sosial

Peringatan Hardiknas dengan Unjuk Rasa

Jambi - Hari pendidikan nasional (Hardiknas) yang jatuh 2 Mei, di Jambi diwarnai aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang menuntut peningkatan anggaran pendidikan di Provinsi Jambi.
Dalam sejarah pendidikan perlu diingatkan kepada pemerintah khususnya Pemprov Jambi untuk kembali serius dan berkomitmen membangun dunia pendidikan yang didambakan, kata Korlap PMII Jambi, Ade Putra Wijaya, dalam unjuk rasa damainya di Jambi, Jumat lalu (2/5).
Pendidikan merupakan barometer keberhasilan suatu negara, sehingga maju mundurnya negara terletak pada pendidikan, seperti negara tetangga Malaysia yang dahulu belajar di Indonesia kini menjadi negara yang dihormati dan disegani.
Tapi yang dilihat di tanah air kini, pendidikan masih dianggap tetap sebagai persoalan sepele yang dipandang sebelah mata, sehingga bagaimana negara ini bisa maju bila pendidikannya masih tidak sesuai yang diinginkan.
Masih banyak sekali persoalan yang ada dalam tubuh dunia pendidikan saat ini yang menjadi penyebab bobroknya pendidikan di Indonesia, teriak Ade Putra.
Melihat kondisi pendidikan yang kian memprihatinkan, PMII cabang Jambi menuntut kepada pemerintah provinsi untuk mengoptimalkan anggaran pendidikan, perhatikan kesejahteraan guru, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan dan menghapuskan komersialisasi pendidikan.
Aksi unjukrasa yang menuntut anggaran pendidikan di Provinsi Jambi tersebut berjalan tertib, aman dan lancar setelah mereka menyalurkan aspirasinya ke anggota dewan.
Sementara, Sabtu kemarin (3/5) mahasiswa Unja yang tergabung dalam BEM Unja juga menggelar aksi yang sama, dengan tuntutan menghapus system Ujian nasional di Indonesia dan menolak putusan MK tentang pasal 49 ayat 1 Undang – Undang Sistem pendidikan Nasional (SISDIKNAS) yang di judicial review.
“Mendesak pemerintah dan legislative pusat dan daerah untuk merealisasikan anggaran pendidikan 20 persen di dalam APBN dan APBD, sesuai dengan amanat UUD 1945”, ujar Presiden BEM Unja, Amir Hamzah, dalam orasinya di Simpang BI, Telanaipura.
Selain itu, mahasiswa Unja juga meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di evaluasi kinerjanya. “Meminta kinerja Diknas Provinsi Jambi di evaluasi serta menolak RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP)”, ungkap sang Presiden yang didampingi Korlap Ade Irawansyah yang Menteri Luar Negeri BEM Unja.***