. sementara saya tidak yakin apakah semua masyarakat kita sudah makan atau belum,"katanya dengan nada suara pelan.
Menyikapi masih banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, dalam setiap tahun anggaran Pemkab Sarolangun akan memprioritas program kemasyarakatan yang mampu mengangkat derajat masyarakat prasejahtera, selain program bedah rumah.
"Pemkab juga akan berupaya menerapkan strategi menggeliatkan ekonomi daerah yang diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat menuju Sarolangun EMAS( ekonomi maju,aman,adil dan sejahtera) “tandasnya.***
Tender Dinas Kelautan Diduga Diatur
Jambi - Diduga dalam pelaksanaan tender paket proyek dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi diatur oleh rekanan Proyek pengembangan sentra pengelolaan hasil perikanan PPI Kuala Tungkal senilai Rp 848.210.000 yang didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN). Hal ini jelas -jelas melanggar Kepres NO 80 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Selain itu juga melanggar Undang - Undang No 5 tahun 1999 pasal 22 Pasal 22 yang berbunyi,Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
Pelaksanaan tender yang dilaksanakan pada tanggal 24/7 lalu itu, berdasarkan pantauan koran ini, pelaksanaan pembukaan penawaran dilaksanakan pukul 09.00 Wib namun anehnya, hanya beberapa rekanan yang memasukan dokumen penawaran, sehingga hanya dalam hitungan menit, tender sudah selesai.Dalam pelaksanaan tender itu juga ditengarai terjadi praktek -praktek uang
Adanya dugaan pengaturan tender itu juga Aliansi LSM di jambi, telah melayangkan surat sanggahan ke Komisi pengawas Persaingan Usaha, dan memintah KPPU untuk segera menindak tegas dinas yang diduga besekongkol dengan pihak rekanan.
" kami Aliansi LSM sudah melayangkan ke surat ke KPPU dan juga kami tembuskan ke Gubernur, Kejati dan Polda Jambi," kata Udin kemarin.
Dikatakannya, kita minta agar KPPU untuk segera menindak lanjutinya karena ini jelas -jelas diduga adanya konsfirasi antara pihak panitia dengan rekanan
Sementara itu, Herman Suherman Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi jambi, hingga kini belum bisa di konfirmasikan.begitu juga dengan ketua panitia tender belum bisa di hubungin.***
Jambi - Diduga dalam pelaksanaan tender paket proyek dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi diatur oleh rekanan Proyek pengembangan sentra pengelolaan hasil perikanan PPI Kuala Tungkal senilai Rp 848.210.000 yang didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN). Hal ini jelas -jelas melanggar Kepres NO 80 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Selain itu juga melanggar Undang - Undang No 5 tahun 1999 pasal 22 Pasal 22 yang berbunyi,Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
Pelaksanaan tender yang dilaksanakan pada tanggal 24/7 lalu itu, berdasarkan pantauan koran ini, pelaksanaan pembukaan penawaran dilaksanakan pukul 09.00 Wib namun anehnya, hanya beberapa rekanan yang memasukan dokumen penawaran, sehingga hanya dalam hitungan menit, tender sudah selesai.Dalam pelaksanaan tender itu juga ditengarai terjadi praktek -praktek uang
Adanya dugaan pengaturan tender itu juga Aliansi LSM di jambi, telah melayangkan surat sanggahan ke Komisi pengawas Persaingan Usaha, dan memintah KPPU untuk segera menindak tegas dinas yang diduga besekongkol dengan pihak rekanan.
" kami Aliansi LSM sudah melayangkan ke surat ke KPPU dan juga kami tembuskan ke Gubernur, Kejati dan Polda Jambi," kata Udin kemarin.
Dikatakannya, kita minta agar KPPU untuk segera menindak lanjutinya karena ini jelas -jelas diduga adanya konsfirasi antara pihak panitia dengan rekanan
Sementara itu, Herman Suherman Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi jambi, hingga kini belum bisa di konfirmasikan.begitu juga dengan ketua panitia tender belum bisa di hubungin.***
Kangkangi UU Kependudukan, Camat Dilaporkan ke Polisi
Jambi - Duriah Sunita, Camat Kotabaru, Kota Jambi bakal berurusan dengan polisi. Orang nomor satu di Kecamatan Kotabaru itu dilaporkan ke Polda Jambi, dengan kasus dugaan melanggar Undang-undang Kependudukan Nomor 23 tahun 2005 pasal 62 dan 88.
Duriah dilaporkan Sugianto alias Panut (45), tokoh masyarakat RT 31 Kelurahan Kenali Asam Bawah dan Helmi (30), tokoh pemuda RT 13 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kotabaru. Pelaporan itu sendiri dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB Rabu (30/7) kemarin.
Dari laporan Sugianto dan Helmi diketahui Duriah Sunita diduga telah mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) kepada ratusan orang yang bukan penduduk di Kecamatan Kotabaru. Diceritakan, belum lama ini warga di Kelurahan Kenali Asam Bawah dan Rawasari diresahkan dengan kedatangan sekitar ratusan orang dari luar daerah.
‘’Sekitar satu Minggu menetap, entah kenapa mereka langsung mendapatkan KTP dan KK yang dikeluarkan Camat Duriah Sunita. Anehnya lagi, usai mendapatkan KTP dan KK ratusan warga yang tidak diketahui asalnya itu lantas pergi dari Kelurahan kami,’’ ujar Sugianto dan Helmi.
Mengetahui ada kejanggalan, Sugianto dan Helmi lalu mendatangi Mapolda Jambi untuk melapor. Kuat dugaan, kedatangan ratusan orang tersebut—150 orang di Kelurahan Kenali Asam Bawah dan 10 orang di Kelurahan Rawasari--, ada kaitannya dengan upaya pengelembungan suara dalam Pilkada. Seperti diketahui, tak lama lagi (20 Agustus) penduduk Kota Jambi akan mengikuti Pemilihan Walikota (Pilwako) untuk menentukan pemimpin Kota Jambi lima tahun ke depan.
Sementara itu, Camat Kotabaru, Duriah Sunita membantah laporan dirinya telah melanggar UU Kependudukan tersebut. ‘’Itu tidak benar. Saya tidak pernah memerintahkan Lurah dan RT untuk melakukan hal itu,’’ ujarnya via ponsel tadi malam.
Untuk mempertanggung jawabkannya, satu-satunya Camat perempuan di Kota Jambi ini mengaku siap diperiksa penyidik Polda Jambi. ‘’Saya tidak merasa melakukan pengelembungan suara untuk Pilwako. Karenanya, saya siap diperiksa kapan pun oleh penyidik,’’ tukasnya seraya mengaku merasa terpojokkan akan laporan tersebut. ‘’Dalam waktu dekat saya akan lapor balik,’’ ancamnya.
Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Syamsuddin Lubis saat dikonfirmasi mengaku belum bisa berkomentar banyak. ‘’Saya belum dapat laporannya, jadi tidak bisa berkomentar,’’ tuturnya. Sedangkan Ketua KPUD Kota Jambi, Badjuri tidak berhasil dihubungi. Ponselnya beberapa kali dikontak tidak aktif.***
Jambi - Duriah Sunita, Camat Kotabaru, Kota Jambi bakal berurusan dengan polisi. Orang nomor satu di Kecamatan Kotabaru itu dilaporkan ke Polda Jambi, dengan kasus dugaan melanggar Undang-undang Kependudukan Nomor 23 tahun 2005 pasal 62 dan 88.
Duriah dilaporkan Sugianto alias Panut (45), tokoh masyarakat RT 31 Kelurahan Kenali Asam Bawah dan Helmi (30), tokoh pemuda RT 13 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kotabaru. Pelaporan itu sendiri dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB Rabu (30/7) kemarin.
Dari laporan Sugianto dan Helmi diketahui Duriah Sunita diduga telah mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) kepada ratusan orang yang bukan penduduk di Kecamatan Kotabaru. Diceritakan, belum lama ini warga di Kelurahan Kenali Asam Bawah dan Rawasari diresahkan dengan kedatangan sekitar ratusan orang dari luar daerah.
‘’Sekitar satu Minggu menetap, entah kenapa mereka langsung mendapatkan KTP dan KK yang dikeluarkan Camat Duriah Sunita. Anehnya lagi, usai mendapatkan KTP dan KK ratusan warga yang tidak diketahui asalnya itu lantas pergi dari Kelurahan kami,’’ ujar Sugianto dan Helmi.
Mengetahui ada kejanggalan, Sugianto dan Helmi lalu mendatangi Mapolda Jambi untuk melapor. Kuat dugaan, kedatangan ratusan orang tersebut—150 orang di Kelurahan Kenali Asam Bawah dan 10 orang di Kelurahan Rawasari--, ada kaitannya dengan upaya pengelembungan suara dalam Pilkada. Seperti diketahui, tak lama lagi (20 Agustus) penduduk Kota Jambi akan mengikuti Pemilihan Walikota (Pilwako) untuk menentukan pemimpin Kota Jambi lima tahun ke depan.
Sementara itu, Camat Kotabaru, Duriah Sunita membantah laporan dirinya telah melanggar UU Kependudukan tersebut. ‘’Itu tidak benar. Saya tidak pernah memerintahkan Lurah dan RT untuk melakukan hal itu,’’ ujarnya via ponsel tadi malam.
Untuk mempertanggung jawabkannya, satu-satunya Camat perempuan di Kota Jambi ini mengaku siap diperiksa penyidik Polda Jambi. ‘’Saya tidak merasa melakukan pengelembungan suara untuk Pilwako. Karenanya, saya siap diperiksa kapan pun oleh penyidik,’’ tukasnya seraya mengaku merasa terpojokkan akan laporan tersebut. ‘’Dalam waktu dekat saya akan lapor balik,’’ ancamnya.
Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Syamsuddin Lubis saat dikonfirmasi mengaku belum bisa berkomentar banyak. ‘’Saya belum dapat laporannya, jadi tidak bisa berkomentar,’’ tuturnya. Sedangkan Ketua KPUD Kota Jambi, Badjuri tidak berhasil dihubungi. Ponselnya beberapa kali dikontak tidak aktif.***
Rabu, 30 Juli 2008
Tak Ada Kredit Macet di Blok Minyak Jambi
Jambi - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi belum menemukan adanya kredit macet PT Prakarsa Betung Meruo Senami (PBMS) senilai 11 juta US dolar atau Rp110 miliar untuk membangun proyek blok minyak Betung Meruo Senami, di Kab. Batanghari, Jambi.
Sampai saat ini belum ada cukup bukti kuat yang mengarah ke pelanggaran pidana korupsi kasus kredit PT PBMS terhadap Bank Mandiri senilai Rp110 miliar pada tahun 2004, kata Kepala Penerangan dan Hukum (Kapenkum) Kejati Jambi, Andi Azhari SH.
Setelah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dari berbagai pihak termasuk PT Pertamina, dapat disimpulkan kontrak kerja antara perusahan minyak negara dengan PT PBMS sudah sesuai aturan.
Tidak ada kredit macet blok minyak di Jambi dan dalam mengungkap kasus ini penyidik Kejati Jambi lebih fokus terhadap pemeriksaan pada perusahaan pemenang tender blok minyak itu.
Sementara temuan kejaksaan dalam kasus ini, perbuatan PT PBMS dalam menjaminkan kontrak kerjanya tersebut ke bank untuk dapat pinjaman belum terbukti menyalahi ketentuan yang berlaku.
Sebelumnya penyidik Kejati Jambi sudah memerika dan memanggil pimpinan PT PBMS di antaranya Lisa Luciana, Ir Ahmad Fachri, Bramantio serta pimpinan dari Bank Mandiri khususnya bidang perkreditan.
Kejati Jambi membantah bila kasus ini dihentikan penyidikannya dan untuk saat ini belum ada temuan dan bukti baru maka kasus itu masih dalam penelitian kejaksaan.****
Jambi - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi belum menemukan adanya kredit macet PT Prakarsa Betung Meruo Senami (PBMS) senilai 11 juta US dolar atau Rp110 miliar untuk membangun proyek blok minyak Betung Meruo Senami, di Kab. Batanghari, Jambi.
Sampai saat ini belum ada cukup bukti kuat yang mengarah ke pelanggaran pidana korupsi kasus kredit PT PBMS terhadap Bank Mandiri senilai Rp110 miliar pada tahun 2004, kata Kepala Penerangan dan Hukum (Kapenkum) Kejati Jambi, Andi Azhari SH.
Setelah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dari berbagai pihak termasuk PT Pertamina, dapat disimpulkan kontrak kerja antara perusahan minyak negara dengan PT PBMS sudah sesuai aturan.
Tidak ada kredit macet blok minyak di Jambi dan dalam mengungkap kasus ini penyidik Kejati Jambi lebih fokus terhadap pemeriksaan pada perusahaan pemenang tender blok minyak itu.
Sementara temuan kejaksaan dalam kasus ini, perbuatan PT PBMS dalam menjaminkan kontrak kerjanya tersebut ke bank untuk dapat pinjaman belum terbukti menyalahi ketentuan yang berlaku.
Sebelumnya penyidik Kejati Jambi sudah memerika dan memanggil pimpinan PT PBMS di antaranya Lisa Luciana, Ir Ahmad Fachri, Bramantio serta pimpinan dari Bank Mandiri khususnya bidang perkreditan.
Kejati Jambi membantah bila kasus ini dihentikan penyidikannya dan untuk saat ini belum ada temuan dan bukti baru maka kasus itu masih dalam penelitian kejaksaan.****
Danrem Pecat 36 Anggota TNI
Jambi - Sebanyak 36 anggota TNI di jajaran Korem 042/Garuda Putih (Gapu) Jambi dipecat dan dihukum terkait berbagai kasus mulai pelanggaran disiplin dan tindak pidana.
"Dari 36 anggota terlibat berbagai pelanggaran itu, satu orang belum dicopot karena menyatakan banding setelah putusan pengadilan mahkamah militer (Mahmil)," kata Danrem 042/Gapu Jambi, Kol Inf Syahril Arsyad di Jambi.
Sebab itu, ia menegaskan kepada semua anggota TNI dari berbagai kesatuan di Jambi untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin dan hukum negara.
"Tidak ada ampun bagi anggota saya yang melakukan pelanggaran disiplin, apalagi sampai melakukan tindak pidana selain dihukum badan juga diberhetikan dari TNI," tegasnya.
Ia mengimbau kepada masyarakat Jambi jika ada anggota TNI yang macam-macam di luar merusak citra TNI agar segera melaporkan ke Korem 042/Gapu Jambi.
"Tolong catat nama anggota TNI yang melakukan tindakan yang merugikan orang banyak. Saya akan tindak tegas anggota saya itu," ujarnya.
Aparat penegak hukum yang menindak anggota TNI di Jambi karena melakukan pelanggaran hukum, katanya tidak menjadi masalah, malah Korem 042/Gapu Jambi berterima kasih.
"Yang penting saya minta jangan sampai mendiskreditkan TNI. Kami tak mau citra TNI dirusak di mata masyarakat," kata Syahril.****
Jambi - Sebanyak 36 anggota TNI di jajaran Korem 042/Garuda Putih (Gapu) Jambi dipecat dan dihukum terkait berbagai kasus mulai pelanggaran disiplin dan tindak pidana.
"Dari 36 anggota terlibat berbagai pelanggaran itu, satu orang belum dicopot karena menyatakan banding setelah putusan pengadilan mahkamah militer (Mahmil)," kata Danrem 042/Gapu Jambi, Kol Inf Syahril Arsyad di Jambi.
Sebab itu, ia menegaskan kepada semua anggota TNI dari berbagai kesatuan di Jambi untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin dan hukum negara.
"Tidak ada ampun bagi anggota saya yang melakukan pelanggaran disiplin, apalagi sampai melakukan tindak pidana selain dihukum badan juga diberhetikan dari TNI," tegasnya.
Ia mengimbau kepada masyarakat Jambi jika ada anggota TNI yang macam-macam di luar merusak citra TNI agar segera melaporkan ke Korem 042/Gapu Jambi.
"Tolong catat nama anggota TNI yang melakukan tindakan yang merugikan orang banyak. Saya akan tindak tegas anggota saya itu," ujarnya.
Aparat penegak hukum yang menindak anggota TNI di Jambi karena melakukan pelanggaran hukum, katanya tidak menjadi masalah, malah Korem 042/Gapu Jambi berterima kasih.
"Yang penting saya minta jangan sampai mendiskreditkan TNI. Kami tak mau citra TNI dirusak di mata masyarakat," kata Syahril.****
Kejati Bidik Korupsi di PT Petrochina
Jambi - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi kini sedang membidik beberapa kasus dugaan korupsi di perusahaan minyak dan gas asing, PT PetroChina yang beroperasi dan mengekploitasi hasil migas di Provinsi Jambi.
Berdasarkan laporan dari masyarakat setempat, penyidik Kejati Jambi kini sedang memeriksa dan memintai keterangan beberapa orang pegawai PT PetroChina, kata Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jambi, Andi M Igbal SH, Rabu.
Untuk sementara penyidik kejaksaan baru mengumpulkan data atas laporan yang masuk ke Kejati terhadap dugaan korupsi di perusahaan tersebut.
Pemeriksaan awal laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan alat "semen mix" senilai Rp360 juta yang diduga tidak sesuai dengan harga standar yang ditetapkan. Dalam kasus ini Kejati Jambi sudah memintai keterangan dari empat orang pegawai PT PetroChina yang ada kaitannya dengan pengadaan barang tersebut.
Penyidik kejaksaan sampai saat ini tidak mau memberikan dan mengungkap secara rinci kasus tersebut, karena masih dalam tahap pengumpulan data atau pada proses penyelidikan.
Bila kasus ini nantinya terungkap dan datanya sudah lengkap, maka Kejati Jambi akan membuka ke publik kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan masih ada kasus lainnya di perusahaan migas itu.
Kejati Jambi mohon bantuan dan minta waktu untuk mengungkap kasus dugaan korupsi tersebut, jika semuanya cukup bukti akan dipublikasi dan tidak ada yang ditutup-tutupi.***
Jambi - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi kini sedang membidik beberapa kasus dugaan korupsi di perusahaan minyak dan gas asing, PT PetroChina yang beroperasi dan mengekploitasi hasil migas di Provinsi Jambi.
Berdasarkan laporan dari masyarakat setempat, penyidik Kejati Jambi kini sedang memeriksa dan memintai keterangan beberapa orang pegawai PT PetroChina, kata Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jambi, Andi M Igbal SH, Rabu.
Untuk sementara penyidik kejaksaan baru mengumpulkan data atas laporan yang masuk ke Kejati terhadap dugaan korupsi di perusahaan tersebut.
Pemeriksaan awal laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan alat "semen mix" senilai Rp360 juta yang diduga tidak sesuai dengan harga standar yang ditetapkan. Dalam kasus ini Kejati Jambi sudah memintai keterangan dari empat orang pegawai PT PetroChina yang ada kaitannya dengan pengadaan barang tersebut.
Penyidik kejaksaan sampai saat ini tidak mau memberikan dan mengungkap secara rinci kasus tersebut, karena masih dalam tahap pengumpulan data atau pada proses penyelidikan.
Bila kasus ini nantinya terungkap dan datanya sudah lengkap, maka Kejati Jambi akan membuka ke publik kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan masih ada kasus lainnya di perusahaan migas itu.
Kejati Jambi mohon bantuan dan minta waktu untuk mengungkap kasus dugaan korupsi tersebut, jika semuanya cukup bukti akan dipublikasi dan tidak ada yang ditutup-tutupi.***
Bang Zul Ancam Penambang Liar Batu Bara
Jambi - Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin mengancam akan menindak tegas para penambang batu bara liar atau tanpa izin (ilegal minning) yang saat ini marak dilakukan masyarakat di Kabupaten Bungo dan Tebo.
"Saya sudah mendapat laporan itu dari Bupati Bungo dan Bupati Tebo. Saya minta kedua bupati menindak tegas para pelaku yang memodali masyarakat setempat. Masyarakat tidak akan melakukan hal itu jika tidak ada pemodal," kata Zulkifli di Jakarta, Selasa.
Zulkifli Nurdin menanggapi itu kepada wartawan setelah menghadiri pembukaan "Jambi Expo" 2008 di Senayan City yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto.
Penambangan batu bara liar kini banyak beroperasi di Kabupaten Tebo, khususnya di Kecamatan Tujuh Koto. Produksi ilegal minning sebagian besar dipasok atau dipasarkan ke Sumatera Barat, sebab Kecamatan Tujuh Koto itu merupakan jalan lintas Sumatera Jambi-Padang yang telah ditutup.
Jalur itu kini dimanfaatkan angkutan batu bara liar ke Sumatera Barat. Ia juga akan melaporkan kegiatan tersebut ke aparat penegak hukum.
"Saya juga akan bicarakan hal itu dengan muspida di Jambi untuk diambil langkah penegakan hukum, sehingga kegiatan pertambangan batu bara liar dapat segera dihentikan," katanya.
Jika kegiatan itu dibiarkan terus berlangsung selain bisa merusak lingkungan sekitar terutama kawasan hutan lindung di kabupaten itu.
Kemudian juga akan merugikan Jambi ke depan, karena Jambi kini membutuhkan batu bara pengganti bahan bakar minyak (BBM) untuk penggerak pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Zulkifli telah mengintruksikan kepada para bupati untuk tidak mengekspor batu bara, karena Jambi kini mulai membutuhkannya untuk PLTU dan dalam waktu dekat sudah ada investor dari India untuk membangun PLTU berkapasitas besar.***
Jambi - Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin mengancam akan menindak tegas para penambang batu bara liar atau tanpa izin (ilegal minning) yang saat ini marak dilakukan masyarakat di Kabupaten Bungo dan Tebo.
"Saya sudah mendapat laporan itu dari Bupati Bungo dan Bupati Tebo. Saya minta kedua bupati menindak tegas para pelaku yang memodali masyarakat setempat. Masyarakat tidak akan melakukan hal itu jika tidak ada pemodal," kata Zulkifli di Jakarta, Selasa.
Zulkifli Nurdin menanggapi itu kepada wartawan setelah menghadiri pembukaan "Jambi Expo" 2008 di Senayan City yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto.
Penambangan batu bara liar kini banyak beroperasi di Kabupaten Tebo, khususnya di Kecamatan Tujuh Koto. Produksi ilegal minning sebagian besar dipasok atau dipasarkan ke Sumatera Barat, sebab Kecamatan Tujuh Koto itu merupakan jalan lintas Sumatera Jambi-Padang yang telah ditutup.
Jalur itu kini dimanfaatkan angkutan batu bara liar ke Sumatera Barat. Ia juga akan melaporkan kegiatan tersebut ke aparat penegak hukum.
"Saya juga akan bicarakan hal itu dengan muspida di Jambi untuk diambil langkah penegakan hukum, sehingga kegiatan pertambangan batu bara liar dapat segera dihentikan," katanya.
Jika kegiatan itu dibiarkan terus berlangsung selain bisa merusak lingkungan sekitar terutama kawasan hutan lindung di kabupaten itu.
Kemudian juga akan merugikan Jambi ke depan, karena Jambi kini membutuhkan batu bara pengganti bahan bakar minyak (BBM) untuk penggerak pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Zulkifli telah mengintruksikan kepada para bupati untuk tidak mengekspor batu bara, karena Jambi kini mulai membutuhkannya untuk PLTU dan dalam waktu dekat sudah ada investor dari India untuk membangun PLTU berkapasitas besar.***
Kunjungan JK, Aman dari Aksi Demo
Jambi - Kunjungan Wakil Presiden (Wapres) RI, Jusuf Kalla ke Jambi dalam rangka pelantikan pengurus Badan Pengendali dan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Golkar Jambi, Senin malam aman dari aksi demo.
