Arief Munandar saat menyampaikan orasinya, di gedung DPRD Provinsi Jambi. f/jambiberita
JAMBI - Ratusan petani yang tergabung dalam Petani Sawit Jambi Menggugat (PSJM), mendatangi Kantor DPRD Provinsi Jambi, Senin (10/11) mereka meminta pemerintah untuk mencarikan jalan keluar dengan turun bebasnya harga Tandan Buah segar (TBS) kelapa sawit.
Aksi unjuk rasa ratusan petani sawit ini dimulai dari depan kampus Universitas Jambi (Unja) dengan melakukan long march menuju ke Gedung DPRD Provinsi Jambi. Para petani ini berasal dari Kabupaten Batanghari, Muarojambi, Tanjab Barat, dan Sarolangun.
Menurut Musri Nauli, salah seorang koordinator aksi menyebutkan, turunnya harga TBS telah mengancam kehidupan para petani sawit dalam beberapa bulan ini. Persoalan ini bukan masalah krisis global, namun disebabkan oleh kesemrawutan tata kelola perkebunan. Seperti yang terlihat pada sektor penguasaan, kedaulatan, dan kemandirian petani sawit. Kebijakan pemerintah yang tidak adil. Sehingga mengakibatkan monopoli perusahaan perkebunanan skala besar untuk menguasai seluruh hajat hidup petani.
“Jadi kami memandang persoalan turunnya harga TBS ini lebih, dikarenakan oleh persoalan didalam negeri sendiri, bukan oleh krisis global yang terjadi saat ini. Maka pada aksi ini kami menuntut pemerintah harus bertanggung jawab untuk menaikan harga sawit dan menurunkan harga pupuk secepatnya, serta mengahpuskan hutang petani sawit dalam pola kemitraan,” tegas Nauli, dalam orasinya.
Dalam aksi tersebut, ratusan petani juga mengancam akan melakukan aksi kembali, jika dalam waktu satu minggu tuntutan mereka juga tidak dipenuhi, maka ribuan petani sawit se Provinsi Jambi akan kembali turun dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Kita memberikan waktu selama satu minggu, terhitung dari sekarang, agar DPRD dan Gubernur Jambi untuk segera memenuhi tuntutan petani, jika tidak ribuan petani akan menduduki kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Jambi”, ucap Arief Munandar, Direktur Walhi Jambi. (jb)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar