Cawako Jual Pendidikan Gratis Bisa Bumerang

Jambi - Empat pasang calon Walikota-Wakil Walikota Jambi yang menjual pendidikan gratis, kesehatan gratis, KTP gratis, akte kelahiran gratis akan menjadi bumerang jika terpilih di pilkada 20 Agustus 2008.
Sebab program yang dijual itu belum tentu bisa terwujud karena harus mendapat persetejuan DPRD yang mengesahkan APBD, kata pengamat politik dan hukum pemerintahan Universitas Jambi (Unja), Syamsir SH MH di Jambi.
Kecuali walikota-wakil walikota terpilih itu dicalonkan koalisi partai besar yang memiliki suara mayoritas di dewan.
"Jika hanya mengandalkan dana APBD. Siapa pun bisa menjadi walikota-wakil walikota," katanya.
Pasangan walikota terpilih menjanjikan program gratis kepada masyarakat merupakan "klise atau basi" karena tidak ada hal yang baru.
"Sah-sah saja program itu didengungkan asal bisa menjamin mendapatkan dana bantuan pihak ketiga atau tidak menggunakan dana APBD," ungkapnya.
Pendidikan gratis dan kesehatan gratis difokuskan untuk Kota Jambi tidak akan optimal, sebab APBD Kota Jambi masih amat terbatas.
Sementara itu, anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Jambi, Purwati Ningsih berpendapat, program seperti itu sulit terwujud jika diterapkan di Kota Jambi, karena "perseteruan" di dewan membahas anggaran selalu muncul yang akhirnya dimenangkan partai besar.
"Karenanya kami (PKS) akan terus berjuang memperbanyak perwakilan di dewan dan mengisi jabatan politis pemerintahan, untuk mewujudkan segala keinginan masyarakat, terutama masyarakat kalangan bawah yang masih banyak belum tersentuh pembangunan dan kesejahteraannya," ungkap Purwati Ningsih.***