Mulai dari tiba di Bandara Sultan Thaha Jambi pukul 19:30 Wib hingga berkunjung ke rumah pribadi Ketua DPD Partai Golkar Jambi, Zurman Manaf, acara berjalan lancar dibawah pengawalan ketat Paspampres bersama pihak keamanan setempat.
Padahal sebelumnya tersebar informasi, saat kunjungan Wapres ke Jambi akan ada aksi demo dari para mahasiswa setempat, namun hingga kembalinya Jusuf Kalla dari Jambi menuju Jakarta menggunakan pesawat khusus, tidak ada aksi demontrasi di jalur yang dilaluinya.
Bahkan beberapa puluh meter dari tempat lokasi pelantikan Bappilu DPD Partai Golkar Jambi, terdapat kampus Universitas Batanghari (Unbari), terlihat sangat sepi dari aktivitas mahasiswa kampus.
Hasil pantauan di beberapa titik tempat dilalui Wapres mulai dari bandara hingga ke tempat acara utama, pengamanan terlihat cukup ketat pada malam hari tersebut.
Jalan-jalan protokol yang dilalui Wapres terlihat sangat sepi dan lengang, namun setiap sudut lorong dan jalan terlihat dijaga ketat aparat keamanan bersenjata lengkap.
Beberapa ruas jalan lainnya yang tidak dilalui Wakil Presiden terjadi sedikit kemacetan, namun beberapa jam kemudian dapat dikendalikan kembali oleh polisi.
Sedangkan beberapa warga Kota Jambi yang rumahnya di pinggir jalan protokol yang dilalu Wapres, terlihat antusias menunggu untuk melihat rombongan Jusuf Kalla melintas di jalan tersebut.***
Jambi - Kunjungan Wakil Presiden (Wapres) RI, Jusuf Kalla ke Jambi dalam rangka pelantikan pengurus Badan Pengendali dan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Golkar Jambi, Senin malam aman dari aksi demo.
Mulai dari tiba di Bandara Sultan Thaha Jambi pukul 19:30 Wib hingga berkunjung ke rumah pribadi Ketua DPD Partai Golkar Jambi, Zurman Manaf, acara berjalan lancar dibawah pengawalan ketat Paspampres bersama pihak keamanan setempat.
Padahal sebelumnya tersebar informasi, saat kunjungan Wapres ke Jambi akan ada aksi demo dari para mahasiswa setempat, namun hingga kembalinya Jusuf Kalla dari Jambi menuju Jakarta menggunakan pesawat khusus, tidak ada aksi demontrasi di jalur yang dilaluinya.
Bahkan beberapa puluh meter dari tempat lokasi pelantikan Bappilu DPD Partai Golkar Jambi, terdapat kampus Universitas Batanghari (Unbari), terlihat sangat sepi dari aktivitas mahasiswa kampus.
Hasil pantauan di beberapa titik tempat dilalui Wapres mulai dari bandara hingga ke tempat acara utama, pengamanan terlihat cukup ketat pada malam hari tersebut.
Jalan-jalan protokol yang dilalui Wapres terlihat sangat sepi dan lengang, namun setiap sudut lorong dan jalan terlihat dijaga ketat aparat keamanan bersenjata lengkap.
Beberapa ruas jalan lainnya yang tidak dilalui Wakil Presiden terjadi sedikit kemacetan, namun beberapa jam kemudian dapat dikendalikan kembali oleh polisi.
Sedangkan beberapa warga Kota Jambi yang rumahnya di pinggir jalan protokol yang dilalu Wapres, terlihat antusias menunggu untuk melihat rombongan Jusuf Kalla melintas di jalan tersebut.***
Ofisial Jatim Hilang di Sungai Merangin
Jambi - Firman Efendi (24), seorang ofisial tim Jawa Timur, yang hanyut terbawa arus deras Sungai Batang Merangin, Provinsi Jambi, hingga Rabu (30/7) belum ditemukan tim Sar Nasional yang hadir pada kejuaraan nasional arung jeram di lokasi tersebut.
"Sejak hanyut terbawa arus Selasa (29/7) pukul 09:00 Wib, korban yang mendampingi tim Jawa Timur saat latihan menjelang pembukaan even tersebut, jazadnya sampai saat ini belum ditemukan," kata salah satu panitia Kejurnas, Husni Thamrin, ketika dihubungi dari Jambi.
Kejurnas arung jeram yang direncakan dibuka Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin, pada Kamis pagi akan berlangsung lima hari mulai 31 Juli hingga 4 Agustus 2008.
Sampai saat ini tim Sar Nasional dibantu tim Sar lokal, aparat kepolisian dan masyarakat setempat, masih terus menelusuri alur Sungai Batang Merangin, di Kab. Merangin itu untuk mencari korban yang hilang.
Beberapa informasi dari lokasi kejadian menyebutkan, ada dua versi korban hanyut dibawa arus deras sungai yang akan dijadikan arena perlombaan kejurnas arung jeram.
Diduga korban hanyut pada pagi hari saat mandi bersama warga setempat dan rekan-rekannya di salah satu jalur yang akan dipakai tepatnya di Desa Baru Air Batu Kec. Renah Pembarab.
Lalu dugaan lain, korban hanyut saat sedang mendampingi tim arung jeram Jatim berlatih di lokasi tersebut dan tiba-tiba terjatuh dan langsung hanyut dibawa arus deras.
Namun demikian, sampai saat ini pihak panitia belum bisa merincikan pasti kronologis kejadian maut tersebut karena masih fokus kepada pencarian korban yang belum ditemukan.
Seluruh tim peserta Kejurnas dan tim Sar Nasional serta panitia setempat yang hadir di sana kini masih terus berupaya mencari jazad korban hingga ketemu dan kejuaraan diperkirakan akan tetap dibuka serta dilangsungkan mengingat sudah berdatangan para peserta dari 22 provinsi dari Indonesia.
Kejadian hanyutnya korban pada kejurnas arung jeram di Jambi itu, ini yang kedua kalinya terjadi setelah enam tahun lalu kejurnas 2002 di lokasi yang hampir sama seorang wartawan peliput jatuh dari perahu dan tewas hanyut dibawa arus deras sungai.
Kegiatan itu sebagai salah satu bagian program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi untuk mempromosikan pariwisata alam yang dimiliki daerah itu.***
Jambi - Firman Efendi (24), seorang ofisial tim Jawa Timur, yang hanyut terbawa arus deras Sungai Batang Merangin, Provinsi Jambi, hingga Rabu (30/7) belum ditemukan tim Sar Nasional yang hadir pada kejuaraan nasional arung jeram di lokasi tersebut.
"Sejak hanyut terbawa arus Selasa (29/7) pukul 09:00 Wib, korban yang mendampingi tim Jawa Timur saat latihan menjelang pembukaan even tersebut, jazadnya sampai saat ini belum ditemukan," kata salah satu panitia Kejurnas, Husni Thamrin, ketika dihubungi dari Jambi.
Kejurnas arung jeram yang direncakan dibuka Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin, pada Kamis pagi akan berlangsung lima hari mulai 31 Juli hingga 4 Agustus 2008.
Sampai saat ini tim Sar Nasional dibantu tim Sar lokal, aparat kepolisian dan masyarakat setempat, masih terus menelusuri alur Sungai Batang Merangin, di Kab. Merangin itu untuk mencari korban yang hilang.
Beberapa informasi dari lokasi kejadian menyebutkan, ada dua versi korban hanyut dibawa arus deras sungai yang akan dijadikan arena perlombaan kejurnas arung jeram.
Diduga korban hanyut pada pagi hari saat mandi bersama warga setempat dan rekan-rekannya di salah satu jalur yang akan dipakai tepatnya di Desa Baru Air Batu Kec. Renah Pembarab.
Lalu dugaan lain, korban hanyut saat sedang mendampingi tim arung jeram Jatim berlatih di lokasi tersebut dan tiba-tiba terjatuh dan langsung hanyut dibawa arus deras.
Namun demikian, sampai saat ini pihak panitia belum bisa merincikan pasti kronologis kejadian maut tersebut karena masih fokus kepada pencarian korban yang belum ditemukan.
Seluruh tim peserta Kejurnas dan tim Sar Nasional serta panitia setempat yang hadir di sana kini masih terus berupaya mencari jazad korban hingga ketemu dan kejuaraan diperkirakan akan tetap dibuka serta dilangsungkan mengingat sudah berdatangan para peserta dari 22 provinsi dari Indonesia.
Kejadian hanyutnya korban pada kejurnas arung jeram di Jambi itu, ini yang kedua kalinya terjadi setelah enam tahun lalu kejurnas 2002 di lokasi yang hampir sama seorang wartawan peliput jatuh dari perahu dan tewas hanyut dibawa arus deras sungai.
Kegiatan itu sebagai salah satu bagian program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi untuk mempromosikan pariwisata alam yang dimiliki daerah itu.***
Golkar Akan Pertahankan Kemenangan di Jambi
Jambi - Partai Golkar akan mempertahankan kemenangan dengan meraih 30 persen suara di Jambi pada Pemilu 2009.
"Kami menang di Jambi pada pemilu 2004 dengan meraih suara terbanyak 30 persen, itu harus kami pertahankan," kata Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jambi, H Zoerman Manap dalam pernyataannya di Jambi, Selasa.
Meski partai lain juga mengklaim akan menang dan mengalahkan Golkar pada Pemilu 2009, sah-sah saja sebab semua partai ingin menang.
Ia mengakui, patok mematok target perolehan suara partai di Jambi saat ini mulai berlangsung tidak membuat Golkar ciut, sebab yakin kemenangan itu pada Pemilu 2009 masih diraih.
Barometer kemenangan Partai Golkar di Jambi pada 2008 ini akan dicoba pada dua pilkada yaitu pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi, serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci.
"Jika pada dua pilkada itu kita menang, berarti akan menjadi barometer bagi Golkar untuk merebut kemenangan kembali pada Pemilu 2009," kata Zoerman yang juga Ketua DPRD Provinsi Jambi.
Jambi dengan jumlah penduduk 2,8 juta jiwa itu selama ini menjadi salah satu basis kemenangan Partai Golkar di Indonesia.****
Jambi - Partai Golkar akan mempertahankan kemenangan dengan meraih 30 persen suara di Jambi pada Pemilu 2009.
"Kami menang di Jambi pada pemilu 2004 dengan meraih suara terbanyak 30 persen, itu harus kami pertahankan," kata Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jambi, H Zoerman Manap dalam pernyataannya di Jambi, Selasa.
Meski partai lain juga mengklaim akan menang dan mengalahkan Golkar pada Pemilu 2009, sah-sah saja sebab semua partai ingin menang.
Ia mengakui, patok mematok target perolehan suara partai di Jambi saat ini mulai berlangsung tidak membuat Golkar ciut, sebab yakin kemenangan itu pada Pemilu 2009 masih diraih.
Barometer kemenangan Partai Golkar di Jambi pada 2008 ini akan dicoba pada dua pilkada yaitu pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi, serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci.
"Jika pada dua pilkada itu kita menang, berarti akan menjadi barometer bagi Golkar untuk merebut kemenangan kembali pada Pemilu 2009," kata Zoerman yang juga Ketua DPRD Provinsi Jambi.
Jambi dengan jumlah penduduk 2,8 juta jiwa itu selama ini menjadi salah satu basis kemenangan Partai Golkar di Indonesia.****
Pemain Ilegal Logging Beralih ke Batu Bara Ilegal
Jambi - Para "pemain" kayu (pembalak liar) khususnya di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sebagian besar kini beralih ke bidang pertambangan batu bara yang disinyalir tanpa izin atau ilegal.
Keterangan yang dihimpun dari sejumlah masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di kabupaten itu, Senin, mengakui para cukong kayu ilegal yang selama ini bermain kayu mulai mengarahkan usaha ke pertambangan batu bara.
Para pemain kayu itu mengalihkan usaha ke batu bara, karena kian sulitnya mendapatkan kayu selain gencarnya pemberantasan pembalakan liar yang dilakukan aparat keamanan di Jambi.
Mereka beroperasi atau mengeksploitasi batu bara tanpa izin sebagian besar di Kecamatan Tujuh Kota, Tebo yang berbatasan dengan wilayah Sumatera Barat (Sumbar) dan produksi pertambangan itu sebagian besar dijual ke Sumbar.
Para aktivis lingkungan di Jambi mendesak pemerintah dan aparat keamanan untuk menyelidiki kegiatan pertambangan baba tubara tanpa izin yang dapat merusak lingkungan sekitar, terutama kawasan hutan produksi dan hutan lindung di daerah itu.
Truk pengangkut batu bara itu sampai kini hilir mudik tanpa hambatan. Angkutan batu bara liar menuju Sumbar melalui jalan lama Tebo-Padang, kini jarang dilalui kendaraan umum.***
Jambi - Para "pemain" kayu (pembalak liar) khususnya di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sebagian besar kini beralih ke bidang pertambangan batu bara yang disinyalir tanpa izin atau ilegal.
Keterangan yang dihimpun dari sejumlah masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di kabupaten itu, Senin, mengakui para cukong kayu ilegal yang selama ini bermain kayu mulai mengarahkan usaha ke pertambangan batu bara.
Para pemain kayu itu mengalihkan usaha ke batu bara, karena kian sulitnya mendapatkan kayu selain gencarnya pemberantasan pembalakan liar yang dilakukan aparat keamanan di Jambi.
Mereka beroperasi atau mengeksploitasi batu bara tanpa izin sebagian besar di Kecamatan Tujuh Kota, Tebo yang berbatasan dengan wilayah Sumatera Barat (Sumbar) dan produksi pertambangan itu sebagian besar dijual ke Sumbar.
Para aktivis lingkungan di Jambi mendesak pemerintah dan aparat keamanan untuk menyelidiki kegiatan pertambangan baba tubara tanpa izin yang dapat merusak lingkungan sekitar, terutama kawasan hutan produksi dan hutan lindung di daerah itu.
Truk pengangkut batu bara itu sampai kini hilir mudik tanpa hambatan. Angkutan batu bara liar menuju Sumbar melalui jalan lama Tebo-Padang, kini jarang dilalui kendaraan umum.***
Minggu, 27 Juli 2008
Rakyat Jangan Pilih Pemimpin Serakah
Jambi - Ketua DPP Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Provinsi Jambi Drs. H. Usman Ermulan, MM mengimbau masyarakat Jambi khususnya dan rakyat Indonesia umumnya jangan sampai memilih calon pemimpin (Caleg, Cawako/Cabup, Cagub dan Presiden) yang terlibat pidana korupsi atau pidana lainnya.
"Bila menginginkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka kewajiban pertama bagi masyarakat di Indonesia tidak memilih calon pemimpin yang bermasalah," katanya.
Menurut H. Usman Ermulan, kejelian dan ketelitian masyarakat untuk memilih calon pemimpin, baik yang duduk di eksekutif maupun legislatif pada tingkat pusat atau daerah, cukup penting agar tata kelola pemerintahan masa akan datang lebih baik lagi.
Menurut dia, masyarakat harus diberi pembelajaran bagaimana memilih pemimpin yang tidak bermasalah itu. “Jangan pilih pemimpin yang serakah, yang materialis dan hanya mementingkan diri sendiri, tanpa peduli dengan penderitaan rakyat,” katanya.
Seperti saat ini, kelangkaan BBM, harga Sembako yang tidak terkendali serta krisis energi membuat rakyat semakin menderita, sementara pemimpin daerah dan oknum anggota Dewan dari parpol tertentu justeru tak begitu peduli.
“Saat ini, pemadaman PLN bergilir di Jambi justeru telah membuat Jambi dan perekonomian terganggu, generasi muda tidak bias belajar dengan baik, mestinya pemimpin Jambi tanggap dengan hal itu, apalgi di Jambi saat ini hanya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang surplus energi listrik, tetapi tidak dimanfaat maksimal oleh pemimpin daerah untuk memenuhi kebutuhan listrik Jambi,”katanya.
Oleh karena itu, masyarakat harus pintar memilih calon pemimpin dan setidaknya mengetahui sedikit perjalanan karir para calon pemimpin.
"Jika calon pemimpin sudah jelas bermasalah baik pidana atau moralnya tercoreng, untuk apa dipilih lagi," katanya.
Ia menilai, kalau wakil rakyat duduk di legislatif dan pemimpin di eksekutif sudah punya masalah, jelas tata kelola pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik.
Ketua PDK, menilai kekuatan partai politik (parpol) sudah jauh melemah, dimana banyak orientasinya politiknya pada materi, hanya sedikit orientasinya kepada ideologi kebangsaan, sehingga kondisi ini menjadi satu masalah juga.
"Ketika kita mendapatkan pemimpin yang individualis dan materialis, tetapi bukan pemimpin yang idealis dan nasionalis, bagaimana negara akan kuat dan maju," tambahnya.
Menurut dia, untuk konteks Indonesia pemimpin yang dicari, cinta kepada bangsa dan negara, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa serta beribadah yang baik.***
Jambi - Ketua DPP Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Provinsi Jambi Drs. H. Usman Ermulan, MM mengimbau masyarakat Jambi khususnya dan rakyat Indonesia umumnya jangan sampai memilih calon pemimpin (Caleg, Cawako/Cabup, Cagub dan Presiden) yang terlibat pidana korupsi atau pidana lainnya.
"Bila menginginkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka kewajiban pertama bagi masyarakat di Indonesia tidak memilih calon pemimpin yang bermasalah," katanya.
Menurut H. Usman Ermulan, kejelian dan ketelitian masyarakat untuk memilih calon pemimpin, baik yang duduk di eksekutif maupun legislatif pada tingkat pusat atau daerah, cukup penting agar tata kelola pemerintahan masa akan datang lebih baik lagi.
Menurut dia, masyarakat harus diberi pembelajaran bagaimana memilih pemimpin yang tidak bermasalah itu. “Jangan pilih pemimpin yang serakah, yang materialis dan hanya mementingkan diri sendiri, tanpa peduli dengan penderitaan rakyat,” katanya.
Seperti saat ini, kelangkaan BBM, harga Sembako yang tidak terkendali serta krisis energi membuat rakyat semakin menderita, sementara pemimpin daerah dan oknum anggota Dewan dari parpol tertentu justeru tak begitu peduli.
“Saat ini, pemadaman PLN bergilir di Jambi justeru telah membuat Jambi dan perekonomian terganggu, generasi muda tidak bias belajar dengan baik, mestinya pemimpin Jambi tanggap dengan hal itu, apalgi di Jambi saat ini hanya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang surplus energi listrik, tetapi tidak dimanfaat maksimal oleh pemimpin daerah untuk memenuhi kebutuhan listrik Jambi,”katanya.
Oleh karena itu, masyarakat harus pintar memilih calon pemimpin dan setidaknya mengetahui sedikit perjalanan karir para calon pemimpin.
"Jika calon pemimpin sudah jelas bermasalah baik pidana atau moralnya tercoreng, untuk apa dipilih lagi," katanya.
Ia menilai, kalau wakil rakyat duduk di legislatif dan pemimpin di eksekutif sudah punya masalah, jelas tata kelola pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik.
Ketua PDK, menilai kekuatan partai politik (parpol) sudah jauh melemah, dimana banyak orientasinya politiknya pada materi, hanya sedikit orientasinya kepada ideologi kebangsaan, sehingga kondisi ini menjadi satu masalah juga.
"Ketika kita mendapatkan pemimpin yang individualis dan materialis, tetapi bukan pemimpin yang idealis dan nasionalis, bagaimana negara akan kuat dan maju," tambahnya.
Menurut dia, untuk konteks Indonesia pemimpin yang dicari, cinta kepada bangsa dan negara, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa serta beribadah yang baik.***
Akeng di Tuding Serobot Lahan Warga
Jambi - Akeng alias Tanoto Kusuma salah seorang pengusaha terkemuka di Provinsi Jambi, dituding telah menyerobot lahan perkebunan masyarakat Desa Tangkit dan Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.
Lebih dari 300 hektar lahan miliki 200 orang petani yang tergantung dalam kelompok tani maju rukun dan kelompok tani Sungai gelam, sudah ditanam Akasia selama 12 tahun,kini dibabat dengan paksa , dengan alas an akan dijadikan Akeng perkebunan sawit.
Menurut M Tola, yang melaporkan kasus ini ke DPRD Provinsi Jambi mengatakan, Main dibantu Zakaria ( Kades Tangkit) telah menjual lahan seluas 300 hektar kepada Akeng Susana ( Tanoto Kusuma ) dengan menggunakan dokumen –dokumen yang direkayasa tanpa sepengetahuan pemilik yang sah.
Masih menurutnya, dengan transaksi illegal tersebut Akeng langsung menggarap lahan menghancurkan semua tanaman diatasnya, seperti Akasia ( tamaman Industri bekerja sama dengan PT Wira Karya Sakti.Akibatnya kelompok tani di rugikan milyaran rupiah Parahnya lagi, operasi penebangan dan penghancuran tanaman dilakukan dengan menggunakan alar berat berkupa Ekskavator dan di jaga ketat oleh personil Brimbo Polda Jambi.
“ Kami telah berulang kali melakukan protes agar masalah lahan tersebut terselesaikan dulu secara hukum, namun protes kami dari masyarakat tani sama sekali tidak dohiraukan Akeng, sehingga kegiatan mereka terus berlangsung hingga saat ini.” Tegasya usai menghadap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi,Soewarno Surinta Jumat kemarin.
Lanjutnya, kami benar –benar tidak berdaya, karena permasalahan ini sudah pernah di laporkan ke Polda Jambi, tetapi tidak mendapat tanggapan sekarang kelompok tani mengadukan ke dewan, agar dan meminta dewan untuk menyelesaikan persoalan kami, dengan harapan hak kami bisa kembali.
Apalagi katanya, masyarakat Tangkit, Sungai Gelam, sejak tahun1972 telah menguasai lahan tersebut telah dilengkapi sertifikat dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ( Sforadik ) bahkan, warga juga telah melakukan kerja sama dengan PT WKS.” Lahan itu sejak tahun 2005 dijual secara diam –diam dijual Main dan dibantu oleh Zakaria kepada Akeng. Walaupun berbagai upaya telah kami lakukan, untuk mempertahankan, namun tidak bisa berkutik, karena kawasan itu di jaga ketat oleh aparat kemamana atas suruhan Akeng. Dua orang warga juga ada yang di tangkap karena ingin mempertahankan lahannya,”keluhnya.
Menanggapi persoalan warga, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Soewarno, Surinta, menyatakan, pihaknya akan membantu mengatasi permasalahan warga “ kita mengharapkan warga melaporkan secara tertulis , kemudian kita akan turun kelapangan untuk melihat langsung, agar mengetahui secara jelas apa yang tejadi”ujarnya.
Sementara itu Akeng ketika di konfirmasi wartawan Jum’at kemarin mengakui bahwa jika dirinya membeli lahan tersebut dari Main dan diketahui oleh kepala desa Tangkit Zakaria,” Saya membeli itu tiga tahun lalu seharga 2,5 juta per hektar,” Katanya.
Akeng juga mengakui kalau kawasan itu sekarang dijaga sejumlah personil tapi bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, hanya untuk pengamanan asset perusahaan
Ia juga menuding bahwa warga lah yang membikin masalah , karena lahan itu setelah pihaknya garap baru mengklaim kalau lahan tersebut milik mereka
Penahanan dua warga itu menurut Akeng, karena merusak bangunan miliknya dan bahkan mengancam dengan menggunakan senjata tajam.***
Jambi - Akeng alias Tanoto Kusuma salah seorang pengusaha terkemuka di Provinsi Jambi, dituding telah menyerobot lahan perkebunan masyarakat Desa Tangkit dan Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.
