Selasa, 17 Juni 2008

Pemotongan Gaji Pegawai, Lonceng Kematian Rakyat

Jambi –
Wacana pemotongan gaji pegawai negeri sipil di Indonesia, sebagai adopsi dari kebijakan pemerintah Malaysia, dalam rangka mengurangi beban masyarakat akibat kenaikan harga BBM, adalah tindakan kurang bijaksana, jika memang benar kebijakan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah SBY-JK.
Jika tidak bisa dikatakan kebijakan tersebut merupakan kebijakan keliru, yang jelas jika memang benar dilaksanakan, maka ini sebuah lonceng kematian bagi rakyat Indonesia, ditengah beratnya himpitan beban ekonomi saat ini.
‘’Ini sebuah pembodohan dan berbahaya bagi pemerintah SBY-JK, karena ada perbedaan prinsip antara Negara kita dengan Malaysia’’ujar Drs H Usman Ermulan, MM, mantan anggota DPR-RI, yang juga ketua DPP Partai Demokrasi Kebangsaan Provinsi Jambi.
Menurutnya, kendati pemotongan dengan alasan untuk mengatasi devisit anggaran negara, namun yang jelas, dalam kondisi saat ini, kebijakan tersebut pertanda, ketidak pedulian pemerintan terhadap rakyat, terutama PNS, yang selama ini mengabdi untuk negara ini.
‘’Bisa saya ini ibarat dentingan lonceng kematian bagi rakyat kita. Mengapa saya kata demikian, karena, beban masyarakat akan semakin berat’’jelasnya.
Pemerintahan SBY-JK, kata mantan Bupati Tanjabbar ini, harus melihat perbedaan yang mendasar antara negara Indonesia dengan Malaysia. Di Malaysia, penggunaan anggaran sangat ketat, sehingga tingkat kebocoran anggaran belanja negara di negara itu, bisa dikatakan kecil.
‘’Nah, sementara itu dinegara kita, kebocoran anggaran akibat penggunaan dan pengawasan yang tidak ketat, membuat negara ini muncul sebagai salah satu negara terkorup. Ini lah perbedaan mendasar, yang harus dipahami, sebelum kebijakan pemotongan gaji dilaksanakan’’jelasnya lagi.
Ironisnya lagi, kata Usman, saat ini, terjadi kontradiksi dari kenyataan yang timbul dimasyarakat, seperti, upaya mengatasi devisit anggaran, tidak dibarengi dengan tindakan bijaksana para kepala daerah, dalam mengelola asset negara atau daerah.
‘’Saat ini, terjadi pengadaan dan pelelangan kendaraan dinas, yang kadang kala masih layak dipergunakan, namun diganti dengan jenis dan harga milliara rupiah. Belum lagi, pengelolaan asset daerah yang tidak tepat, sehingga banyak asset daerah yang menghilang dengan wujud lelang,’’tukasnya.
Lebih dari itu, ditambahkan Drs Usman Ermulan, pemborosan dana dengan penggantian dan pembelian mobil dinas mewah, sebaiknya dialihkan, kepada ke sektor-sektor pembangunan yang lebih bersipat, menguatkan ekonomi rakyat. Seperti pembangunan sarana dan prasarana umum, berupa jalan ke sumber produksi pertanian, dan jembatan yang bisa memperlancara arus transportasi masyarakat.
Untuk itu, mantan anggota Komisi IX DPR-RI ini, minta agar pemerintahan SBY- JK, mengkaji ulang kebijakan pemotongan gaji pegawai.****

Tidak ada komentar: