Sikap Kritis DPR atau Politik Dagang Sapi

Jambi - Baru-baru ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan menggunakan Hak Angket dalam rangka penyelidikan mengenai sebab munculnya kebijakan pengurangan subsidi BBM. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki oleh DPR terkait dengan fungsinya sebagai penilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Hak angket melekat pada lembaga DPR, oleh karena itu kita harus menghormatinya. Demikian siaran Pers DPD Jaringan Nusantara Provinsi Jambi yang disampaikan ketua umunya Dahril Al-Fath.
Yang kita pertanyakan kemudian bukan mengenai mengapa DPR menggunakan hak angket, melainkan alasan & motif politik di belakang lahirnya hak angket tersebut. Apakah hak angket itu sungguh-sungguh didasari oleh kepentingan rakyat atau sekedar memenuhi ambisi politik kelompok tertentu untuk meraih popularitas/mencari simpati di mata rakyat? Apalagi menjelang Pemilu 2009.
Kinerja DPR selama empat tahun terakhir ini sebenarnya miskin prestasi. Salah satu contoh adalah tidak tercapainya Program Legislasi Nasional (Program Penyusunan Undang-Undang Nasional, yang menjadi tugas DPR) sesuai dengan target. Awal tahun 2005 DPR menargetkan pembahasan 55 Rancangan Undang-Undang (RUU), namun hingga akhir tahun 2005, DPR hanya bisa menyelesaikan 12 UU. Sementara hingga tahun 2009, DPR punya target menyelesaikan 284 RUU, namun hingga saat ini belum semuanya bisa rampung!
Selain itu, kita juga menemukan fakta bahwa DPR lebih banyak memanfaatkan isu populis semata-mata demi meraih popularitas/simpati politik saja, bukan untuk kepentingan rakyat sesungguhnya. Ada banyak isu yang sebenarnya terkait langsung dengan kepentingan rakyat, misalnya isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan isu mega korupsi BLBI, tapi sikap DPR malah memble & mencla-mencle. Bahkan banyak anggota DPR yang dijebloskan ke penjara gara-gara terlibat dalam kasus korupsi yang seharusnya mereka perangi bersama pemerintah! Oleh karena itu, layak dipertanyakan ketulusan & kesungguhan DPR dalam menggunakan hak angketnya. Apakah diarahkan untuk tujuan menyelidiki inefisiensi dibidang energi nasional, ataukah hanya berputar-putar pada persoalan Politik menjelang pemilu 2009 yang dapat menimbulkan hal-hal yang kontra produktif terhadap perekonomian nasional.
Sebagai warga negara Indonesia, tentu kita ingin menyaksikan anggota DPR memiliki moral, integritas, kualitas, & kepemimpinan yang bisa dibanggakan, mengingat semua hak & kekuasaan yang saat ini melekat pada diri DPR berasal dari kita semua, rakyat Indonesia. Kita tidak ingin melihat DPR malah bersikap amoral, korup, & semakin jauh dari kepentingan rakyat Indonesia. Alangkah baiknya jika DPR ikut serta mendukung kebijakan & program-program pemerintah di bidang peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan lapangan kerja, serta penegakan hukum.
Dalam proses mencapai kemakmuran Rakyat Indonesia tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Usaha tersebut membutuhkan proses kerja keras, ketekunan, kesabaran, dan tentunya dukungan dari semua pihak.***