Lebih dari 300 hektar lahan miliki 200 orang petani yang tergantung dalam kelompok tani maju rukun dan kelompok tani Sungai gelam, sudah ditanam Akasia selama 12 tahun,kini dibabat dengan paksa , dengan alas an akan dijadikan Akeng perkebunan sawit.
Menurut M Tola, yang melaporkan kasus ini ke DPRD Provinsi Jambi mengatakan, Main dibantu Zakaria ( Kades Tangkit) telah menjual lahan seluas 300 hektar kepada Akeng Susana ( Tanoto Kusuma ) dengan menggunakan dokumen –dokumen yang direkayasa tanpa sepengetahuan pemilik yang sah.
Masih menurutnya, dengan transaksi illegal tersebut Akeng langsung menggarap lahan menghancurkan semua tanaman diatasnya, seperti Akasia ( tamaman Industri bekerja sama dengan PT Wira Karya Sakti.Akibatnya kelompok tani di rugikan milyaran rupiah Parahnya lagi, operasi penebangan dan penghancuran tanaman dilakukan dengan menggunakan alar berat berkupa Ekskavator dan di jaga ketat oleh personil Brimbo Polda Jambi.
“ Kami telah berulang kali melakukan protes agar masalah lahan tersebut terselesaikan dulu secara hukum, namun protes kami dari masyarakat tani sama sekali tidak dohiraukan Akeng, sehingga kegiatan mereka terus berlangsung hingga saat ini.” Tegasya usai menghadap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi,Soewarno Surinta Jumat kemarin.
Lanjutnya, kami benar –benar tidak berdaya, karena permasalahan ini sudah pernah di laporkan ke Polda Jambi, tetapi tidak mendapat tanggapan sekarang kelompok tani mengadukan ke dewan, agar dan meminta dewan untuk menyelesaikan persoalan kami, dengan harapan hak kami bisa kembali.
Apalagi katanya, masyarakat Tangkit, Sungai Gelam, sejak tahun1972 telah menguasai lahan tersebut telah dilengkapi sertifikat dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ( Sforadik ) bahkan, warga juga telah melakukan kerja sama dengan PT WKS.” Lahan itu sejak tahun 2005 dijual secara diam –diam dijual Main dan dibantu oleh Zakaria kepada Akeng. Walaupun berbagai upaya telah kami lakukan, untuk mempertahankan, namun tidak bisa berkutik, karena kawasan itu di jaga ketat oleh aparat kemamana atas suruhan Akeng. Dua orang warga juga ada yang di tangkap karena ingin mempertahankan lahannya,”keluhnya.
Menanggapi persoalan warga, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Soewarno, Surinta, menyatakan, pihaknya akan membantu mengatasi permasalahan warga “ kita mengharapkan warga melaporkan secara tertulis , kemudian kita akan turun kelapangan untuk melihat langsung, agar mengetahui secara jelas apa yang tejadi”ujarnya.
Sementara itu Akeng ketika di konfirmasi wartawan Jum’at kemarin mengakui bahwa jika dirinya membeli lahan tersebut dari Main dan diketahui oleh kepala desa Tangkit Zakaria,” Saya membeli itu tiga tahun lalu seharga 2,5 juta per hektar,” Katanya.
Akeng juga mengakui kalau kawasan itu sekarang dijaga sejumlah personil tapi bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, hanya untuk pengamanan asset perusahaan
Ia juga menuding bahwa warga lah yang membikin masalah , karena lahan itu setelah pihaknya garap baru mengklaim kalau lahan tersebut milik mereka
Penahanan dua warga itu menurut Akeng, karena merusak bangunan miliknya dan bahkan mengancam dengan menggunakan senjata tajam.***
KPK Bantah Periksa Bupati Bungo
Jambi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah akan memeriksa Bupati Bungo, Provinsi Jambi, Zulfikar Ahmad, terkait dugaan kasus korupsi.
Jurubicara KPK, Johan Budi, ketika dihubungi Jumat (25/7) lalu, mengatakan, sampai saat ini belum ada rencana pemeriksaan terhadap Bupati Bungo tersebut.
"Saya juga bingung dari mana informasi itu berkembang, karena sampai saat ini KPK belum ada rencana memeriksa Zulfikar Ahmad, dan kasusnya pun juga tidak jelas," katanya.
Diakui khusus Jambi ada puluhan laporan dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat, namun tidak semuanya didukung data lengkap dan akan ditindaklanjuti.
Khusus di Provinsi Jambi perkara korupsi yang sudah ditandatangani yakni pembangunan mess Jambi di Jakarta senilai Rp35 miliar, dan tersangkanya Chalik Saleh (Sekda Pemprov Jambi) sedang menjalani persidangan.
Pejabat Provinsi Jambi lainnya yang ditahan KPK, Antony Zeidra Abidin (Wagub Jambi), namun itu perkaranya di Jakarta kasus penyimpangan dana BLBI senilai Rp32 miliar lebih.
Selain perkara dan dua pejabat tersebut, saat ini belum ada perkara lainnya di Provinsi Jambi yang ditangani KPK, kalau pun ada masih dalam tahap penelitian laporan yang masuk.
Dari penelitian laporan itu nantinya, jika ditemukan unsur kuat untuk ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan dan penyidikan, maka akan segera dilakukan.
KPK dalam melaksanakan tugas pengusutan kasus korupsi juga berada dalam koridor aturan yang berlaku, mulai dari pengumpulan data, pemeriksaan, penahanan, perampasan dan lainnya.
Dalam keterangan terpisah, Kabag Humas Kabupaten Bungo, Darham mengatakan, tidak ada laporan atau berita di jajaran Pemerintah Kabupaten Bungo bahwa bupati akan diperiksa KPK.
Bupati saat ini memang sedang di Jakarta, tapi bukan ke KPK, melainkan penjajakan kembali usaha untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dulu sudah sempat dicanangkan, katanya.***
Jambi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah akan memeriksa Bupati Bungo, Provinsi Jambi, Zulfikar Ahmad, terkait dugaan kasus korupsi.
Jurubicara KPK, Johan Budi, ketika dihubungi Jumat (25/7) lalu, mengatakan, sampai saat ini belum ada rencana pemeriksaan terhadap Bupati Bungo tersebut.
"Saya juga bingung dari mana informasi itu berkembang, karena sampai saat ini KPK belum ada rencana memeriksa Zulfikar Ahmad, dan kasusnya pun juga tidak jelas," katanya.
Diakui khusus Jambi ada puluhan laporan dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat, namun tidak semuanya didukung data lengkap dan akan ditindaklanjuti.
Khusus di Provinsi Jambi perkara korupsi yang sudah ditandatangani yakni pembangunan mess Jambi di Jakarta senilai Rp35 miliar, dan tersangkanya Chalik Saleh (Sekda Pemprov Jambi) sedang menjalani persidangan.
Pejabat Provinsi Jambi lainnya yang ditahan KPK, Antony Zeidra Abidin (Wagub Jambi), namun itu perkaranya di Jakarta kasus penyimpangan dana BLBI senilai Rp32 miliar lebih.
Selain perkara dan dua pejabat tersebut, saat ini belum ada perkara lainnya di Provinsi Jambi yang ditangani KPK, kalau pun ada masih dalam tahap penelitian laporan yang masuk.
Dari penelitian laporan itu nantinya, jika ditemukan unsur kuat untuk ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan dan penyidikan, maka akan segera dilakukan.
KPK dalam melaksanakan tugas pengusutan kasus korupsi juga berada dalam koridor aturan yang berlaku, mulai dari pengumpulan data, pemeriksaan, penahanan, perampasan dan lainnya.
Dalam keterangan terpisah, Kabag Humas Kabupaten Bungo, Darham mengatakan, tidak ada laporan atau berita di jajaran Pemerintah Kabupaten Bungo bahwa bupati akan diperiksa KPK.
Bupati saat ini memang sedang di Jakarta, tapi bukan ke KPK, melainkan penjajakan kembali usaha untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dulu sudah sempat dicanangkan, katanya.***
KPU Kota Tetapkan 360.445 DPT Pilwako
Jambi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi menetapkan 360.445 warga menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Walikota dan Wakil Walikota Jambi 20 Agustus 2008.
Jumlah mata pemilih tetap itu mengalami perubahan dari 359.832 orang menjadi 360.445, karena masih ada beberapa tempat yang belum terdata pasti angkanya, kata Anggota KPU Kota Jambi, Sutrisno di Jambi, Sabtu kemarin.
Perubahan tersebut disebabkan karena adanya penambahan mata pilih yang sebelumnya belum terdata, seperti di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Jambi dengan jumlah 613 orang.
Jumlah mata pilih di Lapas itu sudah dikurangi dari jumlah penghuninya yang akan mendapat remisi dari pemerintah pada saat peringatan HUT RI 17 Agustus mendatang.
Hasil pendataan akhir dari dalam Lapas Jambi diketahui ada 316 mata pilih yang belum terdata sebagai pemilih tetap, sehingga jumlah DPT menjadi berubah.
DPT yang ditetapkan KPU Kota Jambi itu dalam waktu dekat akan dibahasa dalam rapat pleno untuk disahkan agar menjadi kuat dan berbadan hukum tetap pada Pilwako nanti.
Dalam waktu dekat empat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi yakni Zulkifli Somad - Agus Roni (1), Sutrisno - Efendi Hatta (2), Bambang - Sum Indra (3) dan Asnawai AB - Nurul Prakarsa (4) akan melangsungkan kampanye.
Kemudian pada 20 Agustus seluruh warga Kota Jambi yang terdaftar dalam 360.445 orang DPT akan menentukan pilihannya untuk Walikota dan Wakil Walikota yang baru.***
Jambi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi menetapkan 360.445 warga menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Walikota dan Wakil Walikota Jambi 20 Agustus 2008.
Jumlah mata pemilih tetap itu mengalami perubahan dari 359.832 orang menjadi 360.445, karena masih ada beberapa tempat yang belum terdata pasti angkanya, kata Anggota KPU Kota Jambi, Sutrisno di Jambi, Sabtu kemarin.
Perubahan tersebut disebabkan karena adanya penambahan mata pilih yang sebelumnya belum terdata, seperti di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Jambi dengan jumlah 613 orang.
Jumlah mata pilih di Lapas itu sudah dikurangi dari jumlah penghuninya yang akan mendapat remisi dari pemerintah pada saat peringatan HUT RI 17 Agustus mendatang.
Hasil pendataan akhir dari dalam Lapas Jambi diketahui ada 316 mata pilih yang belum terdata sebagai pemilih tetap, sehingga jumlah DPT menjadi berubah.
DPT yang ditetapkan KPU Kota Jambi itu dalam waktu dekat akan dibahasa dalam rapat pleno untuk disahkan agar menjadi kuat dan berbadan hukum tetap pada Pilwako nanti.
Dalam waktu dekat empat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi yakni Zulkifli Somad - Agus Roni (1), Sutrisno - Efendi Hatta (2), Bambang - Sum Indra (3) dan Asnawai AB - Nurul Prakarsa (4) akan melangsungkan kampanye.
Kemudian pada 20 Agustus seluruh warga Kota Jambi yang terdaftar dalam 360.445 orang DPT akan menentukan pilihannya untuk Walikota dan Wakil Walikota yang baru.***
Pemerintah Belum Siap Lepas PLN
Jambi - Pemerintah Pusat hingga kini belum siap untuk memberikan PLN kepada swasta atau daerah. Pemerintah saat ini masih single buyer dalam pengelolaan PLN. Saat ini Komisi VII DPR RI tengah membahas UU kelistrikan sehingga pemerintah tidak lagi singel buyer dalam mendroping arus listrik kepada masyarakat.
Demikian dikatakan Anggota Komisi VII DPR RI, Hj. Tyas Indyah Iskandar, SH, saat melakukan dialog dengan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin di Kantor Gubernur Jambi, belum lama ini. Menurut Tyas, saat ini Komisi VII sedang membahas UU kelistrikan dan berbagai masalah yang mengganjal akan diupayakan mencarikan jalan keluarnya.
“Sebagaimana juga Jambi yang memilki potensi penghasil tenaga listrik tetapi belum dapat dikembangkan karena terkendala dengan UU kelistrikan itu. UU kelistrikan ini diperkirakan hanya tinggal dibahas dalam satu periode persidangan lagi” katanya.
Menurutnya, UU kelistrikan No. 20 tahun 2002 telah mengatur yang bisa mendroping arus listrik yang bukan single buyer, yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan di usulan pemerintah saat ini masih single buyer.
“Namun dalam pembahasan terakhir Undang-Undang yang baru mengenai kelistrikan Komisi VII DPR RI tetap memberikan peranan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah untuk bisa menyediakan energi listrik. PLN berkewajiban menyerdiakan jaringannya” katanya.
Selain itu, Komisi VII DPR juga meminta rasio listrikpikasi di Jambi, juga masih di bawah nasional.***
Jambi - Pemerintah Pusat hingga kini belum siap untuk memberikan PLN kepada swasta atau daerah. Pemerintah saat ini masih single buyer dalam pengelolaan PLN. Saat ini Komisi VII DPR RI tengah membahas UU kelistrikan sehingga pemerintah tidak lagi singel buyer dalam mendroping arus listrik kepada masyarakat.
Demikian dikatakan Anggota Komisi VII DPR RI, Hj. Tyas Indyah Iskandar, SH, saat melakukan dialog dengan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin di Kantor Gubernur Jambi, belum lama ini. Menurut Tyas, saat ini Komisi VII sedang membahas UU kelistrikan dan berbagai masalah yang mengganjal akan diupayakan mencarikan jalan keluarnya.
“Sebagaimana juga Jambi yang memilki potensi penghasil tenaga listrik tetapi belum dapat dikembangkan karena terkendala dengan UU kelistrikan itu. UU kelistrikan ini diperkirakan hanya tinggal dibahas dalam satu periode persidangan lagi” katanya.
Menurutnya, UU kelistrikan No. 20 tahun 2002 telah mengatur yang bisa mendroping arus listrik yang bukan single buyer, yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan di usulan pemerintah saat ini masih single buyer.
“Namun dalam pembahasan terakhir Undang-Undang yang baru mengenai kelistrikan Komisi VII DPR RI tetap memberikan peranan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah untuk bisa menyediakan energi listrik. PLN berkewajiban menyerdiakan jaringannya” katanya.
Selain itu, Komisi VII DPR juga meminta rasio listrikpikasi di Jambi, juga masih di bawah nasional.***
Pengalihan Waktu Kerja Jangan Sampai Rugikan Buruh
Jambi - Rencana pemerintah mengalihkan waktu kerja ke Sabtu dan Minggu, terkait krisis listrik di daerah jangan sampai merugikan para buruh.
Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Jambi, Royda Pane, mengatakan rencana pemerintah akan mengalihkan hari kerja itu tidak menjadi masalah sepanjang tidak merugikan buruh, dan upah serta intensif dibayar sesuai aturan yang berlaku.
Gaji pokok harus dibayar sesuai ketentuan, dan kelebihan jam kerja harus dihitung lembur, yang upahnya dibayar sesuai undang-undang ketenagakerjaan, katanya.
Khusus di Jambi belum ada edaran atau surat perintah dilaksankannya pengalihan hari kerja itu, termasuk petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) kebijakan itu.
Di Jambi terdapat 19.000 lebih buruh atau pekerja yang berada di bawah naungan SBSI, bekerja di sejumlah perusahaan industri, terutama perusahaan kayu lapis dan perkebunan kelapa sawit.
"Semua pekerja itu siap menerima pengalihan hari kerja sepanjang hak dan kebutuhan mereka dipenuhi sesuai aturan, karena buruh tersebut juga memahami kondisi yang terjadi saat ini," katanya.
Dalam keterangan terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Jambi, Saleh Sibly mengatakan, pengalihan hari kerja itu tidak akan merugikan buruh atau pekerja.
Pemerintah juga akan bersikap bijak, buruh dan pekerja tidak akan dirugikan dengan pengalihan hari kerja itu, di mana perusahaan harus tetap membayar upah atau gaji sesuai aturan yang berlaku.
Kemungkinan besar pengalihan hari kerja tidak akan terjadi di Jambi, karena itu hanya difokuskan di daerah Pulau Jawa yang banyak menggunakan arus listrik, seperti industri-industri besar, tekstil, makanan dan lainnya.***
Jambi - Rencana pemerintah mengalihkan waktu kerja ke Sabtu dan Minggu, terkait krisis listrik di daerah jangan sampai merugikan para buruh.
Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Jambi, Royda Pane, mengatakan rencana pemerintah akan mengalihkan hari kerja itu tidak menjadi masalah sepanjang tidak merugikan buruh, dan upah serta intensif dibayar sesuai aturan yang berlaku.
Gaji pokok harus dibayar sesuai ketentuan, dan kelebihan jam kerja harus dihitung lembur, yang upahnya dibayar sesuai undang-undang ketenagakerjaan, katanya.
Khusus di Jambi belum ada edaran atau surat perintah dilaksankannya pengalihan hari kerja itu, termasuk petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) kebijakan itu.
Di Jambi terdapat 19.000 lebih buruh atau pekerja yang berada di bawah naungan SBSI, bekerja di sejumlah perusahaan industri, terutama perusahaan kayu lapis dan perkebunan kelapa sawit.
"Semua pekerja itu siap menerima pengalihan hari kerja sepanjang hak dan kebutuhan mereka dipenuhi sesuai aturan, karena buruh tersebut juga memahami kondisi yang terjadi saat ini," katanya.
Dalam keterangan terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Jambi, Saleh Sibly mengatakan, pengalihan hari kerja itu tidak akan merugikan buruh atau pekerja.
Pemerintah juga akan bersikap bijak, buruh dan pekerja tidak akan dirugikan dengan pengalihan hari kerja itu, di mana perusahaan harus tetap membayar upah atau gaji sesuai aturan yang berlaku.
Kemungkinan besar pengalihan hari kerja tidak akan terjadi di Jambi, karena itu hanya difokuskan di daerah Pulau Jawa yang banyak menggunakan arus listrik, seperti industri-industri besar, tekstil, makanan dan lainnya.***
Investor Bangun Tangki Penampungan BBM
Jambi - Investor dalam negeri siap membangun tangki penampungan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Provinsi Jambi.
"Saya sudah membawa investor ke Jambi yang siap membangun tangki penampungan BBM, karena selain memiliki modal hampir 20 juta dolar AS, juga sudah ada bank yang menjamin keuangan kepada Pertamina," kata Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin di Jambi.
Pembangunan tangki penampungan di wilayah pantai timur Provinsi Jambi itu sejalan dengan kesepakatan antara Pemprov Jambi, DPRD Provinsi Jambi dan Pertamina.
Rencana itu muncul setelah dua pekan lalu mencuat masalah kelangkaan BBM di Jambi, khususnya premium dan solar yang mengakibatkan antrian panjang kendaraan di seluruh SPBU di daerah itu.
Antrian itu terjadi karena keterlambatan pasokan BBM akibat pendangkalan alur Sungai Batanghari Jambi.
Saat ini jalur utama pasokan BBM ke Depot Pertamina di Kota Jambi satu-satunya melalui Sungai Batanghari dengan menggunakan sarana kapal ponton. Pasokan BBM tersebut dari Tanjung Uban, Palembang, dan Pulau Sambu.
Ia menjelaskan, pembangunan tangki penampungan di hilir Sungai Batanghari Tanjabtim, sejalan dengan rencana penambahan kuota BBM yang diusulkan ke pemerintah pusat melalui Komisi VII DPR RI.
Penambahan kuota BBM itu di antaranya solar dari 700 kiloliter (kl) per hari menjadi 850 kl, premium dari 600 kl menjadi 700 kl, minyak tanah dari kebutuhan perhari 300 kl menjadi 400 kl.
Sementara untuk kebutuhan BBM industri dari 200 kl per hari menjadi 350 kl, dan kebutuhan BBM solar PT PLN Jambi 200 kl menjadi 350 kl per hari.
Alasan penambahan BBM itu karena meningkatnya jumlah penduduk dan jumlah kendaraan sejak tahun 2005 meningkat hampir 54 persen. Industri minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil-CPO) dari 12 menjadi 37 perusahaan, serta meningkatnya perusahaan pertambangan batubara dan industri pengolahan aspal yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Jambi.
Selanjutnya juga terjadi penambahan kapal motor nelayan mecapai 3.243 unit yang seluruhnya membutuhkan BBM baik premium, solar maupun minyak tanah.***
Jambi - Investor dalam negeri siap membangun tangki penampungan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Provinsi Jambi.
"Saya sudah membawa investor ke Jambi yang siap membangun tangki penampungan BBM, karena selain memiliki modal hampir 20 juta dolar AS, juga sudah ada bank yang menjamin keuangan kepada Pertamina," kata Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin di Jambi.
Pembangunan tangki penampungan di wilayah pantai timur Provinsi Jambi itu sejalan dengan kesepakatan antara Pemprov Jambi, DPRD Provinsi Jambi dan Pertamina.
Rencana itu muncul setelah dua pekan lalu mencuat masalah kelangkaan BBM di Jambi, khususnya premium dan solar yang mengakibatkan antrian panjang kendaraan di seluruh SPBU di daerah itu.
Antrian itu terjadi karena keterlambatan pasokan BBM akibat pendangkalan alur Sungai Batanghari Jambi.
Saat ini jalur utama pasokan BBM ke Depot Pertamina di Kota Jambi satu-satunya melalui Sungai Batanghari dengan menggunakan sarana kapal ponton. Pasokan BBM tersebut dari Tanjung Uban, Palembang, dan Pulau Sambu.
Ia menjelaskan, pembangunan tangki penampungan di hilir Sungai Batanghari Tanjabtim, sejalan dengan rencana penambahan kuota BBM yang diusulkan ke pemerintah pusat melalui Komisi VII DPR RI.
Penambahan kuota BBM itu di antaranya solar dari 700 kiloliter (kl) per hari menjadi 850 kl, premium dari 600 kl menjadi 700 kl, minyak tanah dari kebutuhan perhari 300 kl menjadi 400 kl.
Sementara untuk kebutuhan BBM industri dari 200 kl per hari menjadi 350 kl, dan kebutuhan BBM solar PT PLN Jambi 200 kl menjadi 350 kl per hari.
Alasan penambahan BBM itu karena meningkatnya jumlah penduduk dan jumlah kendaraan sejak tahun 2005 meningkat hampir 54 persen. Industri minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil-CPO) dari 12 menjadi 37 perusahaan, serta meningkatnya perusahaan pertambangan batubara dan industri pengolahan aspal yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Jambi.
Selanjutnya juga terjadi penambahan kapal motor nelayan mecapai 3.243 unit yang seluruhnya membutuhkan BBM baik premium, solar maupun minyak tanah.***
LSM Jarak Pertanyakan Alih Fungsi Hutan
Jambi - Adanya pernyataan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, yang rencananya hampir 350.000 hektar kawasan hutan produksi Provinsi Jambi akan dijadikan Hutan Tanaman Industri jenis tanaman ekaliptus dan jenis akasia, ditanggapi serius oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Jaringan Anti Korupsi ( Jarak) melaui ketua umumnya M. Hasan.
M Hasan mengatakan, perusahaan yang memohon sekitar 580.000 telah direkomendasikan, pertayaannya, sisa dari 350.000 haktar itu,mau ditempatkan dimana. Apakah yang memohon itu buka PT Wira Karya Sakti karena kuat dugaan bahwa PT Duta Jaya Lestari 100.000 haktar ,PT Duta Alam Makmur 120.000 hektar and PT Semesta Jaya Lestari 100.000 haktar serta PT Lanvrindo 90.000 hektar yang kesemuanya menanam jenis elaliftus adalah juga WKS hanya saja mereka ganti kulitm tapi apapun jenis kulitnya isinya tetap sama.
Lanjutnya, menurut iformasi yang kami dapat bahwa, merubah kawasan HP ke HTI ada yang mengatalan kalau potensi hanya rata-rata 5M3 /Ha yang ada kayu besarnya Sementara itu Dinas Kehutanan Provinsi Jambi berdalih bahwa, pelepasan itu diharapkan dapat menekan maraknya pembalakan liar.***
Jambi - Adanya pernyataan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, yang rencananya hampir 350.000 hektar kawasan hutan produksi Provinsi Jambi akan dijadikan Hutan Tanaman Industri jenis tanaman ekaliptus dan jenis akasia, ditanggapi serius oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Jaringan Anti Korupsi ( Jarak) melaui ketua umumnya M. Hasan.
M Hasan mengatakan, perusahaan yang memohon sekitar 580.000 telah direkomendasikan, pertayaannya, sisa dari 350.000 haktar itu,mau ditempatkan dimana. Apakah yang memohon itu buka PT Wira Karya Sakti karena kuat dugaan bahwa PT Duta Jaya Lestari 100.000 haktar ,PT Duta Alam Makmur 120.000 hektar and PT Semesta Jaya Lestari 100.000 haktar serta PT Lanvrindo 90.000 hektar yang kesemuanya menanam jenis elaliftus adalah juga WKS hanya saja mereka ganti kulitm tapi apapun jenis kulitnya isinya tetap sama.
Lanjutnya, menurut iformasi yang kami dapat bahwa, merubah kawasan HP ke HTI ada yang mengatalan kalau potensi hanya rata-rata 5M3 /Ha yang ada kayu besarnya Sementara itu Dinas Kehutanan Provinsi Jambi berdalih bahwa, pelepasan itu diharapkan dapat menekan maraknya pembalakan liar.***
Kualitas Pendidikan Meningkat Pesat
Jambi - Kualitas pendidikan di Luar Jawa saat ini meningkat pesat, terutama di Sumatera termasuk Jambi.
Hal itu diungkapkan Mendiknas Bambang Sudibyo kepada wartawan setelah membuka Pekan Seni Mahasiswa Nasional (Peksiminas) ke IX tahun 2008 di Kampus Piang Masak Universitas Negeri Jambi (Unja), Sabtu kemarin.
Tren kenaikan kualitas pendidikan di luar Jawa setelah diberlakukannya program Ujian Nasional (UN) dalam beberapa tahun terakhir ini.
Ia mengakui, UN itu juga membawa perubahan yang cukup signifikan dan membanggakan, karena telah terjadi penurunan perkelahian antar pelajar di jalanan.
"Itu menjadi acuan bahwa UN harus dipertahankan dan secara bertahap kekurangannya akan diperbaiki," ujarnya.
Ditanya ada desakan sebagian masyarakat dan tokoh nasional agar pelaksanaan UN itu ditinjau ulang karena telah terjadi berbagai kecurangan yang dilakukan oknum guru dan oknum kepala sekolah, ia menegaskan program UN itu amat baik, tidak mungkin dihapuskan.
"Adanya kecurangan pada pelaksanaan UN, sudah banyak oknum guru dan kepala sekolah yang ditindak. Bahkan saya telah menyarankan kepada aparat penegak hukum agar kecurangan pada UN disamakan dengan tindakan kriminal yang melanggar KUHAP," katanya.
Bagi pelajar dan masyarakat yang melakukan demo menolak UN, tidak usah ikut UN, sebab yang rugi siswa itu sendiri.
Ia menambahkan, kualitas pendidikan di luar Jawa meningkat pesat, karena sejumlah daerah mengeluarkan kebijakan yang mendukung program nasional seperti program Wajib Belajar (Wajar) dari sembilan tahun menjadi 12 tahun.
Provinsi Jambi sudah melakukan itu, mengikuti Jawa Timur dan DKI Jakarta.
Berkembangnya pendidikan di luar Jawa, sebab perhatian pemerintah daerahnya cukup bagus dengan meningkatkan anggaran pendidikan melalui APBD, serta memberikan pendidikan gratis. Sedangkan masih ada masalah guru-guru honor daerah atau guru bantu/guru kontrak yang tidak masuk data base, pemerintah pusat menerima data dari daerah.
"Masalah pengangkatan guru honor dan penerimaan guru baru, kini juga menjadi kewenangan bupati dan walikota," kata Bambang Sudibyo.***
Jambi - Kualitas pendidikan di Luar Jawa saat ini meningkat pesat, terutama di Sumatera termasuk Jambi.
Hal itu diungkapkan Mendiknas Bambang Sudibyo kepada wartawan setelah membuka Pekan Seni Mahasiswa Nasional (Peksiminas) ke IX tahun 2008 di Kampus Piang Masak Universitas Negeri Jambi (Unja), Sabtu kemarin.
Tren kenaikan kualitas pendidikan di luar Jawa setelah diberlakukannya program Ujian Nasional (UN) dalam beberapa tahun terakhir ini.
Ia mengakui, UN itu juga membawa perubahan yang cukup signifikan dan membanggakan, karena telah terjadi penurunan perkelahian antar pelajar di jalanan.
"Itu menjadi acuan bahwa UN harus dipertahankan dan secara bertahap kekurangannya akan diperbaiki," ujarnya.
Ditanya ada desakan sebagian masyarakat dan tokoh nasional agar pelaksanaan UN itu ditinjau ulang karena telah terjadi berbagai kecurangan yang dilakukan oknum guru dan oknum kepala sekolah, ia menegaskan program UN itu amat baik, tidak mungkin dihapuskan.
"Adanya kecurangan pada pelaksanaan UN, sudah banyak oknum guru dan kepala sekolah yang ditindak. Bahkan saya telah menyarankan kepada aparat penegak hukum agar kecurangan pada UN disamakan dengan tindakan kriminal yang melanggar KUHAP," katanya.
Bagi pelajar dan masyarakat yang melakukan demo menolak UN, tidak usah ikut UN, sebab yang rugi siswa itu sendiri.
Ia menambahkan, kualitas pendidikan di luar Jawa meningkat pesat, karena sejumlah daerah mengeluarkan kebijakan yang mendukung program nasional seperti program Wajib Belajar (Wajar) dari sembilan tahun menjadi 12 tahun.
Provinsi Jambi sudah melakukan itu, mengikuti Jawa Timur dan DKI Jakarta.
Berkembangnya pendidikan di luar Jawa, sebab perhatian pemerintah daerahnya cukup bagus dengan meningkatkan anggaran pendidikan melalui APBD, serta memberikan pendidikan gratis. Sedangkan masih ada masalah guru-guru honor daerah atau guru bantu/guru kontrak yang tidak masuk data base, pemerintah pusat menerima data dari daerah.
"Masalah pengangkatan guru honor dan penerimaan guru baru, kini juga menjadi kewenangan bupati dan walikota," kata Bambang Sudibyo.***
PLN Pastikan Akhiri Pemadaman
Jambi - PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (S2JB) Cabang Jambi, belum bisa memastikan kapan berakhirnya pemadaman bergilir yang terjadi setiap enam jam sekali di Provinsi Jambi.
PLN Jambi sampai saat ini tidak bisa memastikan akan berakhir pemadaman bergiliran tersebut, karena kejadian ini dialami seluruh provinsi di Sumatera yang menggunakan sistem interkoneksitas listrik Sumatera, kata Asisten Muda Komunikasi (Atmu) H Tambunan, Sabtu.
Pemadaman bergilir dilakukan karena Jambi masih menggunakan dan mengikuti sistem interkoneksitas dan belum mampu menyediakan sendiri pasokan listrik di daerahnya.
Saat ini dua PLTU yang memasok listrik interkoneksitas Sumatera dalam pemeliharaan, maka secara otomatis pasokan listrik di pulau Sumatera mengalami kekurangan dan harus melakukan pemadaman bergilir.
Kedua PLTU di Sumatera yang sedang mengalami pemeliharaan tersebut, PLTU Ombilin di Sumatera Barat dan PLTU Tarahan di Lampung.
Provinsi Jambi sendiri membutuhkan 150 megawatt (MW) untuk bisa menghidupkan seluruh aliran listrik baik rumah tangga dan industri, karena PLTD di Jambi tidak mampu untuk melakukan itu.
Untuk mengatasinya Jambi harus mengikuti sistem interkoneksitas listrik di Sumatera agar dapat pasokan tambahan dalam mengatasi kekurangan daya pasokan.***
Jambi - PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (S2JB) Cabang Jambi, belum bisa memastikan kapan berakhirnya pemadaman bergilir yang terjadi setiap enam jam sekali di Provinsi Jambi.
PLN Jambi sampai saat ini tidak bisa memastikan akan berakhir pemadaman bergiliran tersebut, karena kejadian ini dialami seluruh provinsi di Sumatera yang menggunakan sistem interkoneksitas listrik Sumatera, kata Asisten Muda Komunikasi (Atmu) H Tambunan, Sabtu.
Pemadaman bergilir dilakukan karena Jambi masih menggunakan dan mengikuti sistem interkoneksitas dan belum mampu menyediakan sendiri pasokan listrik di daerahnya.
Saat ini dua PLTU yang memasok listrik interkoneksitas Sumatera dalam pemeliharaan, maka secara otomatis pasokan listrik di pulau Sumatera mengalami kekurangan dan harus melakukan pemadaman bergilir.
Kedua PLTU di Sumatera yang sedang mengalami pemeliharaan tersebut, PLTU Ombilin di Sumatera Barat dan PLTU Tarahan di Lampung.
Provinsi Jambi sendiri membutuhkan 150 megawatt (MW) untuk bisa menghidupkan seluruh aliran listrik baik rumah tangga dan industri, karena PLTD di Jambi tidak mampu untuk melakukan itu.
Untuk mengatasinya Jambi harus mengikuti sistem interkoneksitas listrik di Sumatera agar dapat pasokan tambahan dalam mengatasi kekurangan daya pasokan.***
SKPD Banyak Tidak Punya Buku Inventaris
Jambi - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jambi dan sejumlah kabupaten antara lain Kabupaten Tebo banyak yang tidak punya buku inventaris barang/aset.
"Itu menunjukkan SKPD di Jambi masih banyak belum melakukan tertib administrasi," kata Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi, Erwin di Jambi.
Jika SKPD tidak memiliki buku inventaris itu akan sangat berbahaya, karena membuka peluang untuk mengalihkan dan melenyapkan aset negara menjadi milik pribadi atau diperjualbelikan.
Dulu tim aset dipegang langsung Biro Perlengkapan Pemprov Jambi sehingga semua aset daerah terdaftar dalam buku inventaris.
Mengacu dari itu, BPK dalam laporan keuangan APBD Pemprov Jambi serta Kabupaten Tebo pada 2007 tidak memberikan tanggapan terhadap laporan keuangan Pemkab Tebo, karena tidak ada yang diperiksa.
"Apa yang kami laporkan untuk laporan keuangan Tebo, karena tidak ada yang diperiksa." jelasnya.
Dalam laporan keuangan Pemprov Jambi oleh BPK RI pada 2007 adalah wajar dengan pengecualian.
Hasil laporan keuangan itu disampaikan secara terbuka dihadapan DPRD Provinsi Jambi dan sembilan kabupaten dan kota, serta Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin oleh BPK RI Perwakilan Jambi agar diketahui publik.
Erwin menjelaskan, dalam era transparansi saat ini laporan pemeriksaan BPK terbuka untuk umum dan dapat diperoleh melalui website BPK.
Hali tu sebagai implementasi dari pasal 19 ayat (1) UU Nomor 15 tahun 2004 yang menyatakan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.
Tujuan pemeriksaan keuangan bukan semata untuk mengejar atau mencari kesalahan dengan temuan yang mengarah tindak pidana, tetapi lebih fokus untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara/daerah yang akuntabel dan transparan.
"Kalaupun pada akhirnya ada temuan yang diproses sampai ke proses hukum karena dianggap memenuhi unsur tindak pidana yang merupakan perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan," katanya.***
Jambi - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jambi dan sejumlah kabupaten antara lain Kabupaten Tebo banyak yang tidak punya buku inventaris barang/aset.
"Itu menunjukkan SKPD di Jambi masih banyak belum melakukan tertib administrasi," kata Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi, Erwin di Jambi.
Jika SKPD tidak memiliki buku inventaris itu akan sangat berbahaya, karena membuka peluang untuk mengalihkan dan melenyapkan aset negara menjadi milik pribadi atau diperjualbelikan.
Dulu tim aset dipegang langsung Biro Perlengkapan Pemprov Jambi sehingga semua aset daerah terdaftar dalam buku inventaris.
Mengacu dari itu, BPK dalam laporan keuangan APBD Pemprov Jambi serta Kabupaten Tebo pada 2007 tidak memberikan tanggapan terhadap laporan keuangan Pemkab Tebo, karena tidak ada yang diperiksa.
"Apa yang kami laporkan untuk laporan keuangan Tebo, karena tidak ada yang diperiksa." jelasnya.
Dalam laporan keuangan Pemprov Jambi oleh BPK RI pada 2007 adalah wajar dengan pengecualian.
Hasil laporan keuangan itu disampaikan secara terbuka dihadapan DPRD Provinsi Jambi dan sembilan kabupaten dan kota, serta Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin oleh BPK RI Perwakilan Jambi agar diketahui publik.
Erwin menjelaskan, dalam era transparansi saat ini laporan pemeriksaan BPK terbuka untuk umum dan dapat diperoleh melalui website BPK.
Hali tu sebagai implementasi dari pasal 19 ayat (1) UU Nomor 15 tahun 2004 yang menyatakan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.
Tujuan pemeriksaan keuangan bukan semata untuk mengejar atau mencari kesalahan dengan temuan yang mengarah tindak pidana, tetapi lebih fokus untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara/daerah yang akuntabel dan transparan.
"Kalaupun pada akhirnya ada temuan yang diproses sampai ke proses hukum karena dianggap memenuhi unsur tindak pidana yang merupakan perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan," katanya.***
Bantah PPRN Partai Etnis Tertentu
Jambi - Ketua Umum Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Amelia Achmad Yani membantah partainya milik etnis tertentu.
"Memang pemrakarsa PPRN Bapak DL Sitorus, salah seorang pengusaha perkebunan asal Sumatera Utara, tetapi bukan berarti PPRN partai orang Batak," kata Amelia pada temu kader dan sosialisasi PPRN di Jambi.
PPRN yang lolos verifikasi sebagai peserta Pemilu 2009 dengan nomor urut empat, karena telah memiliki pengurus DPW seluruh Provinsi di Indonesia, serta sebagian besar DPD tingkat kabupaten dan kota di 33 Provinsi di Indonesia.
Masing-masing ketua dan unsur pengurus ditingkat DPW dan DPD PPRN di Indonesia adalah orang-orang daerah, bukan orang Batak. Misalnya Di Aceh dipimpin orang Aceh dan di Jambi orang Jambi.
Ditingkat pengurus pusat pun multi etnis, ada Jawa, Batak, Bugis, Sunda, dan sebagainya.
Putri pahlawan revolusi Jenderal Ahmad Yani itu, mengatakan PPRN adalah partai baru yang masih kecil, tetapi tekad para pengurus akan bisa membesarkan partai tersebut.
PPRN kini telah mendapat dukungan dari sejumlah tokoh nasional antara lain Din Syamsuddin, Kwiek Kian Gie, dan Ryamizard Ryacudu.
"Kemungkinan mereka akan kita jadikan sebagai juru kampanye (Jurkam) pada pemilu mendatang," ujarnya.
Ia juga menyatakan akan mengakomodir permintaan para kader PPRN di daerah untuk membawa kebesaran nama orangtuanya Jenderal Ahmad Yani yang gugur akibat kekejaman PKI pada 1 Oktober 1965.
"Yah, memang ayah saya sebagai sosok teladan yang rela mati berdarah mempertahankan negara dan bangsa. Tekad saya selaku anak pejuang akan berbuat untuk bangsa dan negara. Rasanya anak pejuang tidak diwarisi sebagai korupsi," katanya.***
Jambi - Ketua Umum Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Amelia Achmad Yani membantah partainya milik etnis tertentu.
"Memang pemrakarsa PPRN Bapak DL Sitorus, salah seorang pengusaha perkebunan asal Sumatera Utara, tetapi bukan berarti PPRN partai orang Batak," kata Amelia pada temu kader dan sosialisasi PPRN di Jambi.
PPRN yang lolos verifikasi sebagai peserta Pemilu 2009 dengan nomor urut empat, karena telah memiliki pengurus DPW seluruh Provinsi di Indonesia, serta sebagian besar DPD tingkat kabupaten dan kota di 33 Provinsi di Indonesia.
Masing-masing ketua dan unsur pengurus ditingkat DPW dan DPD PPRN di Indonesia adalah orang-orang daerah, bukan orang Batak. Misalnya Di Aceh dipimpin orang Aceh dan di Jambi orang Jambi.
Ditingkat pengurus pusat pun multi etnis, ada Jawa, Batak, Bugis, Sunda, dan sebagainya.
Putri pahlawan revolusi Jenderal Ahmad Yani itu, mengatakan PPRN adalah partai baru yang masih kecil, tetapi tekad para pengurus akan bisa membesarkan partai tersebut.
PPRN kini telah mendapat dukungan dari sejumlah tokoh nasional antara lain Din Syamsuddin, Kwiek Kian Gie, dan Ryamizard Ryacudu.
"Kemungkinan mereka akan kita jadikan sebagai juru kampanye (Jurkam) pada pemilu mendatang," ujarnya.
Ia juga menyatakan akan mengakomodir permintaan para kader PPRN di daerah untuk membawa kebesaran nama orangtuanya Jenderal Ahmad Yani yang gugur akibat kekejaman PKI pada 1 Oktober 1965.
"Yah, memang ayah saya sebagai sosok teladan yang rela mati berdarah mempertahankan negara dan bangsa. Tekad saya selaku anak pejuang akan berbuat untuk bangsa dan negara. Rasanya anak pejuang tidak diwarisi sebagai korupsi," katanya.***
Massa Kampanye Pilkada Kota Jambi Dibatasi
Jambi - Massa kampanye empat pasangan calon walikota dan wakil walikota Jambi yang mulai dilaksanakan 3 Agustus hingga 16 Agustus 2008 akan dibatasi.
Masing-masing kandidat hanya diperbolehkan menggelar kampanye terbuka atau kampanye akbar sebanyak tiga kali putaran. Selain itu, massa kampanye juga dibatasi untuk menghindari betrok massa kampenye.
Kemudian dalam satu hari, kampenye hanya diperbolehkan satu pasangan kandidat. Kampanye awal 3 Agustus disepakati pengucapan ikrar Pilkada Kota Jambi damai, yang akan digelar sebelum penyampaian visi misi pasangan calon pada hari pertama.
Ikrar Pilkada Damai dijadualkan akan dilangsungkan digedung DPRD Kota Jambi.
Keputusan membatasi pelaksanaan kampanye akbar tersebut, disepakati dalam pertemuan yang digelar antara pihak KPU Kota Jambi selaku penyelenggara Pilkada Kota Jambi dengan tim sukses masing-masing pasangan calon kandidat dikantor KPU Kota Jambi baru-baru ini.
Demikian keterangan Ketua KPU Kota Jambi, Badjuri kepada wartawan terkait dengan kampenye Pilkada Kota Jambi yang pencoblosannya dilangsungkan 20 Agustus 2008 mendatang.
Disebutkan, untuk kegiatan kampanye terbatas, lanjutnya, masing-masing pasangan calon diberi kebebasan. Namun pasangan calon tetap harus memberi tahu KPU, panwas dan pihak kepolisian sebelum menggelar kampanye.
Menurut Badjuri, kesepakatan lain yang berhasil dibuat dalam pertemuan kemarin, adalah pelaksanaan debat terbuka pasangan calon. Kegiatan ini dijadualkan akan digelar pada akhir masa kampanye 16 Agustus.
Disebutkan, debat terbuka pasangan calon merupakan aspirasi dan tuntutan masyarakat Kota Jambi. Pihak KPU Kota Jambi banyak menerima saran dan masukan dari masyarakat yang meminta diadakan debat terbuka pasangan calon walikota-wakil walikota.
Berdasarkan hasil kesepakatan antara KPU Kota Jambi dengan tim sukses pasangan calon, diputuskan kandidat pertama yang mendapat giliran untuk kampanye akbar adalah pasangan Zulkifli Somad - Agus Roni, yakni tanggal 4 Agustus.
Selanjutnya pada tanggal 5 Agustus giliran pasangan Bambang - Sum Indra. Pasangan Asnawi-Nuzul mendapat kesempatan berkampanye akbar tanggal 6 Agustus dan tanggal 7 Agustus giliran pasangan Sutisno - Efendi Hatta lagi yang mendapat kesempatan kampanye akbar.
Kemudian tanggal 8 dan seterusnya, kembali lagi pada urutan jadwal hari sebelumnya.Menurut Badjuri, tempat penyelenggaraan kampanye akbar tersebut, KPU Kota Jambi telah menyiapkan 3 lokasi kampanye yakni, GOR Kotabaru, Stadion Persijam dan halaman Stadion Koni.***
Jambi - Massa kampanye empat pasangan calon walikota dan wakil walikota Jambi yang mulai dilaksanakan 3 Agustus hingga 16 Agustus 2008 akan dibatasi.
Masing-masing kandidat hanya diperbolehkan menggelar kampanye terbuka atau kampanye akbar sebanyak tiga kali putaran. Selain itu, massa kampanye juga dibatasi untuk menghindari betrok massa kampenye.
Kemudian dalam satu hari, kampenye hanya diperbolehkan satu pasangan kandidat. Kampanye awal 3 Agustus disepakati pengucapan ikrar Pilkada Kota Jambi damai, yang akan digelar sebelum penyampaian visi misi pasangan calon pada hari pertama.
Ikrar Pilkada Damai dijadualkan akan dilangsungkan digedung DPRD Kota Jambi.
Keputusan membatasi pelaksanaan kampanye akbar tersebut, disepakati dalam pertemuan yang digelar antara pihak KPU Kota Jambi selaku penyelenggara Pilkada Kota Jambi dengan tim sukses masing-masing pasangan calon kandidat dikantor KPU Kota Jambi baru-baru ini.
Demikian keterangan Ketua KPU Kota Jambi, Badjuri kepada wartawan terkait dengan kampenye Pilkada Kota Jambi yang pencoblosannya dilangsungkan 20 Agustus 2008 mendatang.
Disebutkan, untuk kegiatan kampanye terbatas, lanjutnya, masing-masing pasangan calon diberi kebebasan. Namun pasangan calon tetap harus memberi tahu KPU, panwas dan pihak kepolisian sebelum menggelar kampanye.
Menurut Badjuri, kesepakatan lain yang berhasil dibuat dalam pertemuan kemarin, adalah pelaksanaan debat terbuka pasangan calon. Kegiatan ini dijadualkan akan digelar pada akhir masa kampanye 16 Agustus.
Disebutkan, debat terbuka pasangan calon merupakan aspirasi dan tuntutan masyarakat Kota Jambi. Pihak KPU Kota Jambi banyak menerima saran dan masukan dari masyarakat yang meminta diadakan debat terbuka pasangan calon walikota-wakil walikota.
Berdasarkan hasil kesepakatan antara KPU Kota Jambi dengan tim sukses pasangan calon, diputuskan kandidat pertama yang mendapat giliran untuk kampanye akbar adalah pasangan Zulkifli Somad - Agus Roni, yakni tanggal 4 Agustus.
Selanjutnya pada tanggal 5 Agustus giliran pasangan Bambang - Sum Indra. Pasangan Asnawi-Nuzul mendapat kesempatan berkampanye akbar tanggal 6 Agustus dan tanggal 7 Agustus giliran pasangan Sutisno - Efendi Hatta lagi yang mendapat kesempatan kampanye akbar.
Kemudian tanggal 8 dan seterusnya, kembali lagi pada urutan jadwal hari sebelumnya.Menurut Badjuri, tempat penyelenggaraan kampanye akbar tersebut, KPU Kota Jambi telah menyiapkan 3 lokasi kampanye yakni, GOR Kotabaru, Stadion Persijam dan halaman Stadion Koni.***
Somad-Agus Roni Latih 3.244 Saksi
Jambi - Pasangan calon walikota (Cawako) Jambi, Zulkifli Somad-Agus Roni menyiapkan dan melatih 3.244 saksi yang akan ditempatkan pada 811 tempat pemungutan suara (TPS) pada pencoblosan 20 Agustus 2008.
Calon wakil walikota yang diusung partai PDIP tersebut, Agus Roni di Jambi, mengatakan, tim suksesnya kini sedang melatih 3.244 saksi, untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan saat pencoblosan dan penghitungan suara.
"Kita tidak akan bermain curang, namun juga tidak mau dicurangi, untuk itu ke-3.244 saksi tersebut harus memiliki ketegasan dan keberanian melakukan protes bila menemukan kecurangan," katanya.
Agus Roni mengatakan, dalam melaksanakan tahapan Pilwako nantinya mulai dari kampanye, pihaknya akan menjunjung sportivitas, atau tidak akan melakukan kecurangan.
Ke-3.244 saksi itu, nantinya akan ditempatkan di TPS masing-masing empat orang untuk satu TPS, namun yang masuk atau diperbolehkan duduk dalam arena pemilihan hanya saru orang.
Dalam aturan saksi dari masing-masing pasangan kandidat yang diperbolehkan duduk di kursi dalam arena pemilihan hanya satu orang, sisanya menunggu atau mengawasi dari luar.
Tugas saksi yang berdiri di luar arena untuk mengingatkan saksi atau temannya yang duduk di dalam arena pemilihan, bila melihat atau menemukan kecurangan, baik dalam pencoblosan maupun dalam penghitungan suara.
Pada Pilwako Jambi 20 Agustus 2008 diramaikan empat pasang kandidat, pasangan Zulkifli Somad-Agus Roni nomor urut satu, Sutrisno-Efendi Hatta nomor urut dua, Bambang-Sum Indra nomor urut tiga, dan pasangan Asnawi-Nuzul Prakasa nomor urut empat.***
Jambi - Pasangan calon walikota (Cawako) Jambi, Zulkifli Somad-Agus Roni menyiapkan dan melatih 3.244 saksi yang akan ditempatkan pada 811 tempat pemungutan suara (TPS) pada pencoblosan 20 Agustus 2008.
Calon wakil walikota yang diusung partai PDIP tersebut, Agus Roni di Jambi, mengatakan, tim suksesnya kini sedang melatih 3.244 saksi, untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan saat pencoblosan dan penghitungan suara.
"Kita tidak akan bermain curang, namun juga tidak mau dicurangi, untuk itu ke-3.244 saksi tersebut harus memiliki ketegasan dan keberanian melakukan protes bila menemukan kecurangan," katanya.
Agus Roni mengatakan, dalam melaksanakan tahapan Pilwako nantinya mulai dari kampanye, pihaknya akan menjunjung sportivitas, atau tidak akan melakukan kecurangan.
Ke-3.244 saksi itu, nantinya akan ditempatkan di TPS masing-masing empat orang untuk satu TPS, namun yang masuk atau diperbolehkan duduk dalam arena pemilihan hanya saru orang.
Dalam aturan saksi dari masing-masing pasangan kandidat yang diperbolehkan duduk di kursi dalam arena pemilihan hanya satu orang, sisanya menunggu atau mengawasi dari luar.
Tugas saksi yang berdiri di luar arena untuk mengingatkan saksi atau temannya yang duduk di dalam arena pemilihan, bila melihat atau menemukan kecurangan, baik dalam pencoblosan maupun dalam penghitungan suara.
Pada Pilwako Jambi 20 Agustus 2008 diramaikan empat pasang kandidat, pasangan Zulkifli Somad-Agus Roni nomor urut satu, Sutrisno-Efendi Hatta nomor urut dua, Bambang-Sum Indra nomor urut tiga, dan pasangan Asnawi-Nuzul Prakasa nomor urut empat.***
Parpol Baru Hati-Hati Rekrut Elit Politik
Jambi - Partai-partai politik (Parpol) baru yang lolos sebagai peserta Pemilu 2009 sebaiknya berhati-hati merekrut para calon legislatif (Caleg) dan juru kampanye dari kalangan elit politik.
"Sebab bisa saja parpol baru itu lantaran kekurangan figur lalu merekrut para elit politik yang punya masa lalu dan bermasalah. Itu harus dihindari," kata Pengamat Politik Universitas Jambi (Unja), Syamsir SH MH di Jambi.
Dalam teori politik, katanya, sebuah parpol kecil akan menjadi besar jika mampu menggalang para tokoh dan elit politik yang beretika dan bermoral. Teori itu akan sangat ampuh bila diterapkan di Indonesia saat ini.
Pada era multi partai di Indonesia saat ini, tidak menutup kemungkinan parpol baru asal comot dan bertujuan hanya sekedar mendapatkan dana pemilu atau dukungan dana dari para caleg tanpa melalui seleksi.
Dia menyatakan, para elit politik yang bermasalah atau elit politik "kutu loncat" menjelang Pemilu 2009 dipastikan akan terus mencari kendaraan politik memasuki atau bergabung dengan parpol baru.
Parpol-parpol yang tidak konsisten memungkinkan menampung para elit bermasalah itu, dan besar kemungkinkan juga tidak akan dipilih rakyat, karena rakyat selama ini telah banyak dikibuli dengan janji-janji kosong.
Untuk menyakinkan kembali kepercayaan rakyat, parpol baru harus merebut simpati dan komitmen memperjuangkan nasib rakyat.
"Saat ini rakyat sudah antipati melihat tindakan dan kelakuan para anggota dewan yang banyak korupsi dan tidak bermoral," ujarnya.
Pada Pemilu 2009 diyakini sejumlah parpol baru akan menjadi "kuda hitam" menyingkirkan parpol besar, jika mampu mengemas program kerakyatan dan bisa membuktikannya setelah Pemilu.***
Jambi - Partai-partai politik (Parpol) baru yang lolos sebagai peserta Pemilu 2009 sebaiknya berhati-hati merekrut para calon legislatif (Caleg) dan juru kampanye dari kalangan elit politik.
"Sebab bisa saja parpol baru itu lantaran kekurangan figur lalu merekrut para elit politik yang punya masa lalu dan bermasalah. Itu harus dihindari," kata Pengamat Politik Universitas Jambi (Unja), Syamsir SH MH di Jambi.
Dalam teori politik, katanya, sebuah parpol kecil akan menjadi besar jika mampu menggalang para tokoh dan elit politik yang beretika dan bermoral. Teori itu akan sangat ampuh bila diterapkan di Indonesia saat ini.
Pada era multi partai di Indonesia saat ini, tidak menutup kemungkinan parpol baru asal comot dan bertujuan hanya sekedar mendapatkan dana pemilu atau dukungan dana dari para caleg tanpa melalui seleksi.
Dia menyatakan, para elit politik yang bermasalah atau elit politik "kutu loncat" menjelang Pemilu 2009 dipastikan akan terus mencari kendaraan politik memasuki atau bergabung dengan parpol baru.
Parpol-parpol yang tidak konsisten memungkinkan menampung para elit bermasalah itu, dan besar kemungkinkan juga tidak akan dipilih rakyat, karena rakyat selama ini telah banyak dikibuli dengan janji-janji kosong.
Untuk menyakinkan kembali kepercayaan rakyat, parpol baru harus merebut simpati dan komitmen memperjuangkan nasib rakyat.
"Saat ini rakyat sudah antipati melihat tindakan dan kelakuan para anggota dewan yang banyak korupsi dan tidak bermoral," ujarnya.
Pada Pemilu 2009 diyakini sejumlah parpol baru akan menjadi "kuda hitam" menyingkirkan parpol besar, jika mampu mengemas program kerakyatan dan bisa membuktikannya setelah Pemilu.***
PAN Optimistis Raih 14 Kursi
Jambi - DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Jambi optimistis pada Pemilu 2009 merebut 14 kursi atau lebih, kata Sekretaris DPD PAN Jambi Kota Jambi, Edy Syam, Sabtu kemarin.
"Target DPD PAN Kota Jambi itu hampir sama dengan DPW akan merebut 14 kursi di DPRD Provinsi Jambi," ujarnya.
PAN secara umum di Jambi mulai tingkat DPW, DPD, Cabang dan Ranting sejak setahun lalu telah menyusun komposisi para calon legislatif (Caleg). Kini tidak ada lagi rekrutmen tinggal menunggu Pemilu sambil terus bersosialisasi ke masyarakat.
Ditanya, munculnya multi partai (34 partai) peserta Pemilu 2009, apakah tidak membuat PAN gamang, Edy tidak menampik itu, meski kepercayaan masyarakat Jambi pada PAN hingga kini masih tinggi, kepengurusan semua PAN di Jambi masih solid.
"Dengan munculnya multi partai pada Pemilu 2009, bisa saja diprediksi akan mengurangi suara PAN. Tetapi perlu diketahui kepercayaan masyarakat Jambi kepada partai kami masih cukup tinggi. Kami percaya itu," jelasnya.
Suara PAN di Jambi dalam dua kali Pemilu sejak dipegang Zulkifli Nurdin (Ketua DPW PAN Provinsi Jambi) yang juga masih menjabat Gubernur Jambi itu, terus meningkat dan menjadi saingan utama partai Golkar sebagai pemenang Pemilu 2004 di Jambi.
DPD PAN Kota Jambi pada 2004 meraih delapan kursi di DPRD Kota Jambi.***
Jambi - DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Jambi optimistis pada Pemilu 2009 merebut 14 kursi atau lebih, kata Sekretaris DPD PAN Jambi Kota Jambi, Edy Syam, Sabtu kemarin.
"Target DPD PAN Kota Jambi itu hampir sama dengan DPW akan merebut 14 kursi di DPRD Provinsi Jambi," ujarnya.
PAN secara umum di Jambi mulai tingkat DPW, DPD, Cabang dan Ranting sejak setahun lalu telah menyusun komposisi para calon legislatif (Caleg). Kini tidak ada lagi rekrutmen tinggal menunggu Pemilu sambil terus bersosialisasi ke masyarakat.
Ditanya, munculnya multi partai (34 partai) peserta Pemilu 2009, apakah tidak membuat PAN gamang, Edy tidak menampik itu, meski kepercayaan masyarakat Jambi pada PAN hingga kini masih tinggi, kepengurusan semua PAN di Jambi masih solid.
"Dengan munculnya multi partai pada Pemilu 2009, bisa saja diprediksi akan mengurangi suara PAN. Tetapi perlu diketahui kepercayaan masyarakat Jambi kepada partai kami masih cukup tinggi. Kami percaya itu," jelasnya.
Suara PAN di Jambi dalam dua kali Pemilu sejak dipegang Zulkifli Nurdin (Ketua DPW PAN Provinsi Jambi) yang juga masih menjabat Gubernur Jambi itu, terus meningkat dan menjadi saingan utama partai Golkar sebagai pemenang Pemilu 2004 di Jambi.
DPD PAN Kota Jambi pada 2004 meraih delapan kursi di DPRD Kota Jambi.***
Yakin Etnis Tionghoa Dukung PPRN
Jambi - Ketua Umum DPP Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Amelia Ahmad Yani yakin partainya mendapat dukungan dari rakyat, terutama keluarga TNI dan etnis Tionghoa pada Pemilu 2009.
"Saya yakin mendapat dukungan keluarga besar TNI dari berbagai kesatuan, serta etnis Tionghoa Indonesia yang mencapai 2 juta jiwa," kata Amelia kepada pers setelah menghadiri acara temu kader dan sosialisasi partai No 4 di Jambi.
Putri pahlawan nasional almarhum Jenderal Ahmad Yani itu, menyatakan para keluarga TNI AD, AL, dan AU, serta etnis Tionghoa Indonesia banyak mendorongnya untuk maju dalam politik dan membesarkan PPRN.
"Itu menunjukkan keluarga TNI dan etnis Tionghoa anti korupsi mendukung saya dan PPRN," ujarnya.
Pada Pemilu 2009, Amelia akan maju menjadi calon legislatif nomor urut 1 dari PPRN dari daerah pemilihan (Dapil) VI Kedu I Jawa Tengah (meliputi Kedu, Magelang, dan Purwerjo yang merupakan kampung halaman orangtuanya.
Ia akan duduk di DPR RI harus mampu merebut 300.000 suara dari Dapilnya di Jateng.
Untuk merebut simpati rakyat, terutama dari golongan masyarakat yang bersikap apatis dan pesimis akibat ulah oknum anggota dewan selama ini, PPRN akan menyakinkan kembali masyarakat bahwa caleg-caleg partai tersebut tidak akan berbuat yang menzholimi rakyat.
"Oleh karena itu PPRN menempatkan wakilnya di DPR dan DPRD adalah kader-kader murni. Kalau pun ada fungsionaris dari luar harus berpartipasi untuk partai tanpa paksaan. Jadi kita tidak akan jual beli suara atau kursi," ujarnya.
Para caleg PPRN pusat dan daerah harus memenuhi kreteria dengan melakukan uji kelayakan dan kepatutan.***
Jambi - Ketua Umum DPP Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Amelia Ahmad Yani yakin partainya mendapat dukungan dari rakyat, terutama keluarga TNI dan etnis Tionghoa pada Pemilu 2009.
"Saya yakin mendapat dukungan keluarga besar TNI dari berbagai kesatuan, serta etnis Tionghoa Indonesia yang mencapai 2 juta jiwa," kata Amelia kepada pers setelah menghadiri acara temu kader dan sosialisasi partai No 4 di Jambi.
Putri pahlawan nasional almarhum Jenderal Ahmad Yani itu, menyatakan para keluarga TNI AD, AL, dan AU, serta etnis Tionghoa Indonesia banyak mendorongnya untuk maju dalam politik dan membesarkan PPRN.
"Itu menunjukkan keluarga TNI dan etnis Tionghoa anti korupsi mendukung saya dan PPRN," ujarnya.
Pada Pemilu 2009, Amelia akan maju menjadi calon legislatif nomor urut 1 dari PPRN dari daerah pemilihan (Dapil) VI Kedu I Jawa Tengah (meliputi Kedu, Magelang, dan Purwerjo yang merupakan kampung halaman orangtuanya.
Ia akan duduk di DPR RI harus mampu merebut 300.000 suara dari Dapilnya di Jateng.
Untuk merebut simpati rakyat, terutama dari golongan masyarakat yang bersikap apatis dan pesimis akibat ulah oknum anggota dewan selama ini, PPRN akan menyakinkan kembali masyarakat bahwa caleg-caleg partai tersebut tidak akan berbuat yang menzholimi rakyat.
"Oleh karena itu PPRN menempatkan wakilnya di DPR dan DPRD adalah kader-kader murni. Kalau pun ada fungsionaris dari luar harus berpartipasi untuk partai tanpa paksaan. Jadi kita tidak akan jual beli suara atau kursi," ujarnya.
Para caleg PPRN pusat dan daerah harus memenuhi kreteria dengan melakukan uji kelayakan dan kepatutan.***
Harga Telur Bergerak Naik
Jambi - Harga telur ayam boiler di Jambi terus bergerak naik, pada pedagang pengecer mencapai Rp950/butir atau naik Rp100/butir dibanding sepekan sebelumnya.
Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jambi, Natres Ulfi di Jambi, belum lama ini, mengatakan, sebulan menjelang memasuki bulan puasa harga telur terus bergerak naik, juga dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Kenaikan BBM berdampak luas pada harga komoditi pertanian, perikanan dan peternakan, seperti naiknya harga pakan ayam petelur, yang secara otomatis juga menaikkan harga telur.
Provinsi Jambi kini rata-rata baru mampu menghasilkan 3,9 ton telur/tahun, sementara kebutuhan mencapai 16,2 ton pertahun.
Kekurangan sebanyak 13,3 ton itu dipasok dari sejumlah provinsi tetangga meliputi, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.
Guna menekan lonjakan harga telur tersebut, Dinas Peternakan bekerjasama dengan berbagai instansi terkait akan melakukan langkah terpadu, di antaranya menggelar pasar murah, menghilangkan berbagai retribusi dan lainnya.
Menghadapi bulan puasa mendatang, Dinas Peternakan berupaya meredam lonjakan harga berbagai kebutuhan masyarak, seperti telur, ayam, daging dan lainnya, bila perlu disiapkan paket murah bagi keluarga yang tidak mampu.***
Jambi - Harga telur ayam boiler di Jambi terus bergerak naik, pada pedagang pengecer mencapai Rp950/butir atau naik Rp100/butir dibanding sepekan sebelumnya.
Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jambi, Natres Ulfi di Jambi, belum lama ini, mengatakan, sebulan menjelang memasuki bulan puasa harga telur terus bergerak naik, juga dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Kenaikan BBM berdampak luas pada harga komoditi pertanian, perikanan dan peternakan, seperti naiknya harga pakan ayam petelur, yang secara otomatis juga menaikkan harga telur.
Provinsi Jambi kini rata-rata baru mampu menghasilkan 3,9 ton telur/tahun, sementara kebutuhan mencapai 16,2 ton pertahun.
Kekurangan sebanyak 13,3 ton itu dipasok dari sejumlah provinsi tetangga meliputi, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.
Guna menekan lonjakan harga telur tersebut, Dinas Peternakan bekerjasama dengan berbagai instansi terkait akan melakukan langkah terpadu, di antaranya menggelar pasar murah, menghilangkan berbagai retribusi dan lainnya.
Menghadapi bulan puasa mendatang, Dinas Peternakan berupaya meredam lonjakan harga berbagai kebutuhan masyarak, seperti telur, ayam, daging dan lainnya, bila perlu disiapkan paket murah bagi keluarga yang tidak mampu.***
Jambi Belum Penuhi Kebutuhan Kedelai
Jambi - Provinsi Jambi pada 2008 ini belum mampu memenuhi kebutuhan kedelai masyarakat sebanyak 19.119 ton, karena hanya tersedia 4.084 ton.
Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin di Jambi, mengatakan, minus kedelai 15.035 ton menjadi salah satu persoalan yang harus ditangani segera.
Jambi kekurangan kedelai sebab selama ini sebagian besar didatangkan dari luar, terutama impor, sementara produktivitas kedelai Jambi masih rendah.
Untuk mengatasi itu, pemerintah pusat juga akan mengucurkan dana subsidi kedelai pada 2008 senilai Rp1,3 miliar.
Realisasi pencairan dana subsidi kedelai untuk pengusaha kecil tahu dan tempe itu dijadwalkan mulai Agustus 2008.
Subsidi tersebut dijadwalkan berjalan selama enam bulan ke depan terhitung mulai Juni 2008 dengan jumlah pasokan kedelai sebanyak 215.500 kilogram per bulan.
Pemprov Jambi saat ini sedang menunggu hasil inventarisir data penerima dari kabupaten/kota.
Ia menjelaskan, pengusaha kecil tahu dan tempe yang mendapat dana subsidi maksimal memproduksi tahu dan tempe 100 kilogram.
Setiap pengusaha kecil tahu dan tempe akan mendapat subsidi harga Rp1.000 per kilogram. Subsidi tersebut juga mengikuti harga pasar.
Seandainya harga kedelai dipasaran Rp 4.000 per kg akan mendapat subsidi Rp1.000 per kg, maka penerima subsidi hanya membeli Rp 3000 per kg.***
Jambi - Provinsi Jambi pada 2008 ini belum mampu memenuhi kebutuhan kedelai masyarakat sebanyak 19.119 ton, karena hanya tersedia 4.084 ton.
Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin di Jambi, mengatakan, minus kedelai 15.035 ton menjadi salah satu persoalan yang harus ditangani segera.
Jambi kekurangan kedelai sebab selama ini sebagian besar didatangkan dari luar, terutama impor, sementara produktivitas kedelai Jambi masih rendah.
Untuk mengatasi itu, pemerintah pusat juga akan mengucurkan dana subsidi kedelai pada 2008 senilai Rp1,3 miliar.
Realisasi pencairan dana subsidi kedelai untuk pengusaha kecil tahu dan tempe itu dijadwalkan mulai Agustus 2008.
Subsidi tersebut dijadwalkan berjalan selama enam bulan ke depan terhitung mulai Juni 2008 dengan jumlah pasokan kedelai sebanyak 215.500 kilogram per bulan.
Pemprov Jambi saat ini sedang menunggu hasil inventarisir data penerima dari kabupaten/kota.
Ia menjelaskan, pengusaha kecil tahu dan tempe yang mendapat dana subsidi maksimal memproduksi tahu dan tempe 100 kilogram.
Setiap pengusaha kecil tahu dan tempe akan mendapat subsidi harga Rp1.000 per kilogram. Subsidi tersebut juga mengikuti harga pasar.
Seandainya harga kedelai dipasaran Rp 4.000 per kg akan mendapat subsidi Rp1.000 per kg, maka penerima subsidi hanya membeli Rp 3000 per kg.***
Produksi Jagung dan Kedelai Naik
Jambi - Produksi jagung Provinsi Jambi tahun 2007 mengalami kenaikan 2,53 persen dari 29.288 ton pipilan kering pada 2006 menjadi 30.028 ton, sedang produksi kedelai naik 25,36 persen dari 3.443 ton pipilan kering menjadi 4.316 ton.
Komoditi jagung produksinya meningkat disebabkan meningkatnya juga luas panen 18 hektar atau 0,21 persen dan produktivitas naik 0,78 kuintal per hektar atau 2,30 persen, kata Kepala Bidang Statistik Produksi, Sugeng Arianto di Jambi, Jumat.
Kenaikan produksi jagung diperkirakan kembali terjadi pada 2008, berdasarkan angka ramalan (aram) II tahun ini produksi jagung mencapai 32.162 ton pipilan kering atau naik 2.134 ton (7,11 persen) dibandingkan 2007.
Sementara itu setelah mengalami kenaikan pada 2006, produksi kedelai pada 2007 kembali naik 873 ton dari 3.443 ton pipilan kering menjadi 4.316 ton.
Kenaikan tersebut karena meningkatnya luas panen, tetapi disisi lain terjadi penurunan pada produktivitas 0,39 kuintal per hektar atau 2,99 persen.
Terus meningkatnya produksi kedelai Jambi diperkirakan tercapai melalui kenaikan luas panen dan adanya program pemerintah, seperti Sekolah Lapangan Pengolahan Tanaman Terpadu (SL-PTT) yang dilakukan pada 5.300 hektar.
Kemudian Pemerintah Provinsi Jambi juga membuat program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) untuk 2.000 hektar di semua kabupaten dan khsusnya di Tebo dan Tanjung Jabung Timur sebagai lumbung kedelai Jambi.***
Jambi - Produksi jagung Provinsi Jambi tahun 2007 mengalami kenaikan 2,53 persen dari 29.288 ton pipilan kering pada 2006 menjadi 30.028 ton, sedang produksi kedelai naik 25,36 persen dari 3.443 ton pipilan kering menjadi 4.316 ton.
Komoditi jagung produksinya meningkat disebabkan meningkatnya juga luas panen 18 hektar atau 0,21 persen dan produktivitas naik 0,78 kuintal per hektar atau 2,30 persen, kata Kepala Bidang Statistik Produksi, Sugeng Arianto di Jambi, Jumat.
Kenaikan produksi jagung diperkirakan kembali terjadi pada 2008, berdasarkan angka ramalan (aram) II tahun ini produksi jagung mencapai 32.162 ton pipilan kering atau naik 2.134 ton (7,11 persen) dibandingkan 2007.
Sementara itu setelah mengalami kenaikan pada 2006, produksi kedelai pada 2007 kembali naik 873 ton dari 3.443 ton pipilan kering menjadi 4.316 ton.
Kenaikan tersebut karena meningkatnya luas panen, tetapi disisi lain terjadi penurunan pada produktivitas 0,39 kuintal per hektar atau 2,99 persen.
Terus meningkatnya produksi kedelai Jambi diperkirakan tercapai melalui kenaikan luas panen dan adanya program pemerintah, seperti Sekolah Lapangan Pengolahan Tanaman Terpadu (SL-PTT) yang dilakukan pada 5.300 hektar.
Kemudian Pemerintah Provinsi Jambi juga membuat program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) untuk 2.000 hektar di semua kabupaten dan khsusnya di Tebo dan Tanjung Jabung Timur sebagai lumbung kedelai Jambi.***
Eksekusi Tiga Terpidana Mati Tunggu PK
Jambi - Eksekusi tiga terpidana mati pembunuh satu keluarga Suku Anak Dalam (SAD), yakni Harun (33), Sofyan (30) dan Syargawi (35) menunggu keputusan peninjauan kembali (PK) dari Mahkamah Agung.
Kepala Penerangan Hukum (Kapenkum) Kejati Jambi, Andi Ashari SH di Jambi, Jumat kemarin, mengatakan, tiga terpidana mati yang membunuh empat orang SAD dalam satu keluarga di Kabupaten Merangin tahun 2000 lalu, kini menunggu putusan PK.
"Grasi atau mohon pengampunan tiga terpidana itu sudah ditolak presiden, namun mereka mengajukan PK yang kini masih diproses MA," katanya.
Tiga terpidana mati itu divonis hukuman mati oleh majelis hakim di Pengandilan Negeri (PN) Bangko, karena terbukti melakukan pembunuhan berencana dan sadis.
Jika putusan PK itu ditolak, maka eksekusi tiga tersangka mati itu peristiwa kedua tindakan hukuman mati di Provinsi Jambi, setelah 2004 lalu, Turmudi (35) telah diekskusi karena pembunuhan sadis dilakukannya terhadap tiga korban.
Korban yang dibunuh Turmudi adalah pacar, calon mertua dan calon adik iparnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, akibat tersinggung karena dihina.
Tiga terpidana mati pembunuh SAD itu, kini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kota Jambi.***
Jambi - Eksekusi tiga terpidana mati pembunuh satu keluarga Suku Anak Dalam (SAD), yakni Harun (33), Sofyan (30) dan Syargawi (35) menunggu keputusan peninjauan kembali (PK) dari Mahkamah Agung.
Kepala Penerangan Hukum (Kapenkum) Kejati Jambi, Andi Ashari SH di Jambi, Jumat kemarin, mengatakan, tiga terpidana mati yang membunuh empat orang SAD dalam satu keluarga di Kabupaten Merangin tahun 2000 lalu, kini menunggu putusan PK.
"Grasi atau mohon pengampunan tiga terpidana itu sudah ditolak presiden, namun mereka mengajukan PK yang kini masih diproses MA," katanya.
Tiga terpidana mati itu divonis hukuman mati oleh majelis hakim di Pengandilan Negeri (PN) Bangko, karena terbukti melakukan pembunuhan berencana dan sadis.
Jika putusan PK itu ditolak, maka eksekusi tiga tersangka mati itu peristiwa kedua tindakan hukuman mati di Provinsi Jambi, setelah 2004 lalu, Turmudi (35) telah diekskusi karena pembunuhan sadis dilakukannya terhadap tiga korban.
Korban yang dibunuh Turmudi adalah pacar, calon mertua dan calon adik iparnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, akibat tersinggung karena dihina.
Tiga terpidana mati pembunuh SAD itu, kini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kota Jambi.***
Marak, Kejahatan Kurangi Isi Tabung Gas
Jambi - Kejahatan ekonomi seperti mengurangi isi tabung gas elpiji ukuran 15 kg untuk rumah tangga, dilaporkan kian marak di Kota Jambi.
Dalam sebulan terakhir Polda Jambi menangkap pelaku pengurangan isi tabung gas elpiji yang akan dijual ke masyarakat, kata Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Syamsudin Lubis.
Terakhir Polisi Jambi menyita 41 tabung gas elpiji ketika akan dijual ke konsumen, namun diduga isinya sudah berkurang dari ukuran standar.
Polisi mendapatkan informasi ada tabung gas elpiji yang dijual dengan harga tidak wajar.
Setelah diperiksa terungkap isi tabung gas tersebut sudah berkurang dari ukuran atau berat sebenarnya.
Pemilik dan sekaligus pelaku pengurangan isi tabung gas tersebut. Manihuruk Pardede (24) ditahan dan diperiksa penyidik kepolisian dan mengaku telah melakukan perbuatan tersebut.
Motif kejahatan ini dilakukannya dengan cara membeli tabung gas yang berisi standar dari agen resmi, kemudian isinya dikurangi dan diisi ke tabung gas lainnya.
Konsumen dirugikan akibat isi tabung gas yang dikurangi dan pelaku dikenakan pelanggaran undang-undang tentang perlindungan konsumen.***
Jambi - Kejahatan ekonomi seperti mengurangi isi tabung gas elpiji ukuran 15 kg untuk rumah tangga, dilaporkan kian marak di Kota Jambi.
Dalam sebulan terakhir Polda Jambi menangkap pelaku pengurangan isi tabung gas elpiji yang akan dijual ke masyarakat, kata Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Syamsudin Lubis.
Terakhir Polisi Jambi menyita 41 tabung gas elpiji ketika akan dijual ke konsumen, namun diduga isinya sudah berkurang dari ukuran standar.
Polisi mendapatkan informasi ada tabung gas elpiji yang dijual dengan harga tidak wajar.
Setelah diperiksa terungkap isi tabung gas tersebut sudah berkurang dari ukuran atau berat sebenarnya.
Pemilik dan sekaligus pelaku pengurangan isi tabung gas tersebut. Manihuruk Pardede (24) ditahan dan diperiksa penyidik kepolisian dan mengaku telah melakukan perbuatan tersebut.
Motif kejahatan ini dilakukannya dengan cara membeli tabung gas yang berisi standar dari agen resmi, kemudian isinya dikurangi dan diisi ke tabung gas lainnya.
Konsumen dirugikan akibat isi tabung gas yang dikurangi dan pelaku dikenakan pelanggaran undang-undang tentang perlindungan konsumen.***
Perkara Pembalakan Liar Paling Menonjol
Jambi - Perkara pembalakan liar (ilegal logging) kasus paling menonjol yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi selama setahun terakhir.
Perkara pembalakan liar ada 137 kasus yang sedang ditangani kejaksaan dan sisanya narkoba 370 kasus, kata Kajati Jambi, Sutiyono SH.
Kedua kasus tersebut selama setahun mulai Juli 2007 hingga Juli 2008, adalah perkara paling menonjol di bidang pidana umum (pidum) yang ditangani Kejati Jambi dan jajarannya.
Jumlah perkara pidum yang masuk ke kejaksaan Jambi terdapat 1.776 perkara, dalam tahap Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan yang masuk tahap I ada 1.502 kasus, lalu 1.295 kasus pada tahap II dan dilimpah ke pengadilan sudah 100 persen.
Sementara itu perkara di pidana khusus (pidsus) yang ditangani kejaksaani terdapat 52 perkara, yakni di Kejati Jambi 13 perkara sedang sisanya terdapat di sepuluh Kejaksaan Negeri kabupaten.
Untuk perkara pidsus terutama kasus korupsi sudah 30 perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) setempat, sedang perkara perdata dan tata usaha negara (datun) hanya ada dua kasus.
Dari kasus tersebut hanya datun yang paling sedikit menangani kasus, dan yang terbanyak terdapat pada pidum kemudian pidsus.***
Jambi - Perkara pembalakan liar (ilegal logging) kasus paling menonjol yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi selama setahun terakhir.
Perkara pembalakan liar ada 137 kasus yang sedang ditangani kejaksaan dan sisanya narkoba 370 kasus, kata Kajati Jambi, Sutiyono SH.
Kedua kasus tersebut selama setahun mulai Juli 2007 hingga Juli 2008, adalah perkara paling menonjol di bidang pidana umum (pidum) yang ditangani Kejati Jambi dan jajarannya.
Jumlah perkara pidum yang masuk ke kejaksaan Jambi terdapat 1.776 perkara, dalam tahap Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan yang masuk tahap I ada 1.502 kasus, lalu 1.295 kasus pada tahap II dan dilimpah ke pengadilan sudah 100 persen.
Sementara itu perkara di pidana khusus (pidsus) yang ditangani kejaksaani terdapat 52 perkara, yakni di Kejati Jambi 13 perkara sedang sisanya terdapat di sepuluh Kejaksaan Negeri kabupaten.
Untuk perkara pidsus terutama kasus korupsi sudah 30 perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) setempat, sedang perkara perdata dan tata usaha negara (datun) hanya ada dua kasus.
Dari kasus tersebut hanya datun yang paling sedikit menangani kasus, dan yang terbanyak terdapat pada pidum kemudian pidsus.***
Kamis, 24 Juli 2008
Daerah Endemik Penyakit Ngorok Kerbau
Jambi - Sejumlah kabupaten di Provinsi Jambi seperti Batanghari, Tebo, Muarojambi, Bungo dan Sarolangun merupakan daerah endemik bagi penyebaran penyakit ngorok atau Septichaemia Epizootichae (SE) yang sering menyerang ternak besar khususnya kerbau.
Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jambi, Natres Ulfi, di Jambi, Kamis mengatakan, hampir tiap tahun ada kejadian kematian kerbau secara mendadak dan jumlah banyak di kabupaten endemik penyakit SE tersebut.
"Matinya belasan kerbau selama sepekan terakhir di Kecamatan Pelawan dan Limun, Kabupaten Sarolangun, juga disebabkan terserang penyakit ngorok," katanya.
Penyakit ngorok itu dipicu sistem pengembalaan liar yang dilakukan warga di alam bebas, sehingga upaya untuk melakukan vaksinasi pencegahan penyakit tersebut tidak bisa dilaksanakan.
Dinas peternakan atau petugas kesehatan hewan tidak mampu menangkap kerbau yang dibiarkan lepas di alam bebas itu, sementara pemiliknya sendiri sering membayar orang untuk menangkap hewan tersebut bila mau disembelih untuk pesta atau dijual dengan upah tangkap Rp1 juta/ekor.
Penyakit ngorok itu sebenarnya tidak berbahaya, bila pemiliknya rajin memberi vaksin yang hanya sekali setahun, dengan harga vaksin Rp2.000 untuk satu ekor kerbau.
Bila kerbau itu secara rutin diberi vaksin, maka ternak itu akan kebal atau terhindar dari serangan SE, yang ditandai dengan terjadinya pembengkakan di leher dan tidur ngorok.
Selama satu minggu bila terserang penyakit tersebut, kerbau itu akan mati, namun saat masih hidup bisa disembelih dan dagingnya bisa dikonsumsi atau dimakan.
Namun bisa diselamatkan dengan memberikan obat antibiotik dosis tinggi.***
Jambi - Sejumlah kabupaten di Provinsi Jambi seperti Batanghari, Tebo, Muarojambi, Bungo dan Sarolangun merupakan daerah endemik bagi penyebaran penyakit ngorok atau Septichaemia Epizootichae (SE) yang sering menyerang ternak besar khususnya kerbau.
Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jambi, Natres Ulfi, di Jambi, Kamis mengatakan, hampir tiap tahun ada kejadian kematian kerbau secara mendadak dan jumlah banyak di kabupaten endemik penyakit SE tersebut.
"Matinya belasan kerbau selama sepekan terakhir di Kecamatan Pelawan dan Limun, Kabupaten Sarolangun, juga disebabkan terserang penyakit ngorok," katanya.
Penyakit ngorok itu dipicu sistem pengembalaan liar yang dilakukan warga di alam bebas, sehingga upaya untuk melakukan vaksinasi pencegahan penyakit tersebut tidak bisa dilaksanakan.
Dinas peternakan atau petugas kesehatan hewan tidak mampu menangkap kerbau yang dibiarkan lepas di alam bebas itu, sementara pemiliknya sendiri sering membayar orang untuk menangkap hewan tersebut bila mau disembelih untuk pesta atau dijual dengan upah tangkap Rp1 juta/ekor.
Penyakit ngorok itu sebenarnya tidak berbahaya, bila pemiliknya rajin memberi vaksin yang hanya sekali setahun, dengan harga vaksin Rp2.000 untuk satu ekor kerbau.
Bila kerbau itu secara rutin diberi vaksin, maka ternak itu akan kebal atau terhindar dari serangan SE, yang ditandai dengan terjadinya pembengkakan di leher dan tidur ngorok.
Selama satu minggu bila terserang penyakit tersebut, kerbau itu akan mati, namun saat masih hidup bisa disembelih dan dagingnya bisa dikonsumsi atau dimakan.
Namun bisa diselamatkan dengan memberikan obat antibiotik dosis tinggi.***
PPJ Demo PT WKS ke PN Kualatungkal
Jambi - Ratusan warga yang mengatas namakan Persatuan Tani Jambi (PPJ) sekitar pukul 09.30 Wib, Kamis (24/7), mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Kualatungkal. Dalam orasinya, mereka minta Jaksa dan Majelis Hakim yang menangani perkara Samin Bin Abu Karim untuk dibebaskan dari tuntutan hukum.
Pasalanya, Samin yang berprofesi sebagai petani di wilayah SP 9, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjab Barat ini, telah menjadi korban “rekayasa” PT Wira Karya Sakti atas dugaan penebangan kayu aksasia di areal HTI PT WKS di kawasan SP 9 Merlung .
“Padahal, Pak Samin tidak pernah melakukan hal yang demikian. Saat ditangkap petugas WKS dan anggota TNI yang sedang BKO saat itu, Pak Samin sedang memahat kayu untuk mendirikan pondok di atas lahan miliknya sendiri yang digarap sejak tahun 2003 lalu,” kata pendamping PPJ, Drs H Dharaqtuni Dahlan, kepada sejumlah wartawan.
Samin yang ditangkap pada hari Rabu 23 april 2008, sekitar sekitar pukul 10.00 Wib, mengundang rekasi kemarahan para petani. Apalagi saat penangkapan, tidak ada barang bukti potongan kayu akasia seperti yang ditudukan PT WKS. Malah saat Samin dipaksa masuk kedalam mobil, potongan kayu akasia dengan sendirinya sudah ada sebagai barang bukti.
Untuk membutikannya, sesuai dengan kesepakatan, tanggal 30 April 2008 sekitar pukul 13.30 Wib, masing-masing pihak mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dimana lokasi tempat penebangan kayu akasia oleh Samin seperti yang dituduh PT WKS. Anehnya, baik Samin sebagai tertuduh maupun pihak WKS yang menangkapnya tidak diikutsertakan.
“Bagaimana mencari fakta dan kebenarannya apalagi kedua subjek tersebut tidak dihadirkan. Jika mereka ikut, tentu bisa di kroscek mana yang ditebang. Apakah cocok jenis kayu yang ditebang atau diameternya yang dijadikan alat barang bukti itu. Jangan-jangan ini hanya hasil rekayasa PT WKS. Rakyat SP 7,8 dan 9 sudah kenyang makan kelicikan dan kebiadaban PT WKS,” tandas Dharaqtuni.
Penangkapan terhadap Samin ini kata Dharqtuni, juga berawal dari kemelut lahan sejak awal tahun 2005 lalu ketika PT WKS mendapat SK Menteri Kehutanan Ri No 228/Menhut-II/2004 tanggal 9 Juli 2004. Padahal, sebelum dikeluarkannya SK Menhut tersebut, lahan itu telah digarap para petani termasuk Samin melalui proses adat koperasi Panglimo Rimin yang berbadan hukum No 107/BH/KDK-52/X/1999 Desa Rantau Badak.
Bahkan para petani membuka lahan di SP 7, 8 dan 9, Desa Intan Jaya, Kemang Manis, Bukit Indah, Kecamatan Merlung sejak tahun 2001 dan 2002. “Sesuai SK Menteri Kehutanan RI No 744/Kpts-II/1996 tertanggal 29 November, dalam ayat (I) berbunyi, apabila dalam areal HPHTI terdapat lahan yang telah menjadi hak milik, perkampungan, tegalan, persawahan, atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal kerja HPHTI,” ujarnya lagi.
Usai menyampaikan orasi di PN Kualatungkal, tiga perwakilan PPJ diterima ketua majelis hakim PN Kualatungkal Dulaimi SH yang menyidangkan kasus Samin. Dulaimi berharap, rekan-rekan terdakwa Samin untuk bersabar, karena proses sidangnya sedang berjalan.
“Sidang untuk terdakwa Samin ini masih dakwaan Jaksa Penuntut Uumu (JPU), selanjutnya sidang kedua, yakni pemeriksaan saksi-saksi yang akan digelar hari Senin (4/8) ini. Kita tunggu saja putusan akhirnya nanti. Apakah terdawak ini memang bersalah atau tidak. Semunya masih dalam proses,” kata Dulaimi.
Usai tiga perwakilan PPJ melakukan pertemuan dengan majelis hakim, masa PPJ langsung membubarkan diri dengan tertib. Namun masa PPJ mengancam akan menurunkan masa yang lebih banyak lagi apabila Samin tidak dibebakan atas tuduhan PT WKS tersebut.***
Jambi - Ratusan warga yang mengatas namakan Persatuan Tani Jambi (PPJ) sekitar pukul 09.30 Wib, Kamis (24/7), mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Kualatungkal. Dalam orasinya, mereka minta Jaksa dan Majelis Hakim yang menangani perkara Samin Bin Abu Karim untuk dibebaskan dari tuntutan hukum.
Pasalanya, Samin yang berprofesi sebagai petani di wilayah SP 9, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjab Barat ini, telah menjadi korban “rekayasa” PT Wira Karya Sakti atas dugaan penebangan kayu aksasia di areal HTI PT WKS di kawasan SP 9 Merlung .
“Padahal, Pak Samin tidak pernah melakukan hal yang demikian. Saat ditangkap petugas WKS dan anggota TNI yang sedang BKO saat itu, Pak Samin sedang memahat kayu untuk mendirikan pondok di atas lahan miliknya sendiri yang digarap sejak tahun 2003 lalu,” kata pendamping PPJ, Drs H Dharaqtuni Dahlan, kepada sejumlah wartawan.
Samin yang ditangkap pada hari Rabu 23 april 2008, sekitar sekitar pukul 10.00 Wib, mengundang rekasi kemarahan para petani. Apalagi saat penangkapan, tidak ada barang bukti potongan kayu akasia seperti yang ditudukan PT WKS. Malah saat Samin dipaksa masuk kedalam mobil, potongan kayu akasia dengan sendirinya sudah ada sebagai barang bukti.
Untuk membutikannya, sesuai dengan kesepakatan, tanggal 30 April 2008 sekitar pukul 13.30 Wib, masing-masing pihak mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dimana lokasi tempat penebangan kayu akasia oleh Samin seperti yang dituduh PT WKS. Anehnya, baik Samin sebagai tertuduh maupun pihak WKS yang menangkapnya tidak diikutsertakan.
“Bagaimana mencari fakta dan kebenarannya apalagi kedua subjek tersebut tidak dihadirkan. Jika mereka ikut, tentu bisa di kroscek mana yang ditebang. Apakah cocok jenis kayu yang ditebang atau diameternya yang dijadikan alat barang bukti itu. Jangan-jangan ini hanya hasil rekayasa PT WKS. Rakyat SP 7,8 dan 9 sudah kenyang makan kelicikan dan kebiadaban PT WKS,” tandas Dharaqtuni.
Penangkapan terhadap Samin ini kata Dharqtuni, juga berawal dari kemelut lahan sejak awal tahun 2005 lalu ketika PT WKS mendapat SK Menteri Kehutanan Ri No 228/Menhut-II/2004 tanggal 9 Juli 2004. Padahal, sebelum dikeluarkannya SK Menhut tersebut, lahan itu telah digarap para petani termasuk Samin melalui proses adat koperasi Panglimo Rimin yang berbadan hukum No 107/BH/KDK-52/X/1999 Desa Rantau Badak.
Bahkan para petani membuka lahan di SP 7, 8 dan 9, Desa Intan Jaya, Kemang Manis, Bukit Indah, Kecamatan Merlung sejak tahun 2001 dan 2002. “Sesuai SK Menteri Kehutanan RI No 744/Kpts-II/1996 tertanggal 29 November, dalam ayat (I) berbunyi, apabila dalam areal HPHTI terdapat lahan yang telah menjadi hak milik, perkampungan, tegalan, persawahan, atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal kerja HPHTI,” ujarnya lagi.
Usai menyampaikan orasi di PN Kualatungkal, tiga perwakilan PPJ diterima ketua majelis hakim PN Kualatungkal Dulaimi SH yang menyidangkan kasus Samin. Dulaimi berharap, rekan-rekan terdakwa Samin untuk bersabar, karena proses sidangnya sedang berjalan.
“Sidang untuk terdakwa Samin ini masih dakwaan Jaksa Penuntut Uumu (JPU), selanjutnya sidang kedua, yakni pemeriksaan saksi-saksi yang akan digelar hari Senin (4/8) ini. Kita tunggu saja putusan akhirnya nanti. Apakah terdawak ini memang bersalah atau tidak. Semunya masih dalam proses,” kata Dulaimi.
Usai tiga perwakilan PPJ melakukan pertemuan dengan majelis hakim, masa PPJ langsung membubarkan diri dengan tertib. Namun masa PPJ mengancam akan menurunkan masa yang lebih banyak lagi apabila Samin tidak dibebakan atas tuduhan PT WKS tersebut.***
Penyakit Ngorok, Matikan Belasan Kerbau di Sarolangun
Jambi - Warga Kecamatan Limun dan Pelawan, geger , bagaimana tidak, kerbau peliharaan mereka mati secara mendadak tanpa diketahui penyakit yang menyerang hewan ternak tersebut.
Hal itu disampaikan oleh warga, saat kunjungan bupati ke Desa Penegah. Atas laporan itu, bupati langsung menindak lanjuti dan memerintahkan Kepala Dinas Peternakan, melakukan penelitian penyebab masalah tersebut.
‘’Saya ucapkan terima kasih, atas laporan warga dan ini langsung ditindak lanjuti’’ujar bupati.
Kepada wartawan, dia menyampaikan, Kepala Dinas Peternakan Ir.Ahmad Surya, mengaku pernah mengadakan peyuntikan paksin pada hewan peliharaan milik warga tersebut.
‘’Kemungkinan, hewan yang mati tersebut kemungkinan tidak kena penyuntikan ,biaya paksin tidak juga besar, hal lain hewan tersebut sengaja dilepas begitu saja yang jelas setelah kami selidiki penyakit yang menjadi penyebab matinya kerbau untuk sementara diduga penyakit ngorok,’’jelasnya.
Sebelumnya puluhan ayam juga mati mendadak, dan itu juga dilaporkan warga ke bupati.
Sementara itu, data yang diperoleh Koran ini, sejumlah kabupaten di Provinsi Jambi seperti Batanghari, Tebo, Muarojambi, Bungo dan Sarolangun, adalah daerah endemik bagi penyebaran penyakit ngorok atau Septichaemia Epizootichae (SE) yang sering menyerang ternak besar khususnya kerbau.
Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jambi, Natres Ulfi, di Jambi, Kamis mengatakan, hampir tiap tahun ada kejadian kematian kerbau secara mendadak dan jumlah banyak di kabupaten endemik penyakit SE tersebut.
"Matinya belasan kerbau selama sepekan terakhir di Kecamatan Pelawan dan Limun, Kabupaten Sarolangun, juga disebabkan terserang penyakit ngorok," katanya.
Penyakit ngorok itu dipicu sistem pengembalaan liar yang dilakukan warga di alam bebas, sehingga upaya untuk melakukan vaksinasi pencegahan penyakit tersebut tidak bisa dilaksanakan.
Dinas peternakan atau petugas kesehatan hewan tidak mampu menangkap kerbau yang dibiarkan lepas di alam bebas itu, sementara pemiliknya sendiri sering membayar orang untuk menangkap hewan tersebut bila mau disembelih untuk pesta atau dijual dengan upah tangkap Rp1 juta/ekor.
Penyakit ngorok itu sebenarnya tidak berbahaya, bila pemiliknya rajin memberi vaksin yang hanya sekali setahun, dengan harga vaksin Rp2.000 untuk satu ekor kerbau.
Bila kerbau itu secara rutin diberi vaksin, maka ternak itu akan kebal atau terhindar dari serangan SE, yang ditandai dengan terjadinya pembengkakan di leher dan tidur ngorok.
Selama satu minggu bila terserang penyakit tersebut, kerbau itu akan mati, namun saat masih hidup bisa disembelih dan dagingnya bisa dikonsumsi atau dimakan.
Namun bisa diselamatkan dengan memberikan obat antibiotik dosis tinggi.***
Jambi - Warga Kecamatan Limun dan Pelawan, geger , bagaimana tidak, kerbau peliharaan mereka mati secara mendadak tanpa diketahui penyakit yang menyerang hewan ternak tersebut.
Hal itu disampaikan oleh warga, saat kunjungan bupati ke Desa Penegah. Atas laporan itu, bupati langsung menindak lanjuti dan memerintahkan Kepala Dinas Peternakan, melakukan penelitian penyebab masalah tersebut.
‘’Saya ucapkan terima kasih, atas laporan warga dan ini langsung ditindak lanjuti’’ujar bupati.
Kepada wartawan, dia menyampaikan, Kepala Dinas Peternakan Ir.Ahmad Surya, mengaku pernah mengadakan peyuntikan paksin pada hewan peliharaan milik warga tersebut.
‘’Kemungkinan, hewan yang mati tersebut kemungkinan tidak kena penyuntikan ,biaya paksin tidak juga besar, hal lain hewan tersebut sengaja dilepas begitu saja yang jelas setelah kami selidiki penyakit yang menjadi penyebab matinya kerbau untuk sementara diduga penyakit ngorok,’’jelasnya.
Sebelumnya puluhan ayam juga mati mendadak, dan itu juga dilaporkan warga ke bupati.
Sementara itu, data yang diperoleh Koran ini, sejumlah kabupaten di Provinsi Jambi seperti Batanghari, Tebo, Muarojambi, Bungo dan Sarolangun, adalah daerah endemik bagi penyebaran penyakit ngorok atau Septichaemia Epizootichae (SE) yang sering menyerang ternak besar khususnya kerbau.
Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jambi, Natres Ulfi, di Jambi, Kamis mengatakan, hampir tiap tahun ada kejadian kematian kerbau secara mendadak dan jumlah banyak di kabupaten endemik penyakit SE tersebut.
"Matinya belasan kerbau selama sepekan terakhir di Kecamatan Pelawan dan Limun, Kabupaten Sarolangun, juga disebabkan terserang penyakit ngorok," katanya.
Penyakit ngorok itu dipicu sistem pengembalaan liar yang dilakukan warga di alam bebas, sehingga upaya untuk melakukan vaksinasi pencegahan penyakit tersebut tidak bisa dilaksanakan.
Dinas peternakan atau petugas kesehatan hewan tidak mampu menangkap kerbau yang dibiarkan lepas di alam bebas itu, sementara pemiliknya sendiri sering membayar orang untuk menangkap hewan tersebut bila mau disembelih untuk pesta atau dijual dengan upah tangkap Rp1 juta/ekor.
Penyakit ngorok itu sebenarnya tidak berbahaya, bila pemiliknya rajin memberi vaksin yang hanya sekali setahun, dengan harga vaksin Rp2.000 untuk satu ekor kerbau.
Bila kerbau itu secara rutin diberi vaksin, maka ternak itu akan kebal atau terhindar dari serangan SE, yang ditandai dengan terjadinya pembengkakan di leher dan tidur ngorok.
Selama satu minggu bila terserang penyakit tersebut, kerbau itu akan mati, namun saat masih hidup bisa disembelih dan dagingnya bisa dikonsumsi atau dimakan.
Namun bisa diselamatkan dengan memberikan obat antibiotik dosis tinggi.***
PPRN Ajak Sejumlah Tokoh Jadi Jurkam
Jambi - Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) tengah berupaya mengajak sejumlah tokoh nasional untuk menjadi juru kampanye (jurkam) dalam upaya menarik massa agar mau memberikan suaranya pada Pemilu 2009 mendatang.
Ketua Umum PPRN Amelia Ahmad Yani usai acara Temu Kader dan Sosialisasi PPRN di Jambi, Kamis, mengatakan, beberapa tokoh yang telah dihubungi partainya adalah Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Kasad Ryamizard Ryacudu, dan mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie.
Amelia mengaku tengah berupaya melakukan pendekatan dengan para tokoh tersebut agar mau menjadi jurkam bagi partainya.
Putri Pahlawan Revolusi Ahmad Yani itu mengatakan, Din Syamsuddin diusulkan oleh komunitas masyarakat Tionghoa, sedangkan Ryamizard merupakan tokoh yang dikenal tegas dan masih memiliki kedekatan emosional dengan almarhum ayahnya.
"Soal hasilnya bagaimana, tunggu sampai Jumat (25/7), batas terakhir untuk memasukkan nama-nama jurkam," katanya.
Ia menambahkan, Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPRN sedang bekerja keras mencari jurkam yang berkualitas agar bisa meraih simpati masyarakat.
Selain ketiga tokoh tersebut, katanya, ada pula tokoh-tokoh LSM, presenter televisi dan sejumlah artis.
"Mereka (jurkam) bisa dari kalangan militer, akademisi, sipil, seperti bekas gubernur dan pejabat. Mereka diharapkan bisa menarik simpati rakyat dengan ketokohannya," kata Amelia Yani.
Mengenai target, Amelia mengatakan, PPRN yang bernomor urut empat pada Pemilu 2009 menargetkan meraih banyak kursi di DPR, sehingga bisa lolos ketentuan electoral threshold (ET) maupun parliamentary threshold (PT).
Amelia Yani sendiri dipastikan menjadi calon anggota legislatif nomor urut satu dari daerah pemilihan Jawa Tengah VI yang meliputi Purworejo, Magelang, Temanggung dan Wonosobo.***
Jambi - Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) tengah berupaya mengajak sejumlah tokoh nasional untuk menjadi juru kampanye (jurkam) dalam upaya menarik massa agar mau memberikan suaranya pada Pemilu 2009 mendatang.
Ketua Umum PPRN Amelia Ahmad Yani usai acara Temu Kader dan Sosialisasi PPRN di Jambi, Kamis, mengatakan, beberapa tokoh yang telah dihubungi partainya adalah Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Kasad Ryamizard Ryacudu, dan mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie.
Amelia mengaku tengah berupaya melakukan pendekatan dengan para tokoh tersebut agar mau menjadi jurkam bagi partainya.
Putri Pahlawan Revolusi Ahmad Yani itu mengatakan, Din Syamsuddin diusulkan oleh komunitas masyarakat Tionghoa, sedangkan Ryamizard merupakan tokoh yang dikenal tegas dan masih memiliki kedekatan emosional dengan almarhum ayahnya.
"Soal hasilnya bagaimana, tunggu sampai Jumat (25/7), batas terakhir untuk memasukkan nama-nama jurkam," katanya.
Ia menambahkan, Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPRN sedang bekerja keras mencari jurkam yang berkualitas agar bisa meraih simpati masyarakat.
Selain ketiga tokoh tersebut, katanya, ada pula tokoh-tokoh LSM, presenter televisi dan sejumlah artis.
"Mereka (jurkam) bisa dari kalangan militer, akademisi, sipil, seperti bekas gubernur dan pejabat. Mereka diharapkan bisa menarik simpati rakyat dengan ketokohannya," kata Amelia Yani.
Mengenai target, Amelia mengatakan, PPRN yang bernomor urut empat pada Pemilu 2009 menargetkan meraih banyak kursi di DPR, sehingga bisa lolos ketentuan electoral threshold (ET) maupun parliamentary threshold (PT).
Amelia Yani sendiri dipastikan menjadi calon anggota legislatif nomor urut satu dari daerah pemilihan Jawa Tengah VI yang meliputi Purworejo, Magelang, Temanggung dan Wonosobo.***
Putri Jenderal Revolusi, Minta Kader PPRN Percaya Diri
Jambi - Ketua Umum Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Amelia Ahmad Yani mengajak kader partainya untuk lebih percaya diri dan yakin akan mampu meraih banyak kursi legislatif pada Pemilu 2009, meski PPRN merupakan partai baru.
"Jangan pernah merasa kecil, jangan pernah merasa tidak mampu. Kita harus selalu yakin dan jangan pernah menyerah sebelum bertanding," katanya dalam acara Temu Kader dan Sosialisasi PPRN di Jambi, Kamis.
Di hadapan ratusan orang kader, simpatisan dan pengurus PPRN di Jambi, putri Pahlawan Revolusi Ahmad Yani itu mengatakan, PPRN tidak bisa dibilang partai kecil karena telah memiliki kepengurusan di 33 provinsi, 400-an kabupaten/kota dan sekitar 3.800 kecamatan.
Dalam kesempatan itu, Amelia Yani menceritakan kesan-kesannya terhadap sang ayah, Ahmad Yani, yang telah mewarisinya sikap patriotisme, pantang menyerah dan memegang teguh prinsip-prinsip nasionalisme.
"Jadi, apa yang diwariskan Pak Yani bukan rumah mewah atau deposito, tetapi jiwa patriotisme dan cinta tanah air," tegasnya.
Karena itu, Amelia Yani mengajak para kader PPRN di Jambi untuk berjuang meraih target lolos electoral threshold (ET) dan parliamentary threshold (PT) sehingga bisa eksis di DPR dan ikut pemilu berikutnya.
"Mari kita rebut kursi DPR sebanyaknya. Hilangkan segala keraguan dan rasa pesimis," katanya.
Namun, ia mengingatkan, jika PPRN berhasil, seluruh kader agar jangan pernah sombong, angkuh, dan melukai hati rakyat. "Karena kita bagian dari rakyat," katanya.
Jika PPRN berhasil menempatkan wakilnya di DPR RI, katanya, anggota legislatif dari PPRN harus mendorong pembuatan Undang-Undang yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Pada Pemilu 2009 mendatang, PPRN mendapatkan nomor urut empat dari 34 parpol peserta pemilu.
Terkait dengan perekrutan anggota legislatif, Amelia Yani mengatakan, PPRN akan berusaha menempatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif lebih dari 30 persen.
Sementara itu, Ketua DPW PPRN Provinsi Jambi Bustami Yahya mengatakan, dengan ketentuan Parliamentary Threshold (PT) sebesar 2,5 persen, maka diperlukan sekitar 14 kursi dari total 560 kursi DPR RI yang harus diraih parpol agar bisa duduk di DPR.
Untuk itu, katanya, DPW PPRN Jambi bertekad untuk menyumbang dua kursi DPR RI bagi PPRN dari tujuh kursi di daerah pemilihan Jambi yang diperebutkan, atau mendapatkan sekitar 474.624 suara dalam Pemilu 2009 mendatang.
Sebelum menghadiri acara tersebut, Amelia Yani dan sejumlah pimpinan PPRN sempat mengunjungi Panti Asuhan Anak Penyandang Cacat dan Anak Yatim Piatu yang dikelola Yayasan Teratai Jaya, Kota Jambi.
Dalam kesempatan itu, Amelia Yani menyerahkan sejumlah bantuan sebagai bentuk kepedulian PPRN terhadap anak-anak kurang mampu tersebut, berupa sembako dan perlengkapan sekolah.****
Jambi - Ketua Umum Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Amelia Ahmad Yani mengajak kader partainya untuk lebih percaya diri dan yakin akan mampu meraih banyak kursi legislatif pada Pemilu 2009, meski PPRN merupakan partai baru.
"Jangan pernah merasa kecil, jangan pernah merasa tidak mampu. Kita harus selalu yakin dan jangan pernah menyerah sebelum bertanding," katanya dalam acara Temu Kader dan Sosialisasi PPRN di Jambi, Kamis.
Di hadapan ratusan orang kader, simpatisan dan pengurus PPRN di Jambi, putri Pahlawan Revolusi Ahmad Yani itu mengatakan, PPRN tidak bisa dibilang partai kecil karena telah memiliki kepengurusan di 33 provinsi, 400-an kabupaten/kota dan sekitar 3.800 kecamatan.
Dalam kesempatan itu, Amelia Yani menceritakan kesan-kesannya terhadap sang ayah, Ahmad Yani, yang telah mewarisinya sikap patriotisme, pantang menyerah dan memegang teguh prinsip-prinsip nasionalisme.
"Jadi, apa yang diwariskan Pak Yani bukan rumah mewah atau deposito, tetapi jiwa patriotisme dan cinta tanah air," tegasnya.
Karena itu, Amelia Yani mengajak para kader PPRN di Jambi untuk berjuang meraih target lolos electoral threshold (ET) dan parliamentary threshold (PT) sehingga bisa eksis di DPR dan ikut pemilu berikutnya.
"Mari kita rebut kursi DPR sebanyaknya. Hilangkan segala keraguan dan rasa pesimis," katanya.
Namun, ia mengingatkan, jika PPRN berhasil, seluruh kader agar jangan pernah sombong, angkuh, dan melukai hati rakyat. "Karena kita bagian dari rakyat," katanya.
Jika PPRN berhasil menempatkan wakilnya di DPR RI, katanya, anggota legislatif dari PPRN harus mendorong pembuatan Undang-Undang yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Pada Pemilu 2009 mendatang, PPRN mendapatkan nomor urut empat dari 34 parpol peserta pemilu.
Terkait dengan perekrutan anggota legislatif, Amelia Yani mengatakan, PPRN akan berusaha menempatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif lebih dari 30 persen.
Sementara itu, Ketua DPW PPRN Provinsi Jambi Bustami Yahya mengatakan, dengan ketentuan Parliamentary Threshold (PT) sebesar 2,5 persen, maka diperlukan sekitar 14 kursi dari total 560 kursi DPR RI yang harus diraih parpol agar bisa duduk di DPR.
Untuk itu, katanya, DPW PPRN Jambi bertekad untuk menyumbang dua kursi DPR RI bagi PPRN dari tujuh kursi di daerah pemilihan Jambi yang diperebutkan, atau mendapatkan sekitar 474.624 suara dalam Pemilu 2009 mendatang.
Sebelum menghadiri acara tersebut, Amelia Yani dan sejumlah pimpinan PPRN sempat mengunjungi Panti Asuhan Anak Penyandang Cacat dan Anak Yatim Piatu yang dikelola Yayasan Teratai Jaya, Kota Jambi.
Dalam kesempatan itu, Amelia Yani menyerahkan sejumlah bantuan sebagai bentuk kepedulian PPRN terhadap anak-anak kurang mampu tersebut, berupa sembako dan perlengkapan sekolah.****
Pilkada Damai dan Demokratis di Kerinci
Jambi - Salah seorang tokoh LSM Jambi Syukur Alam mendesak semua calon Bupati Kerinci uantuk serius menciptakan Pilkada Damai di Kerinci, mengingat potensi konflik mungkin saja terjadi.Dekatnya jarak antara para kandidat dengan pemilih akan membuat "sumbu pendek" yang akan memicu konflik horizontal antar pendukung pasangan calon kepala daerah.
Perbedaan karakteristik tersebut sebagai akibat dari perbedaan cukup signifikan jarak antara kandidat dan pemilih. Pilkada adalah perebutan kekuasaan yang melibatkan elite lokal yang punya kedekatan secara geografis dan emosional dengan massa akar rumput. Kentalnya budaya patron-client relationship di masyarakat basis akan selalu menumbuhsuburkan fanatisme massa pendukung antarkandidat, yang kemudian bermuara pada hadirnya simpul-simpul konflik dan kekerasan antarmassa pendukung.
Terjadinya kekerasan politik dalam pilkada tersebut tentu akan mengurangi kualitas demokrasi. Karena keberhasilan pelaksanaan pilkada, sebagaimana pemilu yang lain tentu mensyaratkan terlaksananya asas pemilu-jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia, dan beradab-dengan baik. Implikasi dari terlaksananya pemilu yang bebas dan beradab adalah adanya jaminan rasa aman bagi warga negara untuk secara bebas menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilu, termasuk pilkada.
“Mari secara bersama-sama dan saling bahu membahu kita ciptakan Pilkada damai, aman, dan berhasil sukses. Pilihan boleh beda, tapi mewujudkan Pilkada damai tetap yang utama,” ucapnya.
Pilkada sebagai instrumen demokrasi di tingkat lokal, tentu keberhasilannya menjadi tugas semua elemen masyarakat sipil. Hal itu sebagai manifestasi prinsip demokrasi, pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. KPUD selaku pelaksana pilkada tentu bukan aktor tunggal yang akan menentukan keberhasilan pilkada. Para pasangan calon, partai politik, dan tim kampanye selaku stakeholder pelaksanaan pilkada punya sumbangan yang cukup besar terhadap berlangsungnya pilkada secara aman dan demokratis.
Untuk mendorong berlangsungnya pilkada damai dan demokratis, maka dirasa perlu bagi setiap pasangan calon dan tim kampanye serta elemen masyarakat sipil pada umumnya untuk bahu-membahu dalam mempromosikan pentingnya pelaksanaan pilkada secara damai dan demokratis. Bahkan, mengingat rasa aman adalah kebutuhan dasar setiap rakyat, maka visi, misi, dan program setiap kandidat idealnya harus mampu merespons kebutuhan rakyat akan hal itu.
“Partisipasi dan komitmen bagi setiap pasangan calon untuk mewujudkan pilkada damai ini penting karena by design kampanye pilkada lebih rentan terhadap kemungkinan konflik dan kekerasan politik dibanding kampanye pilpres atau pileg, ungkap Syukur.
Atas dasar realitas tersebut, komitmen setiap pasangan calon untuk mewujudkan pilkada damai sangatlah dibutuhkan. Gagasan terhadap pilkada damai dan demokratis itu tentu tidak cukup hanya diusung dalam visi, misi, dan program pasangan calon kepala daerah. Untuk membuktikan komitmen itu, setiap pasangan calon juga harus mulai meninggalkan kecenderungan penggunaan black campaign, show of force, dan pendekatan konflik dalam strategi pemenangan pilkada.
Karena bagaimanapun, penggunaan tradisi tersebut dalam pilkada akan sangat bertentangan dengan misi untuk mewujudkan pilkada damai dan demokratis. Dengan ditinggalkannya tradisi black campaign, show of force, dan pendekatan konflik dalam kampanye pilkada oleh setiap pasangan calon kepala daerah dan para tim suksesnya, hal itu merupakan sumbangan yang cukup besar untuk mendorong terlaksananya pilkada di Kerinci yang lebih beradab.
Jambi - Salah seorang tokoh LSM Jambi Syukur Alam mendesak semua calon Bupati Kerinci uantuk serius menciptakan Pilkada Damai di Kerinci, mengingat potensi konflik mungkin saja terjadi.Dekatnya jarak antara para kandidat dengan pemilih akan membuat "sumbu pendek" yang akan memicu konflik horizontal antar pendukung pasangan calon kepala daerah.
Perbedaan karakteristik tersebut sebagai akibat dari perbedaan cukup signifikan jarak antara kandidat dan pemilih. Pilkada adalah perebutan kekuasaan yang melibatkan elite lokal yang punya kedekatan secara geografis dan emosional dengan massa akar rumput. Kentalnya budaya patron-client relationship di masyarakat basis akan selalu menumbuhsuburkan fanatisme massa pendukung antarkandidat, yang kemudian bermuara pada hadirnya simpul-simpul konflik dan kekerasan antarmassa pendukung.
Terjadinya kekerasan politik dalam pilkada tersebut tentu akan mengurangi kualitas demokrasi. Karena keberhasilan pelaksanaan pilkada, sebagaimana pemilu yang lain tentu mensyaratkan terlaksananya asas pemilu-jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia, dan beradab-dengan baik. Implikasi dari terlaksananya pemilu yang bebas dan beradab adalah adanya jaminan rasa aman bagi warga negara untuk secara bebas menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilu, termasuk pilkada.
“Mari secara bersama-sama dan saling bahu membahu kita ciptakan Pilkada damai, aman, dan berhasil sukses. Pilihan boleh beda, tapi mewujudkan Pilkada damai tetap yang utama,” ucapnya.
Pilkada sebagai instrumen demokrasi di tingkat lokal, tentu keberhasilannya menjadi tugas semua elemen masyarakat sipil. Hal itu sebagai manifestasi prinsip demokrasi, pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. KPUD selaku pelaksana pilkada tentu bukan aktor tunggal yang akan menentukan keberhasilan pilkada. Para pasangan calon, partai politik, dan tim kampanye selaku stakeholder pelaksanaan pilkada punya sumbangan yang cukup besar terhadap berlangsungnya pilkada secara aman dan demokratis.
Untuk mendorong berlangsungnya pilkada damai dan demokratis, maka dirasa perlu bagi setiap pasangan calon dan tim kampanye serta elemen masyarakat sipil pada umumnya untuk bahu-membahu dalam mempromosikan pentingnya pelaksanaan pilkada secara damai dan demokratis. Bahkan, mengingat rasa aman adalah kebutuhan dasar setiap rakyat, maka visi, misi, dan program setiap kandidat idealnya harus mampu merespons kebutuhan rakyat akan hal itu.
“Partisipasi dan komitmen bagi setiap pasangan calon untuk mewujudkan pilkada damai ini penting karena by design kampanye pilkada lebih rentan terhadap kemungkinan konflik dan kekerasan politik dibanding kampanye pilpres atau pileg, ungkap Syukur.
Atas dasar realitas tersebut, komitmen setiap pasangan calon untuk mewujudkan pilkada damai sangatlah dibutuhkan. Gagasan terhadap pilkada damai dan demokratis itu tentu tidak cukup hanya diusung dalam visi, misi, dan program pasangan calon kepala daerah. Untuk membuktikan komitmen itu, setiap pasangan calon juga harus mulai meninggalkan kecenderungan penggunaan black campaign, show of force, dan pendekatan konflik dalam strategi pemenangan pilkada.
Karena bagaimanapun, penggunaan tradisi tersebut dalam pilkada akan sangat bertentangan dengan misi untuk mewujudkan pilkada damai dan demokratis. Dengan ditinggalkannya tradisi black campaign, show of force, dan pendekatan konflik dalam kampanye pilkada oleh setiap pasangan calon kepala daerah dan para tim suksesnya, hal itu merupakan sumbangan yang cukup besar untuk mendorong terlaksananya pilkada di Kerinci yang lebih beradab.
Anggota TNI Mainkan BBM, Akan Dipecat
Jambi - Komandan Korem 042/Gapu Jambi, Kol Inf M Syahril Arsad mengingatkan para anggotanya untuk tidak bermain bahan bakar minyak (BBM) di tengah mencuatnya berbagai masalah BBM di daerah Jambi.
"Saya telah mengingatkan kepada semua anggota TNI di jajaran Korem 042/Gapu Jambi baik secara lisan maupun tertulis untuk tidak bermain BBM untuk kepentingan pribadi," kata Danrem Syahril ketika silaturahmi dengan pengurus PWI Cabang Jambi, Rabu.
Ia mengimbau masyarakat Jambi, jika ada oknum anggota TNI ikut bermain atau menimbau BBM agar melaporkan ke Korem dengan mencatat nama dan kesatuannya.
"Saya akan pecat anggota saya yang ikut-ikutan menimbun BBM itu, karena itu merusak citra TNI," katanya.
Di tengah kesulitan BBM saat ini seharusnya anggota TNI selaku abdi negara dan abdi masyarakat ikut mengamankan pendistrisbusian BBM agar tepat sasaran, jangan malah ikut pula bermain.
Jika alasan masalah kesejahteraan, itu bukan alasan dan ukuran.
"Untuk apa kita sejahtera dan uang banyak jika diperoleh dengan tidak halal. Artinya uang setan pasti habis dimakan setan," ujarnya.
Jambi tiga pekan lalu terjadi kelangkaan BBM premium dan solar akibat keterlambatan distribusi, menyebabkan antrian panjang kendaraan berkilo-kilometer di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Kelangkaan itu juga ada indikasi pendistribusian tidak tepat sasaran atau beralih ke industri hasil penimbunan yang dilakukan para spekulan.***
Jambi - Komandan Korem 042/Gapu Jambi, Kol Inf M Syahril Arsad mengingatkan para anggotanya untuk tidak bermain bahan bakar minyak (BBM) di tengah mencuatnya berbagai masalah BBM di daerah Jambi.
"Saya telah mengingatkan kepada semua anggota TNI di jajaran Korem 042/Gapu Jambi baik secara lisan maupun tertulis untuk tidak bermain BBM untuk kepentingan pribadi," kata Danrem Syahril ketika silaturahmi dengan pengurus PWI Cabang Jambi, Rabu.
Ia mengimbau masyarakat Jambi, jika ada oknum anggota TNI ikut bermain atau menimbau BBM agar melaporkan ke Korem dengan mencatat nama dan kesatuannya.
"Saya akan pecat anggota saya yang ikut-ikutan menimbun BBM itu, karena itu merusak citra TNI," katanya.
Di tengah kesulitan BBM saat ini seharusnya anggota TNI selaku abdi negara dan abdi masyarakat ikut mengamankan pendistrisbusian BBM agar tepat sasaran, jangan malah ikut pula bermain.
Jika alasan masalah kesejahteraan, itu bukan alasan dan ukuran.
"Untuk apa kita sejahtera dan uang banyak jika diperoleh dengan tidak halal. Artinya uang setan pasti habis dimakan setan," ujarnya.
Jambi tiga pekan lalu terjadi kelangkaan BBM premium dan solar akibat keterlambatan distribusi, menyebabkan antrian panjang kendaraan berkilo-kilometer di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Kelangkaan itu juga ada indikasi pendistribusian tidak tepat sasaran atau beralih ke industri hasil penimbunan yang dilakukan para spekulan.***
Senin, 21 Juli 2008
Revitalisasi Pertanian Atasi Kemiskinan
Jambi - Ketua DPP PDK Provinsi Jambi Drs. H. Usman Ermulan,MM meminta pemerintah merevitalasi lebih serius sektor pertanian, karena pemberdayaan sektor itu berkontribusi besar dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.
"Selama ini, usaha merevitalisasi sektor pertanian belum optimal dilakukan pemerintah, padahal usaha di sektor itu mampu menyerap banyak tenaga kerja serta sangat berpotensi untuk mengatasi masalah kemiskinan," katanya.
Menurutnya, sektor pertanian yang kurang diberdayakan bisa dilihat di berbagai daerah di Provinsi Jambi. Seperti mengalirnya produksi beras dari Lampung, Sumatera Selatan, Sumbar yang masuk ke Jambi, sedangkan daerah Kerinci yang subur untuk memproduksi padi seolah-olah tidak dipertahatikan dengan serius oleh pemerintah daerah.
Seperti Nipah Panjang dan Kerinci yang menjadi lumbung beras Jambi masa silam, namun sekarang produksi beras di kedua lumbung itu cenderung berkurang dan perhatian pemerintah daerah juga dipertanyakan.
"Kalau pertanian hendak direvitalisasi maka harus sungguh- sungguh diarahkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar melaksanakan program atau proyek," katanya saat temu kader PDK di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemarin..
Sektor pertanian Jambi, yakni pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan, merupakan pendukung utama perkembangan perekonomian Jambi dan banyak perusahaan raksasa yang menggeluti usaha pertanian.
Jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2008, menurut Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Arizal Ahmaf, mencapai 34,96 juta orang, atau turun 16,58 persen dibandingkan jumlah penduduk miskin per Maret 2007.
Penduduk miskin di perdesaan dan perkotaan tidak mengalami perubahan mendasar dengan data tahun sebelumnya. Hampir 63,47 persen penduduk miskin berada di perdesaan, dan 70 persen penduduk miskin bekerja di sektor pertanian.
Menurut Usman, petani di Jambi memang sering mengalami ironi, yakni mereka tetap miskin atau tidak sejahtera, meski harga pangan dunia naik dan kontribusi mereka terhadap pembangunan perekonomian daerah sangat besar. “Inilah kelemahan yang harus menjadi upaya yang jelas bagi pemerintahan daerah agar petani kita mendapat hal yang wajar dalam uasahanya,” imbuhnya.
"Melihat peran sangat penting sektor pertanian bagi perkembangan perekonomian nasional, pemerintah seharusnya mengembangkan atau merevitalisasi pertanian secara serius sebagai pilar utama dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan," katanya.***
Jambi - Ketua DPP PDK Provinsi Jambi Drs. H. Usman Ermulan,MM meminta pemerintah merevitalasi lebih serius sektor pertanian, karena pemberdayaan sektor itu berkontribusi besar dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.
"Selama ini, usaha merevitalisasi sektor pertanian belum optimal dilakukan pemerintah, padahal usaha di sektor itu mampu menyerap banyak tenaga kerja serta sangat berpotensi untuk mengatasi masalah kemiskinan," katanya.
Menurutnya, sektor pertanian yang kurang diberdayakan bisa dilihat di berbagai daerah di Provinsi Jambi. Seperti mengalirnya produksi beras dari Lampung, Sumatera Selatan, Sumbar yang masuk ke Jambi, sedangkan daerah Kerinci yang subur untuk memproduksi padi seolah-olah tidak dipertahatikan dengan serius oleh pemerintah daerah.
Seperti Nipah Panjang dan Kerinci yang menjadi lumbung beras Jambi masa silam, namun sekarang produksi beras di kedua lumbung itu cenderung berkurang dan perhatian pemerintah daerah juga dipertanyakan.
"Kalau pertanian hendak direvitalisasi maka harus sungguh- sungguh diarahkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar melaksanakan program atau proyek," katanya saat temu kader PDK di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemarin..
Sektor pertanian Jambi, yakni pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan, merupakan pendukung utama perkembangan perekonomian Jambi dan banyak perusahaan raksasa yang menggeluti usaha pertanian.
Jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2008, menurut Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Arizal Ahmaf, mencapai 34,96 juta orang, atau turun 16,58 persen dibandingkan jumlah penduduk miskin per Maret 2007.
Penduduk miskin di perdesaan dan perkotaan tidak mengalami perubahan mendasar dengan data tahun sebelumnya. Hampir 63,47 persen penduduk miskin berada di perdesaan, dan 70 persen penduduk miskin bekerja di sektor pertanian.
Menurut Usman, petani di Jambi memang sering mengalami ironi, yakni mereka tetap miskin atau tidak sejahtera, meski harga pangan dunia naik dan kontribusi mereka terhadap pembangunan perekonomian daerah sangat besar. “Inilah kelemahan yang harus menjadi upaya yang jelas bagi pemerintahan daerah agar petani kita mendapat hal yang wajar dalam uasahanya,” imbuhnya.
"Melihat peran sangat penting sektor pertanian bagi perkembangan perekonomian nasional, pemerintah seharusnya mengembangkan atau merevitalisasi pertanian secara serius sebagai pilar utama dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan," katanya.***
Rakyat Bukan Objek Politik Lima Tahunan
Jambi — Pengamat politik Jambi H. Nasroel Yasier menyatakan, rakyat tidak boleh hanya dijadikan sebagai obyek konstelasi politik lima tahunan.
"Rakyat seharusnya bukan obyek tetapi sebagai pelaku yang memiliki momentum Pemilu itu," katanya di Jambi.
Menurut dia, Pemilu adalah momentum penting dan milik rakyat yang harus dimaknai keberadaannya oleh rakyat dengan kesadaran politik yang tinggi dan memilih pilihannya yang berkualitas.
Ia mengatakan, seharusnya partai-partai politik bersungguh-sungguh memaparkan visi, misi dan programnya kepada masyarakat luas, sehingga para pemilih dapat menentukan pilihannya secara berkualitas.
"Visi dan misi merupakan merupakan janji yang harus direalisasikan jika terpilih sebagai pemimpin," katanya.
Mengenai banyaknya angka Golput (political apathy) dan semakin buruknya performa Parpol di mata masyarakat, ia mengatakan seyogyanya hal tersebut menjadi peringatan bagi partai-parti politik untuk bersama-sama membangkitkan kesadaran dan gairah politik masyarakat, dengan meningkatkan kualitas kinerjanya di tengah-tengah masyarakat.
"Parpol harus menunjukkan kinerjanya yang baik, agar masyarakat tidak berpandangn negatif terhadap Parpol," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, perlu dimaknai Kota Jambi sebagai daerah yang warganya untuk "melek politik", dimana warganya mampu menyelenggarakan Pemilu secara berkualitas, dengan unsur-unsur jujur mengenai penyelenggara.***
Jambi — Pengamat politik Jambi H. Nasroel Yasier menyatakan, rakyat tidak boleh hanya dijadikan sebagai obyek konstelasi politik lima tahunan.
"Rakyat seharusnya bukan obyek tetapi sebagai pelaku yang memiliki momentum Pemilu itu," katanya di Jambi.
Menurut dia, Pemilu adalah momentum penting dan milik rakyat yang harus dimaknai keberadaannya oleh rakyat dengan kesadaran politik yang tinggi dan memilih pilihannya yang berkualitas.
Ia mengatakan, seharusnya partai-partai politik bersungguh-sungguh memaparkan visi, misi dan programnya kepada masyarakat luas, sehingga para pemilih dapat menentukan pilihannya secara berkualitas.
"Visi dan misi merupakan merupakan janji yang harus direalisasikan jika terpilih sebagai pemimpin," katanya.
Mengenai banyaknya angka Golput (political apathy) dan semakin buruknya performa Parpol di mata masyarakat, ia mengatakan seyogyanya hal tersebut menjadi peringatan bagi partai-parti politik untuk bersama-sama membangkitkan kesadaran dan gairah politik masyarakat, dengan meningkatkan kualitas kinerjanya di tengah-tengah masyarakat.
"Parpol harus menunjukkan kinerjanya yang baik, agar masyarakat tidak berpandangn negatif terhadap Parpol," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, perlu dimaknai Kota Jambi sebagai daerah yang warganya untuk "melek politik", dimana warganya mampu menyelenggarakan Pemilu secara berkualitas, dengan unsur-unsur jujur mengenai penyelenggara.***
Sumber Daya Energi Listrik Belum Dimanfaatkan
Jambi - Potensi kekayaan sumber daya energi listrik di Jambi belum belum dimanfaatkan.
"Daerah lain yang mengalami krisis listrik mungkin tidak ditopang sumber daya energi, tetapi Jambi memiliki potensi sumber daya energi listrik malah tidak dimanfaatkan," kata mantan anggota Komisi VIII DPR RI, Usman Ermulan di Jambi..
Potensi sumber daya energi listrik di Jambi sampai kini belum dimanfaatkan secara optimal seperti biotermal, batubara, gas, air untuk dijadikan bahan bakar penggerak pembangkit tenaga listrik.
Akibatnya, Jambi selama ini bergantung pasokan listrik dari daerah lain seperti Sumatera Barat dan Sumatera Selatan melalui sistem jaringan interkoneksi yang dikelola PT (Persero) PLN.
Saat ini kedua daerah tetangga itu juga kekurangan listrik akibat penyusutan alur sungai penggerak turbin PLTA. Mana mungkin mereka menyuplai ke Jambi.
"Jika Gubernur Jambi cerdas dan bagaimana cara mendatangkan investor untuk membangun pembangkit listrik dengan memanfaatkan potensi sumber daya energi itu, Jambi tidak akan krisis listrik seperti saat ini," ujar Usman yang juga mantan Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) Provinsi Jambi itu.
Sejumlah kabupaten, termasuk Kota Jambi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pemerintahan Provinsi Jambi hampir sebulan terakhir ini terus berlangsung pemadaman listrik secara bergulir siang dan malam.
PLN juga dinilai tidak transparan ke publik sampai kapan pemadaman bergilir itu.
Pemprov Jambi dan dewan harus mempertanyakan dan mendesak PLN untuk menjelaskan pemadaman secara bergilir ke publik, sebab dampaknya telah mengganggu aktifitas perekonomian masyarakat.
Ia menyarankan, Pemprov Jambi mungkin bisa mencontoh Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) wilayah pantai timur provinsi itu yang beberapa tahun lalu bekerjasama dengan PT Indonesia Power membangun PLTU skala kecil untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.
Kabupaten itu memanfaatkan sisa gas dari sejumlah kontraktor migas asing yang mengeksplorasi minyak bumi dan gas (migas) di wilayah pantai timur itu.
"PLTU di Tanjung Jabung Barat dibangun waktu itu sekitar tahun 2004. Ketika itu saya menjadi bupati setempat. Sekarang kabupaten itu tidak pernah terjadi pemadaman listrik secara bergulir, malah sisanya yang ada sekarang akan disuplai ke Kab. Tanjung Jabung Timur," ujarnya.
Ia mengatakan, membangun pembangkit listrik skala kecil dan sedang harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Soal skala besar itu jangka panjang.
"Sekarang rakyat Jambi butuh listrik, soal jangka panjang rakyat tidak mau tau itu," ujarnya.***
Jambi - Potensi kekayaan sumber daya energi listrik di Jambi belum belum dimanfaatkan.
"Daerah lain yang mengalami krisis listrik mungkin tidak ditopang sumber daya energi, tetapi Jambi memiliki potensi sumber daya energi listrik malah tidak dimanfaatkan," kata mantan anggota Komisi VIII DPR RI, Usman Ermulan di Jambi..
Potensi sumber daya energi listrik di Jambi sampai kini belum dimanfaatkan secara optimal seperti biotermal, batubara, gas, air untuk dijadikan bahan bakar penggerak pembangkit tenaga listrik.
Akibatnya, Jambi selama ini bergantung pasokan listrik dari daerah lain seperti Sumatera Barat dan Sumatera Selatan melalui sistem jaringan interkoneksi yang dikelola PT (Persero) PLN.
Saat ini kedua daerah tetangga itu juga kekurangan listrik akibat penyusutan alur sungai penggerak turbin PLTA. Mana mungkin mereka menyuplai ke Jambi.
"Jika Gubernur Jambi cerdas dan bagaimana cara mendatangkan investor untuk membangun pembangkit listrik dengan memanfaatkan potensi sumber daya energi itu, Jambi tidak akan krisis listrik seperti saat ini," ujar Usman yang juga mantan Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) Provinsi Jambi itu.
Sejumlah kabupaten, termasuk Kota Jambi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pemerintahan Provinsi Jambi hampir sebulan terakhir ini terus berlangsung pemadaman listrik secara bergulir siang dan malam.
PLN juga dinilai tidak transparan ke publik sampai kapan pemadaman bergilir itu.
Pemprov Jambi dan dewan harus mempertanyakan dan mendesak PLN untuk menjelaskan pemadaman secara bergilir ke publik, sebab dampaknya telah mengganggu aktifitas perekonomian masyarakat.
Ia menyarankan, Pemprov Jambi mungkin bisa mencontoh Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) wilayah pantai timur provinsi itu yang beberapa tahun lalu bekerjasama dengan PT Indonesia Power membangun PLTU skala kecil untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.
Kabupaten itu memanfaatkan sisa gas dari sejumlah kontraktor migas asing yang mengeksplorasi minyak bumi dan gas (migas) di wilayah pantai timur itu.
"PLTU di Tanjung Jabung Barat dibangun waktu itu sekitar tahun 2004. Ketika itu saya menjadi bupati setempat. Sekarang kabupaten itu tidak pernah terjadi pemadaman listrik secara bergulir, malah sisanya yang ada sekarang akan disuplai ke Kab. Tanjung Jabung Timur," ujarnya.
Ia mengatakan, membangun pembangkit listrik skala kecil dan sedang harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Soal skala besar itu jangka panjang.
"Sekarang rakyat Jambi butuh listrik, soal jangka panjang rakyat tidak mau tau itu," ujarnya.***
KPUD Minta Parpol Berkampanye Ikuti Aturan
Jambi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang Hari meminta kepada partai politik yang berada dan turut serta dalam pemilihan umum (Pemilu) april tahun 2009 mendatang agar melakukan kampanye dengan mengkuti aturan-aturan dalam metode dan tata cara kampanye yang telah kita rapatkan belum lama ini,hal ini demi terjalinya dan terjadinya situasi yang kondusif dalam kampanye aman, dan teratur, serta tidak melanggar larangan-larangan.
Demikian dijelaskan oleh Ketua KPU Kabupaten Batang Hari melalui anggotanya M.Haris,SH kepada Koran ini beberapa waktu yang lalu diruang kerjanya, lanjut Haris “ Kabupaten Batang Hari ada 23 partai politik (Parpol) yang akan mengikuti pemilu di tahun 2009 mendatang, dan ada 11 partai politik yang sampai saat ini lulus secara nasional verifikasi dipusat, dan di daerah belum ada sekretaris dan kepengurusannya,” tuturnya.
Untuk daftar pencalegan sudah kita buka terhitung sejak tanggal 14 Juli 2008 sampai 13 Agustus 2008, dan penagmbilan Formulir caleg oleh parpol, pengajuan dan pengembalian formulir pada tanggal 14 sampai 19 Agustus 2008, hasil sosialisasi metode dan tata cara berkampanye oleh KPU kabupaten Batang Hari, kepada pimpinan partai politik dan untuk yang bisa dijawalkan kampanye hanya untuk 9 bulan kedepan akhir tahun 2008.
Salah satu metode berkampanye adalah melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, media massa cetak da, media elektonik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga ditempat umum, rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan, dan tata cara kampanye peserta pemilu yang akan menyelenggarakan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, dan kegiatan lainnya yang sifatnya pengumpulan massa,s erta rapat umum selambat-lambatnya 7 hari sebelum waktu pelaksanaan kampanye,d an memberitahukan secara tertulis kepada Polri setempat.
Dan harus ada surat STTP dari kepolisian sesuai tingkatannya hal ini sesuia dengan keputusan Kapolri No.06 tahun 2008, seperti menyampaikan lokasi/tempat pelaksanaan kampanye, waktu pelaksanaan, perkiraan jumlah massa yang hadir, rute perjalanan yang akan ditempuh massa, baik keberangkatan maupun kepulangan dan petugas kampanye sebagai penanggung jawab kampanye.
Kemudian larangan kampanye adalah mempersoalkan dasar negara pancasila, pembukaan UUD 1945, dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calondan peserta pemilu, menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat menganggu ketertiban umum, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang,
sekelompok anggota masyarakat atau peserta pemilu lainnya, merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta lainnya, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan, membawa atau menggunakan tanda gambar atau atribut lainnya selain dari tanda gambar atribut peserta pemilu yang bersangkutan, dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.***
Jambi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang Hari meminta kepada partai politik yang berada dan turut serta dalam pemilihan umum (Pemilu) april tahun 2009 mendatang agar melakukan kampanye dengan mengkuti aturan-aturan dalam metode dan tata cara kampanye yang telah kita rapatkan belum lama ini,hal ini demi terjalinya dan terjadinya situasi yang kondusif dalam kampanye aman, dan teratur, serta tidak melanggar larangan-larangan.
Demikian dijelaskan oleh Ketua KPU Kabupaten Batang Hari melalui anggotanya M.Haris,SH kepada Koran ini beberapa waktu yang lalu diruang kerjanya, lanjut Haris “ Kabupaten Batang Hari ada 23 partai politik (Parpol) yang akan mengikuti pemilu di tahun 2009 mendatang, dan ada 11 partai politik yang sampai saat ini lulus secara nasional verifikasi dipusat, dan di daerah belum ada sekretaris dan kepengurusannya,” tuturnya.
Untuk daftar pencalegan sudah kita buka terhitung sejak tanggal 14 Juli 2008 sampai 13 Agustus 2008, dan penagmbilan Formulir caleg oleh parpol, pengajuan dan pengembalian formulir pada tanggal 14 sampai 19 Agustus 2008, hasil sosialisasi metode dan tata cara berkampanye oleh KPU kabupaten Batang Hari, kepada pimpinan partai politik dan untuk yang bisa dijawalkan kampanye hanya untuk 9 bulan kedepan akhir tahun 2008.
Salah satu metode berkampanye adalah melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, media massa cetak da, media elektonik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga ditempat umum, rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan, dan tata cara kampanye peserta pemilu yang akan menyelenggarakan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, dan kegiatan lainnya yang sifatnya pengumpulan massa,s erta rapat umum selambat-lambatnya 7 hari sebelum waktu pelaksanaan kampanye,d an memberitahukan secara tertulis kepada Polri setempat.
Dan harus ada surat STTP dari kepolisian sesuai tingkatannya hal ini sesuia dengan keputusan Kapolri No.06 tahun 2008, seperti menyampaikan lokasi/tempat pelaksanaan kampanye, waktu pelaksanaan, perkiraan jumlah massa yang hadir, rute perjalanan yang akan ditempuh massa, baik keberangkatan maupun kepulangan dan petugas kampanye sebagai penanggung jawab kampanye.
Kemudian larangan kampanye adalah mempersoalkan dasar negara pancasila, pembukaan UUD 1945, dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calondan peserta pemilu, menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat menganggu ketertiban umum, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang,
sekelompok anggota masyarakat atau peserta pemilu lainnya, merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta lainnya, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan, membawa atau menggunakan tanda gambar atau atribut lainnya selain dari tanda gambar atribut peserta pemilu yang bersangkutan, dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.***
Langganan:
Postingan (Atom)